Bupati Minta Kembalikan Duit Proyek Bermasalah

by -
PROYEK BERMASALAH: Ini suasana Situ Cibinong Kabupaten Bogor. Bupati pun meminta pengem-balian uang proyek yang bermasalah.

METROPOLITAN – Pasca-penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah Infrastruktur tahun anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, terkuak adanya temuan kelebihan bayar di beberapa proyek strategis, seperti pekerjaan Situ Plaza Cibinong dan revitalisasi tahap II gedung DPRD Kabupaten Bogor.

Catatan gurem itu setidaknya berdampak pada peluang Kabupaten Bogor dalam mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga 60 hari setelah LHP diserahkan, Pemkab Bogor harus menindaklanjuti semua rekomendasi BPK.

“Prosedurnya seperti itu. Maka saya instruksikan dinas-dinas terkait untuk mematuhi itu. Patuhi saja dulu apa yang jadi himbauan BPK. Harus dilaksanakan dan wajib,” kata Bupati Bogor Ade Yasin saat ditemui Metropolitan, kemarin.

Ia menambahkan, termasuk rekomendasi mengembalikan dana-dana dari proyek bermasalah yang masuk dalam temuan BPK, yang dinyatakan kelebihan bayar.

“Itu harus segera dilaksanakan. Ini harus dievaluasi, supaya nggak terulang lagi,” imbuhnya.

Soal temuan kelebihan pada proyek Situ Plaza dan gedung DPRD yang disinyalir mencapai Rp1 miliar itu, F1 menekankan jika ada perintah untuk mengembalikan, maka harus dikembalikan oleh perushaan atau pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan.

Jika tidak, kata dia, ada mekanisme hukum yang bisa dijalankan namun bukan lagi wewenang langsung pemerintah.

“Kan ada pemilihan bayar di penilaian BPK. Kalau nggak (dikembalikan dananya) sesuai perintah, dalam 60 hari setelah turun LHP itu, ya terserah, apa mau diranah hukum atau bagaimana,” terang AY, sapaan karibnya.

Apalagi, khusus untuk proyek Situ Plaza Cibinong, yang menelan biaya hingga Rp7,2 miliar itu, menggunakan dana bantuan provinsi Jawa Barat.

Artinya, penyedia jasa harus mengembalikan ke kas daerah provinsi Jawa Barat.

Diketahui, kelebihan bayar untuk proyek Situ Plaza mencapai Rp1 miliar, sedangkan gedung DPRD lanjutan ada di kisaran Rp100jutaan.

“Disetorkan kembali lah. Kan mereka sudah tahu prosedurnya, nggak harus berbelit-belit dong. Kalau berbelit-belit, tentunya ada sanksi hukum kalau menghambat proses,” ungkap wanita yang juga Ketua DPW PPP Jawa Barat itu.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor Juanda menerangkan, pihaknya masih menunggu hasil resmi dari BPK pasca penyerahan LHP, untuk bisa ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.

Termasuk kemungkinan persoalan ini sampai ke ranah hukum, jika rekomendasi BPK tak juga dilaksanakan.

“Kalau bicara bisa menyeret siapa atau berapa kerugian negara, kita masih menunggu hasil resmi BPK saja. Dari situ dasar kita untuk menindaklanjut. Yang jelas sesuai aturan dan kebijakan yang ada,” pungkasnya. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *