Ingat, PNS Dilarang Mudik!

by -

METROPOLITAN – Presiden Joko Widodo (Jo­kowi) mempersiapkan peraturan presiden (perpres) dan instruksi presiden (inpres) terkait ketentuan mudik Idul Fitri 2020. Aturan ini disiapkan untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). ”Pemerintah menyiapkan perpres dan inpres se­bagai dasar hukum pengaturan mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah untuk mencegah persebaran Covid-19,” katanya. Jokowi juga melihat mobilitas tinggi warga di tengah pandemi virus corona. Kon­disi itu disebut Jokowi perlu ditangani serius agar tidak terjadi lonjakan angka penyebaran virus itu. ”Kita perlu siang hari ini membahas secara khusus karena tradisi ini meli­batkan mobilitas orang yang sangat banyak. Sebagai gambaran tahun 2019 terjadi pergerakan kurang-lebih 19,5 juta orang ke seluruh wilayah Indonesia. Sebab itu, di tengah merebaknya pandemi Covid-19, adanya mobilitas orang yang sebesar itu sangat berisiko memperluas penyebaran Co­vid-19,” ujar Jokowi dalam siaran langsung rapat terbatas. ­

Jokowi sudah melihat imbau­an-imbauan dari kepala dae­rah serta tokoh kepada peran­tau untuk tidak mudik. Namun, menurutnya, langkah itu belum cukup. ”Saya melihat sudah ada imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur kepada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik, dan ini saya minta un­tuk diteruskan dan digencar­kan lagi. Tapi menurut saya, imbauan seperti ini juga belum cukup. Perlu langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga melarang Pegawai Negeri Si­pil (PNS) atau ASN untuk melakukan mudik Lebaran. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pen­dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No­mor 36 Tahun 2020.

Surat edaran tersebut men­gatur tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pence­gahan Penyebaran Covid-19. Surat itu ditandatangani Men­teri PAN-RB Tjahjo Kumolo.

”Untuk mencegah dan me­minimalisasi penyebaran, serta mengurangi risiko Co­vid-19 yang disebabkan mo­bilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, agar ASN dan kelu­arganya tidak melakukan ke­giatan berpergian ke luar dae­rah dan atau kegiatan mudik lainnya selama masa berlaku­nya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penya­kit akibat virus corona,” bunyi poin dua dari SE No 36/2020.

Lebih lanjut, dalam video conference yang dilakukan Kementerian PAN-RB dan BKN hari ini, Tjahjo meminta seluruh PNS bisa berpartisi­pasi menekan penyebaran corona. Salah satunya dengan cara mengingatkan ling­kungannya untuk tidak mudik dan melakukan social distan­cing. ”ASN saya mohon komit dengan anjuran Presiden, dan kita ikuti perkembangan Gu­gus Tugas BNPB untuk laku­kan tugas keseharian. Lalu mengingatkan masyarakat tidak mudik dan jaga jarak yang aman,” kata Tjahjo.

Dalam surat edaran tersebut, para Pejabat Pembina Kepe­gawaian (PPK) di kemente­rian dan lembaga, baik pusat dan daerah, diminta memas­tikan dan mengawasi para PNS untuk tidak mudik. Hal itu memerhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai. (dtk/mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *