Keterwakilan 30 Persen Perempuan dalam Pembentukan KPAD Bogor Disoal

by -

METROPOLITAN.id – Direktur Pusat Kajian Gender – Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PKG-P3A), Imam Sunandar mempersoalkan proses pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor, khususnya mengenai keterwakilan perempuan. Menurutnya, proses seleksi yang sedang berjalan belum mampu mengakomodir 30 persen keterwakilan perempuan.

Imam menjelaskan, kondisi ini terlihat sejak proses pembentukan tim seleksi yang dianggap kurang melibatkan masyarakat dan tidak memperhatikan keterwakilan perempuan. Dari tujuh orang tim seleksi, hanya ada dua orang di dalamnya.

“Ketertutupan informasi atau bahkan beberapa klarifikasi tidak pernah masyarakat dapatkan atas berlangsungnya proses seleksi ini. Padahal jelas dalam
SK No 18/KPAI/X/2017 Tentang Pedoman Pembentukan KPAD, pada BAB III tentang Pemilihan dan Pengangkatan Anggota KPAD diawali dengan
pembentukan tim seleksi yang melibatkan semua elemen masyarakat dengan tetap memperhatikan capability, terutama pemahaman terhadap permasalahan anak,” kata Imam, Senin (23/2).

Ia melanjutkan, kondisi tersebut bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) di daerah. Pasal 4 dengan jelas
menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.

“Menjadi pertanyaan kami apakah implementasi dari kebijakan PUG tidak berlaku juga di Kabupaten Bogor? bahkan di implementasi kinerja dinas yang notabene berhubungan langsung dengan kepentingan
perempuan dan anak,” herannya.

Bahkan di proses rekrutmen, keterwakilan perempuan masih amat jauh. Berdasarkan informasi yang diterimanya, ada 27 peserta yang lolos administrasi dari total 57 nama yang mendaftar. 20 di antaranya merupakan laki-laki dan hanya ada tujuh orang perempuan.

Dari jumlah tersebut, mengerucut ke 14 orang yang lolos melewati tes tulis dan tes psikolog. 12 di antaranya laki-laki dan hanya dua perempuan yang lolos.

“Melihat komposisi ini, belumah menunjukkan keterwakilan 30 persen perempuan,” tegas Imam.

Kondisi ini juga menjadi perhatian khusus anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Bogor, Nurjanah. Menurutnya, keterwakilan perempuan sangatlah penting dalam proses pembentukan KPAD.

“Perempuan dianugrahi sifat keibuan, secara naluriah mereka sangat peduli akan tumbuh kembang anak. Seorang perempuan umumnya mampu mendidik,
merawat dan mengayomi. Kita sangat menginginkan nuansa itu ada juga di kelembagaan KPAD Kabupaten Bogor,” harapnya.

Sementara itu, Ketua KOPRI PMII Kabupaten Bogor Yulianti berharap komposisi KPAD terpilih tidak hanya memperhatikan keterwakilan perempuan dalam komposisinya. Namun, kemampuan dari setiap anggotanya sangat masyarakat tunggu kinerjanya.

“yang terpenting dari keterwakilan perempuan juga
bukan dilihat dari sisi kuantitas saja, namun dari segi kualitas juga harus diperhatikan. Jangan sampai karena hanya melihat implementasi 30 persen keterwakilan perempuan sehingga tidak memperhatikan latar belakang aktifitas sebelumnya,” pungkasnya. (*/fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *