Fraksi Gerindra DPRD Bogor Tegas Tolak Kenaikan BPJS

by -

METROPOLITAN.id – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bogor jelas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Terlebih, untuk katagori Kelas III.

Pernyataan itu tegas disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bogor Heri Aristandi. Menurutnya, kenaikan iuran BPJS jelas memberatkan masyarakat.

Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Belakangan, Heri sering mendapat keluhan dari masyarakat soal kenaikan iuran tersebut.

“Saya pikir ini jelas memberatkan. Di berbagai kesempatan, masyarakat banyak yang mengeluhkan itu ke kami,” kata Heri, Sabtu (1/2).

Terlebih, masyarakat yang paling terbebani adalah masyarakat kurang mampu, atau pengguna BPJS Kelas III. Sehingga, keputusan menaikan iuran BPJS dianggap bukanlah hal yang tepat.

“Khususnya untuk Kelas III ya, itu sangat memberatkan. Kami tegas menolak kenaikan itu,” ungkapnya.

Heri berharap pemerintah mengkaji ulang kenaikan BPJS tersebut dan segera mengambil langkah tepat.

“Kita berharap pemerintah membatalkan kenaikan ini. Teman-teman Gerindra hingga di DPR RI juga sedang memperjuangkan itu,” ujar Heri.

Seperti diketahui, Pemerintah mengambil keputusan menaikan iuran BPJS untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sebesar dua kali lipat. Kenaikan iuran tersebut berlaku mulI awal tahun ini.

Di Pasal 34 Perpres 75 Tahun 2019, tarif iuran kelas Mandiri III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 000. Kenaikannya sebesar Rp16.500 per peserta per bulan

Untuk kelas mandiri II, naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan .

Selanjutnya, iuran untuk kelas I melonjak dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *