BPJS Bogor ’Ngeyel’ tak Ikuti Putusan MA soal Tarif Iuran

by -

METROPOLITAN – Mahkamah Agung (MA) memang sudah mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Di mana dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari lalu.

Namun, batalnya kenaikan iuran itu tidak serta-merta berlaku sama di daerah.

Hal itu diungkapkan Kepala BPJS Cabang Cibinong, Erry Endry. Ia mengaku menghormati dan bakal menuruti instruksi pemerintah. Namun, hingga kini pihaknya belum menerima langsung hasil keputusan tersebut.

“Sebagai lembaga negara, kami tentu menghormati apa keputusannya pemerintah. Tapi ya sampai saat ini, kami belum menerima apapapun hasil keputusan itu,” katanya saat ditemui Metropolitan di Kantor Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (10/3).

Sehingga, sambung dia, saat ini baik aturan ataupun tarif iuran masih berlaku sesuai ketentuan dan belum merubah apapun. Kecuali, sudah ada keputusan yang turun ke BPJS, ‘mau tidak mau’ perubahan akan dilakukan sebagai tindak lanjut.

Sejauh ini, BPJS Kesehatan sendiri mencatat ada sekitar 3,3 juta warga Kabupaten Bogor yang masuk peserta BPJS Kesehatan.

“Secara teknis, hal itu belum merubah apapun yang sedang berlaku hari ini. Termasuk, tarif yang sedang berjalan. Sampai surat keputusan turun, baru ada tindak lanjut,” tukasnya.

Menurutnya, apabila hasil konfirmasi sudah didapatkan dan teruji kebenaranya, maka BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah,” papar Erry.

Diketahui kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sudah ramai sejak awal 2020, dimana iuran program JaminanKesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS itu berlaku untuk semua kategori peserta BPJS.

Termasuk masyarakat yang mendapatkan bantuan atau BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Kenaikan iuran sendiri hampir kena 100 persen. Dimana Peserta kelas 3, dari Rp25 ribu menjadi Rp42 ribu. Sedangkan iuran peserta kelas 2 dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu.

Lalu peserta kelas 1 naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu dan untuk peserta PBI dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu.

Sementara itu, batalnya kenaikan BPJS ini berimbas kepada pemerintah daerah yang sebelumnya sudah menganggarkan untuk pembayaran PBI.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, pihaknya tak bisa berkata banyak soal putusan MA, kaitan tarif iuran BPJS.

Meski begitu secara umum Retno menyambut baik, jika memang tarif dasar iuran tidak alami kenaikan.

“Pastinya menyambut baik dong kalau memang itu benar. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bicarakan dengan tim. Karna PBI APBD kan bukan cuma Dinas Kesehatan saja, banyak instansi lain juga. Jadi perlu kita rapatkan dulu,” ujarnya.

Sementara itu, Humas BPJS Cabang Kota Bogor Halley Rasta mengaku tak bisa berkomentar banyak soal ini.

Dirinya hanya menyerahkan selembar berkas, yang berisi pernyataan tertulis BPJS pusat soal tarif iuran BPJS pasca adanya putusan MA tentang kenaikan tarif BPJS kesehatan.

“Seusai arahan pusat belum ada perubahan,” singkatnya sambil menyerahkan berkas. (ryn/c/mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *