Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Pungli PTSL Ciracas Sampai ke Telinga Kajari Jaktim

by -

METROPOLITAN.ID- Program Pemetaan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan pihak Kementerian ATR/BPN wilayah Administrasi Jakarta Timur berdasarkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur Nomor :868.1/KEP-31.75.PTSL/VI/2019 Tentang Pembentukan Tim Petugas kegiatan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan Kota Adminitrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019.

Program PTSL membebaskan biaya bagi masyarakat dan memberikan dana Hibah sebesar Rp150 ribu perbidang yang dana tersebut tertuang dalam Surat Ketetapan yang ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2019, diatur di diktum tiga dan diktum 4 melalui penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah( APBD).

Namun, ada dugaan penyelewengan dana hibah hingga pungli yang dipinta kepada masyarakat sebesar Rp1,5 juta perbidang  dengan jumlah bidang yang diajukan hampir kurang lebih 4.172 bidang tanah di Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas.

Menanggapi hal tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari) Yudi Kristiana ketika dihubungi Metropolitan melalui whatsapp mengatakan akan.”Belum tentu, tergantung bobot dari informasi apakah memiliki nilai hukum atau tidak, apakah valid atau tidak dan sebagainya,” kata dia singkat.

Sebelumnya,Jamaludin politisi partai golkar Komisi A DPRD DKI Jakarta melalui telepon selulernya mengatakan, terkait hal ini Komisi A akan melakukan tindakan setelah hasil musyawarah tercapai. “Karena kita di Komisi A, memang sedang konsen ke sana juga.bahasa kita harus seragam … maka saya blom berani komen terkait hal tersebut. Sikap Komisi sedang dirembukan,” imbuhnya.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur AKBP Hery Purnomo melalui telepon selulernya mengatakan, akan segera mendalami dugaa  perkara ini. “Nanti akan kita cek ya kalau ada indikasi pungli ya kita proses,” katanya baru – baru ini.

Di waktu yang berbeda Ketua Forum Komunikasi Lembaga Musyawarah Kelurahan DKI Jakarta Nano Suyatno  mengenai dugaan penyelewengan dana hibah dan adanya dan dugaan pungli. Menurutnga dana hibah sendiri diperuntukkan untuk proses pengurusan program PTSL.

“Proses pengurusan melalui dana hibah dengan jumlah perbidangnya Rp150 ribu. Pengelolaannya dikelola Pokmas dan mengenai pengaturan pengelolaannya untuk lebih jelas tanyakan kepada Ketua LMK Kelurahan,” imbuhnya.

Ketua FK LMK DKI Jakarta ini juga menambahkan, terkait dugaan pungli dana Rp1,5 juta perbidang disepakati bersama pokmas yang didalamnya juga terdapat pengurus LMK Kelurahan Ciracas. “Di RW 6 , menurut laporan para RT se – RW 6 ada 13 RT minus RT 8 yang belum memberikan informasi  yang terdaftar PTSL. Di RW 6 ada kurang lebih 180 bidang. Mengenai soal pungutan  menurut informasi dari para RT sudah bayar kurang lebih 120 bidang minus RT 8. Ketua RT 11dan  RW 6 , menurut dia sudah setor Rp30 juta, Ketua RT 13 sudah setor Rp20 juta , suratnya belum selesai. Mereka gelisah karena menurut informasi program PTSL sampai April. Takut tidak jadi ,uang sudah masuk,” bebernya.

Terpisah Ketua Panitia Tim 1 PTSL ATR/BPN Kotamadya Jakarta Timur Nuzul menjelaskan, pihak BPN Tidak Pernah memunggut biaya apapun pada kemasyarakat.  “Intinya bahwa terkait berita-berita yg beredar itu tidak benar adanya perihal BPN, biarkan kita di sini bisa kerja tenang menuntaskan program stategis nasional dengan baik,” bebernya.

Menanggapi hal itu Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Ciracas Wawang Sukarwan melalui telepon membantah tudingan tersebut. Dirinya mengaku dana tersebut sudah digunakan semestinya.”Itu semua adalah jerih kita sebagai membantu PTSL,” ungkapnya.

Wawang juga menambahkan terkait tudingan bagi-bagi dana hibah sebesar kurang lebih Rp624 juta ke beberapa instansi hanya sekedar tulisan. “Itu oret-oretan (coret-coretan,red) kita yang tidak jelas dan itu privasi kami. Juga soal pungutan Rp1,5 juta perbidang itu tidak ada,” ketusnya.

Sementara itu, Plt Camat Ciracas Mamad ketika dikonfirmasi memaparkan, jika benar tindakan yang dilakukan oknum tersebut sangat disayangkan. “Tega sekali yang nulis ada kecamatan dicoret-coretan tersebut, kecamatan termasuk yang dapat. Cek juga ke BPN itu biaya apa, pungli apa resmi dari BPN, mungkin aja biaya operasional. Point 4 ada disebutkan ada biaya, itu biaya apa ya,” pungkasnya.(nto/suf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *