Cegah Penyelewengan, Dewan Pelototi Anggaran Covid-19

by -

METROPOLITAN.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus merumuskan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Tak hanya dari sektor medis, sektor ekonomi juga mulai diperhatikan para pemangku kebijakan. Terlebih dampak ekonomi terhadap masyarakat yang berada di garis kemiskinan, pasca diterapkannya pembatasan sosial skala besar.

Pengamat Ekonomi Kota Bogor Hendro Sasongko mengatakan, kebijakan pemerintah dalam menerapkan kebijakan pembatasan sosial skala besar, tentu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat. Terlebih masyarakat yang berada di garis kemiskinan, yang hanya mengandalkan penghasilan dari upah harian.

Tak hanya itu, mereka yang bekerja di sektor industri, jasa, perdagangan, para pengusaha mikro, kecil dan menengah, hingga buruh dengan penghasilan upah minimum, dipastikan juga bakal terdampak. Pasalnya sejumlah bidang tersebut, amat erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah dan wilayah.

“Pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh pada sendi perekonomian kita. Misal, terjadi penurunan permintaan akibat larangan atau regulasi, maka bagi para pengusaha atau pemberi kerja, tindakan bisnis praktis yang dilakukan adalah rasionalisasi beban gaji atau upah yang ada dalam struktur biayanya. Entah melakukan pengurangan jam kerja, work from home, atau bahkan PHK,” katanya.

Pada umumnya, lanjut dia, golongan masyarakat di garis kemiskinan relatif memiliki ketrampilan atau skil yang terbatas, bukan multi-skill yang mudah mencari peluang pekerjaan lain. Sehingga pada saat berkurangnya atau bahkan hilangnya mata pencarian mereka, akan menyudutkan kehidupan mereka karena tidak dapat segera memperoleh pekerjaan yang serupa yang sesuai dengan keterampilan.

Pria yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonmi Universitas Pakuan itu menilai, sebagian besar golongan masyarakat digaris kemiskinan, tidak memiliki bekal atau tabungan yang memadai. Dengan kata lain, mereka hidup serba berkecukupan. Sehingga, hilangnya mata pencarian, membuat mereka kehilangan bantalan (buffer) atau penghasilan yang menopang kehidupan sehari-hari.

“Dalam istilah ekonomi nasional, golongan masyarakat ini sangat rentan atau sensitif untuk terjerembab ke bawah garis kemiskinan, dan kondisi ini jelas sangat dihindari oleh pimpinan nasional dan daerah. Pahami bahwa kondisi saat ini yang menimpa masyarakat Kota Bogor, bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Kota Bogor, karena ini sudah menjadi tanggungjawab nasional,” tegasnya.

Bagaimanapun, masih katanya, Bogor merupakan wilayah penyangga Ibukota dan menjadi bagian yang terintegrasi dalam lalu lintas manusia dan ekonomi. Oleh sebab itu, komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat harus tetap dijaga. Regulasi dan kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Pusat dalam menghadapi wabah virus ini, harus mampu ditransmisikan ke dalam regulasi dan kebijakan Pemerintahan Kota.

“Hal lain yang harus diperhatikan adalah, bagaimana kehadiran Pemerintah Kota dalam rangka meringankan beban ekonomi golongan masyarakat yang rentan dari dampak wabah ini. Pemerintah Kota Bogor harus mampu menjamin penyaluran dana jaringan pengamanan sosial, agar tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya. Bahkan pemerintah juga harus bisa mengawal penyaluran bantuan dari pusat dan provinsi kepada masyarakat. Ini tentunya harus diawasi betul,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri mengatakan, saat ini Tim Ang­garan Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor bersama DPRD terus mematangkan anggaran penanganan Co­vid-19 di Kota Hujan. Tak hanya itu, bidang sosial dan ekonomi juga masuk pemba­hasan anggaran tim. “DPRD sudah mendorong pem­kot mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanganan Covid-19, dengan tetap ber­pedoman pada regulasi yang ada,” katanya.

Tercatat, Pemkot Bogor sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar dari pos anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Saeful menilai, anggaran tersebut harus di­tambah, untuk mengantisipasi dampak ekonomi di masyara­kat, khususnya warga yang belum terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam membantu pemkot menanggulangi Covid-19, DPRD Kota Bogor menyedia­kan anggaran Rp5 miliar. Dana ini diambil dari perge­seran dan revisi anggaran DPRD Kota Bogor, dari pos anggaran yang tidak terserap, selama masa pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah untuk membantu menutupi kebu­tuhan anggaran Pemkot Bogor.

Kendati demikian, pihaknya mengaku akan senantiasa mengawasi setiap alokasi dan kucuran anggaran yang untuk menanggulangi wabah covid-19. Pasalnya, saat ini Komisi IV juga dibebani tugas untuk mengawasi kinerja Pemkot Bogor dalam menanggulangi covid-19. “Kita akan tetap awasi semuanya. Karna kami tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kita akan terus monitoring untuk mencegah potensi adanya penyalahgunaan anggaran Covid-19 ini,” tutupnya. (ogi/b/suf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *