Semua bakal Terbatas

by -

Penularan virus corona atau Covid-19 sepertinya sulit dibendung. Setiap harinya angka pasien positif terus bertambah. Opsi lockdown yang digadang-gadang pun tak kunjung dilakukan. Teranyar, pemerintah pusat bakal memberlakukan darurat sipil untuk mendukung physical distancing atau jaga jarak fisik agar dilakukan secara disiplin. Gayung bersambut. Di Kabupaten Bogor pun akan diberlakukan penyekatan untuk membatasi orang yang datang dari luar Bogor guna meminimalisasi penularan.

MELALUI akun YouTube Sekretariat Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) me­nyatakan saat ini perlu kebi­jakan darurat sipil. Ia me­minta apotek dan toko kebu­tuhan pokok tetap buka apa­bila nantinya pemerintah menerapkan kebijakan pem­batasan sosial ekstrem yang disertai darurat sipil. ”Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko peny­uplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga, dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat,” kata Jokowi.

Kebijakan pembatasan so­sial untuk mencegah penye­baran virus Covid-19 perlu dilakukan dengan skala lebih besar. Ia juga meminta pem­batasan sosial yang dikenal dengan sebutan physical dis­tancing itu didampingi kebi­jakan darurat sipil. ”Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi su­dah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” te­gasnya.

Ia pun meminta jajarannya segera menyiapkan payung hukum untuk menjalankan pembatasan sosial skala besar tersebut sebagai pegangan bagi pemerintah daerah. ”Da­lam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksana­an yang jelas, sebagai pan­duan provinsi, kabupaten dan kota, sehingga mereka bisa bekerja,” pinta Jokowi.

Juru bicara presiden, Fadj­roel Rachman, menegaskan bahwa pemberlakuan darurat sipil dalam penerapan Pem­batasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama wabah virus corona adalah langkah terakhir yang dilakukan pemerintah. ”Pemerintah mempertimbang­kan usulan darurat sipil supaya penerapan PSBB berjalan efektif. Namun penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak digunakan dalam kasus Co­vid-19,” ujar Fadjroel melalui keterangan tertulis, Senin (30/3).

Jika mengacu pada Perppu 23/1959 tentang Keadaan Bahaya, menjelaskan bahwa keadaan darurat sipil adalah keadaan bahaya yang dite­tapkan presiden/panglima tertinggi angkatan perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara.

Sementara dalam menja­lankan PSBB, jelas Fadjroel, pemerintah akan mengede­pankan pendekatan persua­sif melalui sejumlah kemen­terian/lembaga. Ia juga meng­ingatkan agar kebijakan PSBB dan physical distancing atau jaga jarak dapat dilakukan dengan lebih tegas dan disiplin. ”Kebijakan PSBB dan physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, lebih efektif agar memutus mata rantai persebaran Covid-19,” katanya.

Selain itu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo me­negaskan saat ini pemerintah memilih menerapkan PSBB dengan mengacu sejumlah ketentuan dalam UU, yakni UU tentang Penanggulangan Bencana, Kekarantinaan Kese­hatan dan Darurat Sipil. ”Da­lam konsep penanganan bencana, maka penyelesaian bencana jangan sampai me­nimbulkan masalah baru. Maka ini senantiasa diper­hitungkan dengan melibatkan pakar hukum dan akan diter­bitkan perppu dalam waktu dekat,” ucap Doni.

Rencana pemerintah pusat yang akan memberlakukan darurat sipil sepertinya akan dilakukan cepat oleh beber­apa daerah, tak terkecuali Kabupaten Bogor. Usai mela­kukan koordinasi via video conference dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bogor Ade Yasin bert­indak cepat. Pemerintah Ka­bupaten (Pemkab) Bogor saat ini sedang merancang penye­katan di beberapa wilayahnya.

Hal itu mengingat Kabupaten Bogor sebagai daerah penyang­ga Ibu Kota DKI Jakarta, yang saat ini berstatus episentrum Covid-19, plus termasuk zona merah karena salah satu wi­layah dengan kasus corona terbanyak se-Jawa Barat. ”Mis­alnya Puncak, jalur perbatasan dan banyak orang datang. Kita akan sekat, pembatasan orang yang datang ke sana,” kata AY, sapaan karibnya.

Apalagi, lanjutnya, banyak orang-orang yang datang ke Puncak berasal dari DKI Ja­karta sebagai episentrum co­rona. Sehingga yang diberla­kukan bukanlah local lockdown atau karantina wilayah, me­lainkan penyekatan dan pem­batasan. Ia menyebut lockdown kewenangan dan izin dari pemerintah pusat, sehingga ia tidak mau gegabah putuskan itu. Meskipun mengimbau agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan ka­rantina wilayah terlebih da­hulu, sebelum Bogor, ia menga­ku belum melakukan komu­nikasi langsung kepada Gu­bernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hanya melalui media massa.

”Kalau kita karantina, pintu perbatasan kita kan banyak. Nggak cuma dari Jakarta, ada dari Depok, Tangerang, Ka­rawang dan lainnya. Kalau mau Jakarta dulu, baru kita efektif untuk karantina. Atau minimal transportasi massal dari dan ke sana dikurangi,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Ia pun bersikukuh kebijakan karantina wilayah harus di­pikirkan matang-matang lan­taran punya banyak dampak, salah satunya untuk pereko­nomian rakyat. Pihaknya pun tidak terlalu ketat dengan menutup kegiatan di pasar sebagai sumber perekono­mian warga, namun hanya mengatur waktu operasional.

Begitu juga dengan Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor yang tidak akan melakukan lock­down atau isolasi total, me­lainkan akan menerapkan Karantina Wilayah Parsial (KWP) dan membentuk RW Siaga Covid-19.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, dalam hasil rapat terbatas presiden dengan para gubernur, dise­butkan bahwa pemerintah daerah di tingkat kota/kabu­paten hanya diperbolehkan menerapkan KWP. Misalnya untuk tingkat kompleks pe­rumahan, kelurahan atau kecamatan yang memiliki risiko tinggi penyebaran vi­rusnya.

”Kami diminta untuk me­nyiapkan langkah-langkah pembatasan yang diarahkan lebih kepada area tertentu yang lebih tinggi penyebaran Covid-19 atau disebut KWP. Misalnya karantina wilayah di tingkat kompleks peruma­han, kelurahan, kecamatan yang lebih tinggi penyebaran­nya berdasarkan data yang ada,” ungkap Dedie.

Untuk menerapkan arahan tersebut, lanjut Dedie, Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor segera menyusun langkah-langkah teknisnya. ”RW Siaga ini harus ada persiapan. Ba­gaimana personelnya, bagai­mana relawannya, bagaima­na teknis pelaksanaan imple­mentasi di lapangan. Itu akan kita bicarakan sekarang (ke­marin), dan besok akan kita instruksikan langsung ke­pada lurah camat dan RT/RW di masing-masing wilayah,” tambahnya.

Dedie juga mengatakan ba­hwa logistik kebutuhan pokok masyarakat, alat medis hingga yang terkait dengan produksi pertanian tidak boleh terham­bat. ”Ini yang harus kita aman­kan. Yang di luar kegiatan pokok, misalnya kegiatan pengumpulan massa yang tidak ada kaitan dengan pen­cegahan Covid-19, itu kita tekan semaksimal mungkin,” tandasnya. (ryn/c/mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *