Pelototi Burger King Bodong di Cibinong

by -
MASALAH: Burger King di Jalan Raya Jakarta-Bogor divonis denda Rp10 juta lantaran berdiri tanpa izin alias bodong

METROPOLITAN – Polemik berdirinya restoran cepat saji Burger King di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Cimandala, Kecamatan Sukaraja, menghangat lantaran disebut sebagai contoh investasi buruk di Kabupaten Bogor. Bagaimana tidak, belum mengantungi izin usaha, frenchise asal Amerika Serikat itu malah nekat buka, sampai akhirnya disegel Satpol PP Kabupaten Bogor dan divonis bersalah plus didenda Rp10 juta oleh Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Cibinong, pertengahan Februari ini.

Meskipun masih disegel dan izin belum selesai, nyatanya restoran tersebut tidak tutup seluruhnya dan masih ada orang lalu lalang masuk, melalui pintu yang tidak di pagar rantai besi. Sedangkan satu pintu lagi masih terpasang pagar rantai besi. Sehingga ada dugaan restoran pun beroperasi diam-diam.

Namun, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyebut hingga kini perizinan untuk restoran Burger King belum selesai.

“Masih proses,” singkatnya.

Hal itu pun mendapat perhatian dari Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan. Buatnya, tidak ada toleransi bagi investor atau pengusaha yang beroperasi di Kabupaten Bogor, namun lalai soal perizinan.

“Kalau memang tidak lengkap, mau bagaimana lagi? Urus dulu izinnnya, baru operasional, kan gitu,” tegas Iwan.

Ia mengakui, seharusnya ada semacam surat untuk menegaskan bahwa ketika izin belum lengkap, maka restoran Burger King dilarang untuk beroperasi dulu. Iwan juga meminta ketegasan dari korps penegak Perda yakni Satpol PP, terhadap beberapa investasi yang masuk ke Bumi Tegar Beriman, namun bandel dan mengabaikan aturan yang ada. Termasuk Burger King yang sudah disegel sejak minggu pertama Februari itu.

“Harusnya begitu, nanti kita pikirkan surat itu. Semua harus lah, kita itu harus konsisten, yang namanya sudah disegel, ya nggak boleh beroperasi. Kalau nyolong-nyolong, kan seperti main-main nantinya. Cuma nanti Satpol PP yang tegas gitu, jangan setengah-setengah,” jelas politisi Gerindra itu.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Herdi, menjelaskan, kalau penyegelan dilakukan selama izin belum terbit.

“Kalau disegel, berarti dilarang operasi,” tuturnya.

Namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut, jika memang saat masih disegel namun buka diam-diam. Tapi, jika kembali buka, malah bisa kena tindak pidana ringan (tipiring) kembali. “Kalau masih nekat buka, ya bisa kena tipiring kembali,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menyebut pihaknya membidik restoran cepat saji itu dan bakal merencanakan tinjauan ke lokasi. Untuk memastikan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab ada juga laporan bahwa meskipun sudah divonis, masih banyak warga lalu lalang.

“Nanti kita akan cek ke lokasi, dalam waktu dekat. Kita juga ingin tahu progresnya. Meninjau bangunan tersebut karena terus berpolemik,” katanya.

Termasuk mengecek Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Amdal Lalu Lintas (Amdal Lalin) dari bangunan yang ada di jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Kota Depok itu. Buatnya, peninjauan dianggap perlu lantaran pembangunan di Bumi Tegar Beriman kini tengah jadi sorotan. Jangan sampai, pembangunan yang ada demi investasi, justru melabrak aturan dan ketentuan yang ada.

“Bangunannya akan kita lihat. Selain izimnya kan itu. Amdal dan Amdal Lalin-nya juga akan kita lihat. Kalau nanti ada yang harus diperbaiki, atau eksisting-nya nggak sesuai dengan ketentuan, ya itu akan jadi catatan kita. Kalau perlu revisi ya revisi,” tuntas Sastra. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *