Dewan Kompak Bolos Musrenbang

by -

METROPOLITAN – ‘Kacang lupa kulitnya’ pepatah itu menggambarkan kondisi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) di tingkat kecamatan yang sama sekali dihadiri oleh wakil rakyatnya.

Dalam Musrembang disejumlah kecamatan tak satu pun batang hidung anggota DPRD Kabupaten Bogor terlihat, salah satunya di Kecamatan Ciampea, Dramaga dan Gunungsindur.

Beberapa hari sebelum Musrembang, Camat Ciampea Charudin Felani mengaku telah mengundang anggota Dewan dari Dapil IV. Namun entah apa yang terjadi, tak satu orang pun wakil rakyat dari dapil IV itu menunjukan batang hidungnya dalam acara tahun tersebut.

“Kami undang semuanya. Banyak kepala desa yang menanyakan kemana para wakil rakyat ini,” kata Chaerudin.

Alih-alih memiliki kegiatan lain, tidak hadirnya anggota DPRD Kabupaten Bogor membuat geram para kepala desa serta masyarakat yang semula membantunya saat pemilihan legislatif.

Meski tidak dihadiri wakil rakyatnya, sejumlah pihak lainnya masih berkenan hadir. Di antaranya, Kepala UPT Jalan dan Jembatan, Kepala UPT pengairan,  Kepala Puskesmas  para Kepala Sekolah dan usur Muspika Kecamatan Ciampea.

“Di Musrembang Kecamatan kita lebih mendorong isu-isu strategis yang ada di wilayah kecamatan Ciampea yaitu pemindahan pembagunan kantor kecamatan Ciampea, pembangunan GOR  dan  semua usulan tersebut kita sampaikan nanti ke Kabupaten Bogor dapat terakomodir,” katanya.

Senada dengan Chaerudin, Camat Dramaga Ivan Pramudia mengaku, sangat kecewa kepada wakil rakyat yang tidak hadir pada musrenbang di kecamatanya. Padahal, Ivan mengaku dirinya sudah menyampaikan jadwal musrenbang kepada sejumlah para anggota dewan.

“Seharusnya dewan sudah tahu jadwal musrenbang. Hasil musrembang tingkat Kecamatan bisa menjadi bahan anggota Dewan di musrembang Tingkat Kabupaten,” papar Ivan.

Fenomena tersebut membuat Pengamat politik dari Universitas Djuanda Bedi Iriawan angkat bicara, Bedi terheran-heran melihat wakil rakyat yang tidak datang dalam  Musrembang.

Menurutnya  bagaimana bisa seorang penyambung lidah rakyat, tak ikut ambil bagian dalam ritual penting pembangunan tingkat kecamatan sekelas Musrembang. Menurutnya, ketidak hadiran anggota dewan pada Musrembang, merupakan peristiwa luar biasa.

“Ini mah luar biasa. DPRD itu kan wakil masyarakat di setiap wilayah, mereka itu harus tahu apa yang diinginkan masyarakat, agar mereka bisa memperjuangakan. Kalau mereka tidak hadir, mau perjuangankan apa, tahu apa mereka kalau masyarakat butuh ini dan itu. Tentu akan berdampak besar pada pembangunan wilayah,” katanya saat dihubungi Metropolitan.

“Kalau menjelang pemilihan saja rajin, kalau sekarang aja lupa sama masyarakatnya. Wakil rakyat itu harus tau keinginan dan harapan rakyatnya, kalau seperti bagaimana dong,” sambung Bedi.

Musrembang merupakan tempat masyarakat melalui setiap desa mencurahkan keinginannya. Artinya tugas dewan ialah memperjuangkan apa keinginan masyarakatnya.

Ia juga mempertanyaakan status DPRD yang katanya sebagai penyambung lidah rakyat, hingga jembatan aspirasi masyarakat. Ini semua terjadi lantaran para anggota dewan merasa sudah nyaman dan aman dengan posisinya kini.

“Kita harus pertanyakan tugas mereka sebagai penyambung lidah rakyat. Giliran pas pencalonan saja, mau panas, mau hujan, mau naik gunung mereka datang, giliran sekarang saja begini. Kacang lupa kulitnya. Mungkin mereka sudah nyaman, dengan ruangan ber-ac, gedung baru, dapat gaji besar, makannya kaya gini,” tegasnya.

Ia menambahkan.

“Masa gak bisa sih hanya sebatas hadir. Kalau sebagai wakil rakyat yang bertanggungjawab, seharusnya bisa dong hanya sebatas hadir mah. Kalau mereka amanah, sesibuk apapun mereka pasti akan berupaya untuk datang, karna mereka dipilih oleh masyarakat, masa tidak mau berkorban demi masyarakat yang memilihnya,” tandansya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal Kurdi menepis hal ini. Menurutnya, Musrembang merupakan forum bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan jajaran pemerintahan di tingkat desa hingga kecematan. Bahkan dirinya menilai, kehadiran anggota DPRD pada forum tersebut, hanya sebatas tamu undangan.

“Kalau musrembang biasanya dihadiri oleh perwakilan Bupati, bisa juga asisten. Kemudian yang akan mempresentasikannya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), yang biasanya dihadiri oleh kepala bidang terkait. Nantinya akan ada sinergitas kebutuhan wilayah. Baik itu dari infrastruktur ataupun sektor lainnya,” paparnya.

Disinggung soal ketidakhadiran dewan dalam musrembang, ia memberikan penjelasan, jika forum Musrembang merupakan forum milik SKPD.

“Saya luruskan dulu yah. Forum Musrembang itu merupakan forum SKPD dengan pemerintah kecamatan dan wilayah. Kalaupun posisi anggota dewan itu, sifatnya hanya undangan, kecuali kalau reses,” bebernya.

Ketidak hadiran dewan sebagai tamu undangan, sambung Wawan, diduga lantaran undangan yang ditunjukan tak sampai ke tangan.

Pria yang akrab disapa Wanhai ini mengaku, jika pada tahun ini dirinya hanya datang pada Musrembang di Kecamatan Ciawi. Hal tersebut lantaran kecamatan lainnya ia tak menerima undangan dan pemberitahuan.

“Jadi permasalahannya itu undangannya sampai atau tidak. Saya saja Musrembang Kecamatan Megamendung, Ciawi, Tamansari, Cigombong, Cijeruk tidak dapat undangannya. Hanya Kecamatan Ciawi saja yang dapat. Kalau semunya diundang pasti hadir. Sekalipun diundang coba pastikan, sampai atau tidak undangannya,” paparnya.

Ia mengakui, jika kejadian seperti ini tak pernah terjadi sebelumnya.

“Baru tahun sekarang saja ini. Kalau tahun sebelumnya ada undangannya. Biasanya kalau ada undangan, nanti kita akan kumpul perdapil untuk bagi-bagi tugas. Siapa saja nanti yang hadir ke kecamatan ini dan itunya, jadi teriisi semuanya. Ini mah bukan pembelaan tapi kenyataannya begitu,” tandasnya. (ogi/ads/d/mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *