Bangun Turap Darurat, Terkendala Sertifikat

by -

METROPOLITAN – Pasca-longsornya tebingan pembatas gedung sekolah SDN Cikeas 02, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja dengan saluran irigasi sungai cikeas, dua pekan lalu, kini kondisi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) disana menimbulkan kekhawatiran dan rasa waswas warga sekolah.

Sebab, sejak terjadi longsor pada Jumat (7/2) lalu, belum ada tindakan darurat untuk menghindari longsor susulan.

Padahal kondisi tebingan dengan bangunan terdekat, yang diisi tiga kelas, ruang perpustakaan dan operator itu hanya berjarak sekitar satu meter.

“Setelah orang Disdik (Dinas Pendidikan, red) ke lokasi, kami diminta membuat surat kepada bupati untuk permohonan dibuatkan Turap Darurat. Hanya saja, jawabannya kita disuruh nunggu jawaban tujuh hari kerja, padahal ini darurat. Jarak longsoran dengan lingkungan sekolah cuma semeter,” kata Kepala SDN Cikeas 02 Djaja Maksum kepada Metropolitan, kemarin.

Menurutnya, ada kemungkinan pembuatan Turap Darurat secara parsial oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Namun jumlahnya ia belum bisa memastikan.

Justru, kata dia, persoalan yang menghambat lainnya yakni status lahan salah satu sekolah di Kecamatan Sukaraja itu.

“Memang plang aset milik Pemda-nya saha belum ada. Cuma sudah diurus dan tinggal ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) saja, karena sudah pernah diukur oleh BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, red), karena sengketa itu,” tukasnya.

Hanya saja, Djadja pun menyayangkan, jika pembangunan Turap Darurat mesti menyelesaikan proses alas hak lahan sekolah, ditengarai masih membutuhkan waktu lama.

Padahal, situasi dan kondisi sekolah pasca-longsor selalu membuat waswas warga sekolah saat kegiatan belajar.

“Apalagi ini masih sering hujan. Kalau menunggu persoalan lahan dulu, ya sama saja menunggu ada korban dulu atuh. Ya kita ingin disegerakan saja supaya anak-anak aman dan nggak khawatir lagi,” imbuh Guru SDN Cikeas 02, Iyan Maulana.

Iyan menjelaskan dari riwayat yang ia baca, awalnya pada 1978, lahan dihibahkan oleh pemilik lahan bernama Mak Imu.

Setelah dihibahkan dan proses selesai, sekolah mulai dibangun pada 1982.

pihak sekolah pun sejak lama mengurus pengakuan lahan dari pemerintah.

“Pernah di kasih info sama BPKAD, kalau mereka pernah ngukur buat bikinin surat tanah sekolah. Orang Disdik yang kesini waku minggu lalu itu tahu kita udah sering minta pengakuan tanah atas nama pemerintah, supaya nggak ada gangguan dari yang nyebut sebagai ‘ahli waris’. Waktu itu kan masih Bu Nurhayanti (bupati lama, red), ya yang sekarang juga harus tahu sih,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengaku telah menginstruksikan kepala Disdik untuk turun ke lapangan dan mengecek situasi di lokasi SDN Cikeas 02.

Dari hasil laporan yang ia terima, SDN Cikeas 02 rupanya masih mengalami sengketa lahan tanah, sehingga pemkab akan terlebih dahulu menyelesaikan alas haknya sebelum mengambil tindakan pembangunan.

“Disdik sudah cek ke lokasi. Tanahnya masih sengketa, itu sedang diselesaikan dulu. Treatmen akan dilakukan setelah itu jelas. Yang pasti akan kita percepat supaya anak-anak bisa sekolah nyaman, dan lokasi longsoran itu bisa segera ditangani,” ujarnya saat dihubungi pewarta lewat pesan singkat, kemarin (16/2) siang.

AY, sapaan karibnya juga tak mau tinggal diam dalam persoalan ini.

Tapi, kata dia, jika memang kondisinya membahayakan siswa, guru serta staf sekolah, ada baiknya untuk memindahkan sementara kelas belajarnya ke tempat atau kelas yang lebih aman.

“Kalau kondisinya membahayakan, terpaksa harus pindah dulu belajarnya, ke tempat yang lebih aman,” pungkasnya. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *