Covid-19 Menggila, Pemerintah Buat Aturan Lockdown

by -

METROPOLITAN – Pemerintah sedang menyiapkan rancangan peraturan untuk payung hukum bagi pemerin­tah daerah yang ingin mengarantina wilayah adminis­tratifnya atau lockdown terkait pandemi virus corona atau Covid-19.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dalam peraturan pemerintah atau PP tersebut nantinya akan diatur kapan sebuah daerah bisa di-lockdown, berikut tata caranya. Satu poin dari ran­cangan PP yang sedang disi­apkan tersebut mengatur soal lockdown sebuah daerah harus seizin pemerintah pusat, dalam hal ini kepala Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanga­nan Covid-19.

Jadi pemda yang ingin menga­rantina wilayah harus mengu­sulkan izin dulu kepada Ke­pala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo. ”Nanti Gugus Tugas Nasional akan berkoor­dinasi dengan menteri-men­teri terkait, karena karantina kewilayahan itu terkait ke­wenangan beberapa menteri,” kata Mahfud MD melalui video conference, Jumat (27/3).

“Misalnya soal perhubungan juga Menhub diajak bicara, soal kesehatan Menkes, soal perdagangan nanti bicara ke Mendag. Nanti secepatnya, sesudah itu keputusan akan diambil satu daerah itu boleh melakukan karantina wilayah,” sambungnya.

Mahfud menambahkan, bila Gugus Tugas Covid-19 telah mengizinkan, maka pemda boleh melakukan lockdown wilayah administrasinya. Namun untuk urusan lalu lintas se­perti penutupan jalan, atau kapal yang membawa bahan pokok makanan harus tetap diperbolehkan melintas dan beroperasi seperti biasanya.

”Jadi mobil yang membawa bahan pokok sembako dan lain-lain, kapal juga dari luar daerah itu tidak boleh ditutup aksesnya untuk masuk ke se­buah daerah karena itu meny­angkut kebutuhan pokok,” te­rangnya.

Ia menuturkan, PP yang tengah dirancang pemerintah juga mewajibkan toko, supermarket, hingga warung-warung yang menjual bahan pokok makanan tetap buka. Namun, kata dia, akan mendapat pengawasam ketat guna mencegah penye­baran corona.

”Sekarang ini kami sedang menyiapkan lockdown yang dalam bahasa resmi hukum Indonesia adalah karantina kewilayahan, sebenarnya lock­down itu karantina kewilaya­han,” tandasnya.

Mahfud menegaskan ran­cangan peraturan tersebut sedang disiapkan dan akan diterbitkan pemerintah jika sudah kelar pembahasan.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku akan membahas opsi lockdown atau penutupan beberapa dae­rah di Jawa Barat kepada pe­merintah pusat, di tengah mewabahnya Covid-19 saat ini. ”DPRD Jawa Barat mengusul­kan ada untuk lockdown di beberapa kota-kabupaten. Sedang kita diskusikan dengan pemerintah pusat,” ujarnya saat melakukan konferensi pers yang disiarkan live dalam akun In­stagram.

Usulan yang disampaikan DPRD Jawa Barat itu, sambung­nya, karena mempertimbang­kan melonjaknya jumlah Orang Dalam Pengawasan (ODP) yang terjangkit corona, khususnya di Kota dan Kabupaten Bogor. (cn/mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *