Tak Dapat Honor, Ketua RW Tuding Kades Diskriminatif

by -

METROPOLITAN – GUNUNGPUTRI  Kepala Desa (Kades) Nagrak mengaku sengaja tak mendaftarkan honor bagi pengurus RT dan RW yang tinggal di Perumahan Kota Wisata, Desa Nagrak. Hal itu lantaran kepala desa mengaku jika kepengurusan RT dan RW di Kota Wisata tidak jelas.

Semua kepengurusan terkait lingkungan dikelola masyarakat perumahan melalui paguyuban. Bahkan, selama enam tahun menjabat, kepala Desa Nagrak mengaku tidak mengetahui berapa jumlah pasti pengurus RT dan RW di Perumahan Kota Wisata. Kades menolak jika dikatakan dirinya diskriminasi terkait pemberian honor pengurus RT dan RW

Saya tidak diskriminasi kalau soal pengajuan anggaran untuk honorer RT dan RW ke Pemkab Bogor bagi pengurus yang tinggal di perumahan Kota Wisata. Sebagai Kades periode kemaren juga saya mengajukan honorer untuk semua ketua RT dan RW di Desa Nagrak, tetapi terkait honorer RT RW untuk perumahan kota wisata memang Pemdes Nagrak belum mengajukan anggaran dikarenakan di Perumahan Kota Wisata belum jelas struktur kepengurusan untuk ketua RT dan RW-nya ,” kata Kades Nagrak, Agus Sahrudin kepada Metropolitan, kemarin.

Menurut dia, ketidakjelasan kepengurusan RT dan RW di Perumahan Kota Wisata membuat Pemerintah Desa tidak mengajukan anggaran honor RT dan RW ke Pemkab Bogor.

Namun, ke depan ia berjanji akan melakukan perbaikan dan akan melakukan pendataan terhadap jumlah RT dan RW di Perumahan Kota Wisata.

“Saya beserta staf Desa Nagrak akan mendata jumlah ketua RT dan RW di Perumahan Kota Wisata untuk diajukan ke Pemkab Bogor terkait pemberian honor,” ujarnya.

Ketua RW di Perumahan Kota Wisata, Wawan, mengaku jika perlakuan kepala Desa Nagrak diskriminatif. Karena dirinya sebagai ketua RW bersama dengan pengurus RW dan RT yang lain tidak pernah mendapat perhatian dari Pemerintah Desa Nagrak.

“Sayabelum pernah mendapat yang namanya honorer yang katanya ada dari Pemkab Bogor. Padahal saya merasa resmi sebagai salah satu ketua RW di perumahan Kota Wisata. Kenapa honorer nggak pernah turun selama enam tahun belakangan ini, bukan masalah jumlah duitnya, tetapi saya merasa punya hak karena itu resmi anggaran dari Pemerintah,” ujarnya.

Kalau Kades mengatakan jika pengurus RT dan RW di perumahan kota wisata tidak pernah diajukan honornya ke Pemkab Bogor maka hal itu tidak mencerminkan seorang pemimpin yang bijaksana.

“Menurut saya kades terkesan diskriminasi,” kesal Wawan. (Ren/b/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *