Sejuta Warga Miskin Jabar Dapat Bantuan, Per KK Kebagian Rp500 Ribu

by -

METROPOLITAN – Merebaknya virus co­rona atau Covid-19 tidak hanya membuat masyarakat panik ketakutan. Ekonomi ma­syarakat pun ikut terganggu, khusunya ma­syarakat yang bergantung pada pendapatan harian. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berinisiatif memberikan ban­tuan tunai dan barang pada warga misk­in baru yang terdampak merebaknya virus corona.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengaku akan mengalokasi ang­garan bantuan Rp5 triliun untuk 1 juta warga miskin di Jabar. Anggaran baru tersebut diambil dari beragam penghematan dan persegeran sejumlah anggaran di APBD 2020. “Sesuai arahan Presiden, menghemat perjalanan dinas, menggeser peruntukan dana desa, proyek yang tidak signifikan atau tidak berhubungan langsung dengan rakyat,” katanya dalam podcast Humas Jabar, Kamis (27/3).

Angka Rp5 triliun jika di­bagi untuk 1 juta warga miskin baru, jatuhnya hanya Rp500 ribu dalam bentuk sepertiga tunai dan sisanya sembako. Karena itu, pihaknya juga memerintahkan agar kepala daerah di Jabar me­nambah besaran bantuan tersebut. “Di atas Rp500 ribu itu 27 kabupaten/kota itu ha­rus bisa memberikan tamba­han, sesuai dengan kemam­puan, harusnya yang diterima warga bisa lebih dari Rp500 ribu,” tuturnya.­

Proses distribusi bantuan tersebut, menurutnya, akan dirapatkan dalam dua tiga hari ke depan. Rencananya bantuan tersebut akan dibe­rikan per Kepala Keluarga (KK). “Hari ini baru kesepa­katan bersama DPRD dari sisi anggaran, satu hari akan mencari dimana angka triliun itu, dan teknisnya jadi diha­rapkan mulai minggu depan sudah bisa disalurkan,” pa­parnya.

Tak hanya Pemprov Jabar, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun ikut menggeser pos anggaran. Rp7,9 miliar disi­apkan untuk penanggulangan wabah Covid-19. Pengang­garan tersebut dilakukan, pasca ditetapkannya status Kejadian Luar Biasa (KLB) Kota Bogor, atas mewabahnya Covid-19 di Kota Bogor.

Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Lusiana Nuris­siyadah mengatakan, awalnya Pemkot Bogor menyiapkan Rp1 miliar, sejak ditetapkan­nya status Siaga 1 Kota Bogor atas wabah ini. Anggaran tersebut ditambah menyusul status KLB wabah corona lantaran Wali Kota Bogor Bimka Arya dinyatakan po­sitif.

Perubahan anggaran Rp7,9 miliar yang semula sebesar Rp1 miliar tersebut, diambil dari pos anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). ”Meski penam­bahannya tidak melalui rapat dan ketuk palu, hanya mela­lui media sosial tidak apa. Sebab, saat itu memang kon­disinya sedang tidak memun­gkinkan untuk kita bertemu dan menggelar rapat. Tetapi tetap penggunaannya akan kami awasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menjelaskan, penggunaan anggaran BTT sebagai dana penanganan Covid-19 meru­pakan hasil rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Bogor pada Jumat, 20 Maret, silam.

Pihaknya meminta Pemkot Bogor menghitung segala kebutuhan untuk kemudian dianggarkan dana wabah Co­vid-19 itu. Meski begitu, Atang meminta pemkot berpedoman pada regulasi yang ada.

”Kami sudah menugaskan Pemkot Bogor agar menghitung dan mengalokasikan angga­ran yang mencukupi untuk penanganan Covid-19 ini. Tapi tetap harus berpedoman pada regulasi yang ada, jangan sampai berbenturan dengan aturan,” tegasnya.

Alokasian dana penanganan Covid-19 dinilai sudah me­menuhi syarat. Mengingat Kota Bogor saat itu sudah berstatus KLB Covid-19. Ang­garan sebesar Rp7,9 miliar tersebut nantinya akan di­gunakan untuk Dinas Kese­hatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

”Setelah kami kaji semuanya, alhamdulillah pengalokasian sudah sesuai regulasi. Jadi anggaran itu nantinya akan digunakan untuk RSUD Kota Bogor sebesar Rp1,9 miliar. Sisanya untuk Dinas Keseha­tan Kota Bogor,” ungkapnya.

Atang menambahkan, tak menutup kemungkinan ang­garan penanggulangan Co­vid-19 akan bertambah, meng­ingat setiap harinya jumlah Orang Dalam Pantauan (ODP) terus bertambah. ”Kalau tidak salah ada penambahan jadi Rp9 miliar. Tapi saya lupa rinciannya,” tutupnya.

Tak mau kalah dengan te­tangganya, Pemerintah Ka­bupaten (Pemkab) Bogor juga menyiapkan dana sebe­sar Rp80 miliar untuk penang­gulangan pandemi virus co­rona. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, dana itu disiap­kan pada APBD 2020 dari pergeseran di dinas-dinas. ”Kesiapan anggaran Rp80 miliar untuk penanganan vi­rus corona ini dari sumber pergeseran anggaran dinas,” kata Ade Yasin.

Dalam pelaksanaannya, dana tersebut akan dicairkan dalam dua tahap. Tahap per­tama dicairkan Rp20 miliar untuk kebutuhan yang men­desak, di antaranya penga­daan APD, masker dan hand sanitizer. ”Mudah-mudahan hari ini (APD, red) didistribu­sikan dari pusat jadi langsung kita bagikan. Tapi kita juga lakukan kesiapan pengang­garan untuk APD tersebut. Kebutuhan sisanya bertahap,”ujarnya.

Pencairan sana tersebut, tambah Ade, akan dilakukan paling lambat pekan depan agar segera memenuhi kebu­tuhan penanganan virus co­rona. ”Insya Allah seminggu depan juga sudah bisa cair,” tutupnya. (ogi/c/dtk/mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *