Tjahjo Kumolo Usulkan PNS Terima Rp1 M

by -

METROPOLITAN РMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo, mengusulkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan dana pensiun sebesar Rp1 miliar.

Ia mengaku telah membahas hal tersebut dengan menteri keuangan dan pihak Bank Tabungan Negara (BTN).

“Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Menteri Keuangan soal bagaimana meningkatkan pensiun pegawai. Kita kemarin juga sudah mengundang BTN. BTN clear bisa menggaji dan kami juga sudah meminta begitu ASN pensiun minimal dapat Rp1 miliar. Bisa dihitung dengan baik,” kata Tjahjo di Hotel Bidakara Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (17/2).

Tjahjo juga sempat menyinggung terkait dugaan korupsi di Asabri. Ia mengusulkan dana Asabri agar dipindahkan ke Taspen.

“Kalau boleh Asabri pindah saja ke Taspen, karena sekarang ada 60 persen menguap uang TNI dan Polri. Saya kira itu contoh kecil yang harus ada konsolidasi,” ujarnya.

Tjahjo menyebut dalam pembahasan dengan menteri keuangan, juga membahas soal tunjangan kinerja ASN. Dalam pembahasan itu, ia mencoba melakukan pemerataan tunjungan kinerja ASP di tiap daerah agar tidak jomplang.

“Tunjangan kinerja memang ada gaji 13 dan 14. Ibu Menkeu juga sudah setuju ada tunjungan kinerja. Sekarang masing-masing kementerian sedang dicek mengenai reformasi birokrasinya dengan baik, akutanbilitasnya dengan baik,” sebut Tjahjo.

“Ini sedang disesuaikan. Kalau semua bisa di atas 80 persen kan lumayan. Karena ada daerah yang Rp500 ribu kenaikannya, ada yang Rp5 juta kenaikannya. Saya kira ini penataan dalam konteks reformasi birokrasi,” lanjutnya.

Tjahjo Kumolo juga menegaskan bahwa ASN atau PNS kementerian/lembaga di tingkat pusat harus pindah ke Ibu Kota Negara Baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 2024.

“Termasuk dari kementerian/lembaga yang hadir di sini, termasuk TNI/Polri, tahun 2024 nanti perpindahan ke ibu kota negara, 1.800 pegawai K/L tingkat pusat sudah diperintah presiden harus pindah semua,” kata Tjahjo.

Tjahjo menegaskan tak ada kompromi lagi dengan keputusan untuk memindahkan PNS pemerintah pusat ke ibu kota baru. Ia pun menyatakan bila para ASN tak mau mengikuti instruksi tersebut maka harus keluar dan menanggalkan statusnya sebagai abdi negara.

“Kalau nggak mau pindah ya harus keluar,” tegasnya.

Tjahjo mengatakan, perpindahan PNS ke Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur sebagai upaya konsolidasi pemerintah memindahkan ibu kota negara.

Meski begitu, Tjahjo memberi pengecualian bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun di 2023 dan 2024 untuk tidak pindah. Ia mengaku saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan terkait jumlah PNS di lingkungan pemerintah pusat yang akan masa pensiun.

Tjahjo sebelumnya sudah memastikan bahwa pemindahan PNS ke ibu kota baru dilakukan menyeluruh dan tidak bertahap. Presiden Joko Widodo menegaskan seluruh ASN akan dipindahkan ke ibu kota baru pada 2024.

Ia pun telah memerintahkan Tjahjo untuk mendata para PNS yang bersedia pindah dan tidak ke ibu kota negara baru.

Berdasarkan perhitungan pemerintah PNS yang bakal dipindahtugaskan ke ibu kota yang baru empat tahun lagi tersebut sebanyak 118 ribu PNS.

“Seratus delapan belas ribu yang usianya (hingga, red) 2023 saat ini 45 tahun,” tutur Tjahjo. (cn/mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *