Hapuskan Saja UN Tahun Ini

by -

METROPOLITAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengusulkan pemerintah menghapus semua pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini.

Pernyataan itu disampaikan legislator Partai Keadilan Se­jahtera (PKS) tersebut berka­ca akan kondisi penundaan UN yang telah diputuskan sejumlah pemerintah daerah di Tanah Air, mengantisipasi dampak virus corona alias Covid-19.

”Saya mengusulkan Ujian Nasional dihapus saja tahun ini daripada diundur dengan waktu yang tidak jelas kapan akan dilaksanakan,” kata Fikri.

Sebagai penggantinya, kata wakil rakyat asal Jawa Tengah ini, penilaian terhadap siswa cukup didasarkan pada Ujian Sekolah (US). Apalagi, UN tidak menjadi penentu kelu­lusan. ”Toh, UN tidak menen­tukan kelulusan, hanya untuk pemetaan dan tidak menjadi syarat masuk Perguruan Tinggi,” ujarnya.

Fikri menambahkan, penye­baran wabah Covid-19 ini tidak jelas kapan akan berakhir. Untuk itu, anggaran yang su­dah terlanjur digunakan un­tuk persiapan dan pelaks­anaan UN bisa disetop.

”Anggaran yang sudah di­gunakan cut off dan dipertang­gungjawabkan. Selanjutnya pemerintah bisa self blocking sambil menunggu perubahan APBN,” ujar Fikri.

Pekan lalu, Menteri Pendi­dikan dan Kebudayaan (Men­dikbud) Nadiem Anwar Ma­karim mengungkapkan, UN SMK 2019/2020 berjalan se­suai protokol kesehatan yang ditetapkan panitia pusat.

Pihaknya mendukung penuh pemerintah daerah yang memutuskan untuk menun­da pelaksanaan UN berdasar­kan tingkat risiko yang di­hadapi dan telah mengeluar­kan berbagai kebijakan untuk mempermudah pemerintah daerah menghadapi tantangan ini.

Sementara itu, bagi beber­apa daerah yang tidak terdam­pak dan tetap melaksanakan UN, Nadiem meminta tetap semangat bekerja. Sebab, misi utama adalah memasti­kan keamanan siswa dan tenaga pengajar di sekolah khususnya terkait pelaks­anaan UN ini.

UN kali ini diikuti 28 pro­vinsi dengan total peserta sebanyak 729.763 753.188 (47,17%) di 7.380 (53,9%) se­kolah. Posko UN melaporkan enam provinsi meminta penundaan pelaksanaan UN SMK, yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakar­ta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali dan Provinsi Riau.(jp/rez/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *