PSBB, Kerja di Rumah untuk PNS Diperpanjang

by -

METROPOLITAN.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor baru saja mengeluarkan peraturan bupati (perbup) nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi memutus rantai penyebaran virus corona.

Kebijakan tersebut bakal berpengaruh terhadap berbagai sektor, termasuk kinerja pemerintahan.

Sesuai Surat Edaran (SE) nomor 800/1431/BKPP per 31 Maret lalu, perpanjangan penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di lingkungan Pemkab Bogor demi mencegah penyebaran Covid-19 berlaku hingga 21 April mendatang.

Dengan adanya perbup tersebut, diperkirakan bakal memperpanjang masa kerja di rumah bagi para PNS, menyesuikan masa PSBB hingga 28 April 2020.

“Nanti ada edaran baru untuk menyesuaikan dengan Perbup PSBB itu. Kebijakan jam kerja di rumah menyesuaikan dengan masa PSBB, misalnya. Hingga pelayanan apa saja yang pengecualian. Untuk lebih jelas tanya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) tentang dasarnya,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin, Kamis (16/4).

BKPP sendiri tengah menggarap draft surat edaran untuk melakukan penyesuaian aturan mengikuti kegiatan PSBB selama 14 hari mulai 15 April hingga 28 April.

“Draft sedang disiapkan, mudah-mudahan segera selesai. Memang tetap ada pengecualian seperti edaran sebelumnya, beberapa perangkat daerah dikecualikan sesuai perbup,” ujar Kasubid Pelatihan Teknis dan Fungsional pada BKPP Kabupaten Bogor, Hartono Anwar.

Menurut perbup PSBB, pada Bab III pasal 10 tercantum pengecualian penghentian sementara aktifitas di tempat kerja pemerintahan fungsi pelayanan. Di antaranya pelayanan penanggulangan bencana, kesehatan, perhubungan, persampahan, pemadam kebakaran, ketentraman dan ketertiban, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, sosial, pemakaman serta penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

Mengacu pada surat edaran perpanjangan masa kerja di rumah untuk PNS, OPD yang masuk pengecualian, memang tidak berbeda jauh dengan jenis pelayanan yang tertuang dalam Perbup PSBB.

Semua pegawai diberlakukan kerja dirumah kecuali Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, RSUD dan Puskesmas se-Labupaten Bogor.

“Menyesuaikan dengan perbup, paling ditambah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD), sesuai pelayanan yang ada pada poin-poin di perbup,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Juanda Dimansyah menuturkan, pihaknya memang menerapkan piket harian dari masing-masing bidang, terlebih pada bagian pelayanan pemakaman sesuai instruksi pimpinan.

“Ya, kita atur piket harian dari masing-masing bidang. Petugas pemakaman selalu kordinasi dengan kesehatan agar jika diperlukan penguburan jenazah Covid-19 sesuai prosedur. Petugas hanya nguburin saja tetapi dilengkapi dengan APD dan semua TPU milik pemkab diperbolehkan untuk jenazah kasus covid,” tuntasnya. (ryn/b/fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *