Batasi Bus Antar Kota

by -
PERCEPAT: Terminal Wangun, Ciawi, sudah lama tak berfungsi. Pemkot Bogor bakal mengajukan pembatasan angkutan kota dengan pembangunan Terminal Wangun

METROPOLITAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mengajukan pembatasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Pasalnya, terdapat 4.000 AKDP yang menjadi beban transportasi di Kota Bogor.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo, mengatakan, bus AKDP merupakan kewenangan Pemprov Jabar.

Karena itu, ia akan segera mengajukan permohonan untuk membatasi angkutan tersebut.

“Kami akan meminta pola penjadwalan hingga evaluasi tentang AKDP dan terminal batas kota,” kata Eko saat ditemui wartawan koran ini, kemarin (13/2).

Pemkot pun telah melakukan pelbagai upaya menata angkutan kota (angkot), di antaranya membuat sistem konvensi 3:1 dari angkot menjadi Trans Pakuan.

Meskipun gagal, Eko mengaku, tak lelah dalam melakukan penataan angkot di Kota Bogor.

“Pemkot Bogor tengah mengkaji pola 3:1 dan 2:1 untuk konversi angkot ke bus Transpakuan,” ucapnya.

Tak hanya itu, pihaknya tengah berencana untuk mensterilkan angkot di jalur Sistem Satu Arah (SSA).

Sedangkan, angkot yang beroperasi akan menjadi feeder (pengumpan) diarea tersebut.

Oleh karena itu, Eko akan meminta Pemprov Jabar memberikan solusi untuk angkot AKDP.

Pembangunan terminal batas kota itu sangat mendesak, agar angkot AKDP dapat diatur operasionalnya,” kata Eko.

Menurutnya, dulu terminal batas kota telah dibahas bersama dengan Pemprov Jabar dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Waktu itu, pemkot dan pemkab bekerjasama untuk mengoperasikan terminal batas kota yang direncanakan dibuat di Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara, Kelurahan Sukaresmi di Kecamatan Tanah Sareal dan Salabenda di Desa Parakanjaya, serta di Citereup Kabupaten Bogor.

Saya berharap Pemprov Jabar dapat mempertemukan Kota dan Kabupaten Bogor untuk dapat segera mengoperasikan terminal batas kota. Sehingga, angkot yang beredar di Kota dan Kabupaten Bogor dapat diatur,” ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengaku akan fokus mengatasi permasalahan angkot di Kota Bogor.

Ia pun ingin Pemprov Jabar dapat membantu merealisasikan rencana Pemkot Bogor dalam membangun terminal batas kota untuk AKDP.

“Mudah-mudahan provinsi membantu untuk membangun,” ujar Bima.(dil/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *