Proyek Bermasalah Diminta Kembalikan Uang Negara

by -

METROPOLITAN – Dari hasil penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah Infrastruktur tahun anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, terkuak dua proyek strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dinyatakan kelebihan bayar, yakni proyek Cibinong Situ Plaza dan gedung DRPD tahap II.

Penyedia jasa bermasalah pun diwajibkan mengembalikan uang proyek ke negara sebelum menjadi temuan di ranah hukum.

Mengetahui proyek yang dikerjakannya bermasalah, penyedia jasa untuk proyek Cibinong Situ Plaza, Pelaksana Harian PT Sinar Cempaka Raya, Dodi Setiawan justru terkesan tak mau ambil pusing dengan LHP dari BPK, yang menyatakan proyek pekerjaannya kelebihan bayar bahkan ditengarai senilai Rp1 miliar.

Ia pun mengklaim proyek senilai Rp 7,2 miliar itu belum terbayarkan oleh Pemkab Bogor.

“Kami para pelaksana, mandor, tukang, kenek dan para supplier barang, yang dalam hal ini masih belum terbayar hasil keringat kami selama bekerja di Cibinong Situ Plaza,” katanya kepada Metropolitan, Minggu (16/2) siang.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut soal belum dibayarkan proyek tersebut, secara utuh atau tersisa beberapa persen, ia malah terkesan tidak mau menjawab secara gamblang.

Termasuk soal pengembalian dana proyek yang menjadi kewajiban bagi penyedia jasa proyek yang dianggap bermasalah oleh BPK.

Apalagi, jika dana kerugian negara itu tidak dikembalikan dalam waktu 60 hari, maka bisa saja berlanjut ke ranah hukum.

“Ya analisa sendiri saja,” imbuhnya.

Soal temuan kelebihan pada proyek Situ Plaza dan gedung DPRD yang disinyalir mencapai Rp1 miliar itu, Bupati Bogor Ade Yasin menekankan jika ada perintah untuk mengembalikan, maka harus dikembalikan oleh perushaan atau pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan.

Jika tidak, kata dia, ada mekanisme hukum yang bisa dijalankan namun bukan lagi wewenang langsung pemerintah.

“Kan ada pemilihan bayar di penilaian BPK. Kalau nggak (dikembalikan dananya) sesuai perintah, dalam 60 hari setelah turun LHP itu, ya terserah, apa mau diranah hukum atau bagaimana,” terang AY, sapaan karibnya.

Apalagi, khusus untuk proyek Situ Plaza Cibinong, yang menelan biaya hingga Rp7,2 miliar itu, menggunakan dana bantuan provinsi Jawa Barat.

Artinya, penyedia jasa harus mengembalikan ke kas daerah provinsi Jawa Barat.

Diketahui, kelebihan bayar untuk proyek Situ Plaza mencapai Rp1 miliar, sedangkan gedung DPRD lanjutan ada di kisaran Rp100jutaan.

“Disetorkan kembali lah. Kan mereka sudah tahu prosedurnya, nggak harus berbelit-belit dong. Kalau berbelit-belit, tentunya ada sanksi hukum kalau menghambat proses,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor Juanda menerangkan, pihaknya masih menunggu hasil resmi dari BPK pasca penyerahan LHP, untuk bisa ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.

Termasuk kemungkinan persoalan ini sampai ke ranah hukum, jika rekomendasi BPK tak juga dilaksanakan.

“Kalau bicara bisa menyeret siapa atau berapa kerugian negara, kita masih menunggu hasil resmi BPK saja. Dari situ dasar kita untuk menindaklanjut. Yang jelas sesuai aturan dan kebijakan yang ada,” pungkasnya. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *