Perwira Polisi Wajib Lapor Harta Kekayaan ke KPK

by -
ZONA INTEGRITAS: SSDM Polri menargetkan zona integritas dengan membuat aturan pelaporan harta kekayaan bagi perwira polisi

METROPOLITAN – Dalam acara penandatanganan pakta integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Polri terus melakukan pelayanan yang terbaik, cepat dan tepat juga bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu upayanya dengan target menciptakan zona integritas agar bisa berdampak pada peningkatan wibawa dan citra polri.

Asisten Sumber Daya Manusia (ASSDM) Polri Irjen Pol Eko Indra Heri mengatakan, penandatangan pakta integritas ini jadi titik awal dimulainya zona integritas.

“Sebenarnya kita sudah melakukan hal ini tapi secara formal kita belum mendapat predikat ini,” kata Eko Indra.

Pakta integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) disaksikan langsung Ketua KPK Firli Bahuri, Ketua BPK Agung Firman Sampurna serta perwakilan dari Ombudsma RI.

“SSDM Polri berkeyakinan siap untuk membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM dengan langkah-langkah antara lain membangun komitmen bersama yang bebas dari KKN dan meningkatkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi,” ujar Eko.

Untuk langkah konkretnya, Eko menekankan bakal menginventarisasi kewajiban LHKPN bagi seluruh perwira menengah dan perwira tinggi polri.

“Kami akan laporkan ke bapak ketua KPK,” imbuhnya.

Eko juga menyinggung soal transparansi dalam perekrutan dan promosi jabatan yang dilakukan SSDM Polri. Transparansi dalam hal itu kata Eko perlu dibantu pihak lain di luar SSDM Polri.

“Memang 90 persen konsumen kita adalah internal, tapi 10 persen adalah orang eksternal. Oleh karena itu pembangunan zona integritas ini tidak bisa dibangun sendiri,” pungkasnya. (nto/b/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *