1,2 Juta Warga Bogor Dilarang Sakit

by -

METROPOLITAN – Langkah pemerintah yang kembali menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan menonaktifkan data pe­serta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang bersumber dari Anggaran Penda­patan dan Belanja Negara (APBN), membuat penderitaan masyarakat makin menjadi-jadi di tengah situasi pandemi Covid-19. Terlebih di Kabupaten Bogor setidaknya ada 1,2 juta penerima manfaat BPJS PBI yang bersumber dari APBN.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, Samriste Pakpahan, menyebut aturan itu sudah diberlakukan sejak Mei ini. ”Iya betul, peserta PBI APBN sudah tidak bisa dilayani dulu. Ini juga sudah dilakukan sejak bulan ini ya,” katanya kepada Metropolitan, Rabu (13/5).

Ia mengatakan, hingga kini masyarakat Kabupaten Bogor yang terdaftar sebagai pe­serta BPJS PBI dari APBN kurang lebih 1,2 juta orang. ”Yang terdaftar di kisaran 1,2 juta orang ya sampai saat ini,” katanya.

Meskipun pelayanannya di­nonaktifkan Kementerian Sosial (Kemensos), ia mene­gaskan peserta BPJS PBI APBN yang disetop dapat diaktifkan kembali jika ada surat re­komendasi dari Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk pengaktifan.

Caranya seperti mengaktifkan PBI sebelumnya, yakni meng­acu pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 21 Tahun 2019 tentang reak­tifasi, dengan syarat ditemu­kan layak membutuhkan layanan kesehatan.

Selanjutnya peserta melapor ke BPJS Kesehatan dan ke Dinsos untuk menerbitkan surat keterangan untuk ke­pala cabang BPJS Kesehatan setempat guna permohonan reaktifasi. ”Sekarang nonaktf. Tapi bisa diaktifkan lagi apa­bila dapat surat rekomen­dasi dari Dinsos setempat. Mengacu pada permen yang ada,” terangnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan iuran BPJS Kese­hatan, yang diambil di tengah pandemi virus corona.

Kenaikan itu tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid tersebut diteken Presi­den Jokowi pada Selasa (5/5) lalu. Kenaikan itu mulai ber­laku pada 1 Juli 2020 menda­tang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Har­tarto mengungkapkan alasan di balik kenaikan iuran terse­but. Ia menilai kenaikan itu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) BPJS Kesehatan.

”Terkait BPJS sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan, tentunya ini untuk menjaga keberlanjutan BPJS Kesehatan,” ujar Airlangga dalam konfe­rensi video di Jakarta, Rabu (13/5).

Meski ada kenaikan, jelasnya, besaran kenaikan iuran pe­serta mandiri BPJS kelas tiga tahun ini masih disubsidi pemerintah. Dalam beleid tersebut dijelaskan, iuran pe­serta mandiri kelas tiga juga naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000.

Namun, pemerintah mem­beri subsidi Rp16.500 sehing­ga yang dibayarkan tetap Rp25.500. ”Ada iuran yang disubsidi pemerintah. Yang lain diharap bisa menjalankan keberlanjutan operasi BPJS Kesehatan,” jelas Airlangga.

Ketua Umum Golkar itu pun menjelaskan kepesertaan BPJS Kesehatan pada dasarnya ter­bagi dua golongan. Yakni go­longan masyarakat yang iuran­nya disubsidi pemerintah dan kelompok masyarakat yang membayar penuh iurannya.

Pihak BPJS Kesehatan akhir­nya buka suara terkait ren­cana iuran yang akan naik mulai 1 Juli 2020 untuk kelas satu, dua dan kelas tiga yang berlaku mulai 2021. Pihaknya menyebut Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur kenaikan iuran telah me­menuhi aspirasi masyarakat.

Kepala Humas BPJS Keseha­tan M Iqbal Anas Ma’ruf men­gatakan, kenaikan iuran ter­sebut untuk membantu pe­serta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas tiga.

”Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi ma­syarakat seperti yang disam­paikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para anggota Komisi IX untuk mem­berikan bantuan iuran bagi peserta PBPU/mandiri dan Bukan Pekerja kelas tiga,” kata Anas lewat keterangan tertulis, Rabu (13/5).

Kebijakan baru yang menga­tur besaran iuran BPJS Kese­hatan juga disebut merupakan komitmen pemerintah dalam menjalankan putusan Mah­kamah Agung (MA). ”Pemerin­tah telah menerbitkan kebi­jakan baru yang mengatur besaran iuran JKN-KIS yang baru. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan putusan MA,” ucapnya.

Anas memastikan dengan begini pembayaran ke rumah sakit akan jauh lebih tertib. Ia pun menginfokan bahwa data pembayaran rumah sakit bisa diakses untuk umum di website BPJS Kesehatan.

”Kondisinya sekarang jauh lebih baik untuk keuangan rumah sakit. Tentu sesuai dengan regulasi. Artinya sis­tem akan disesuaikan. Kami sudah punya pengalaman untuk hal ini,” tandasnya. (ryn/b/kmp/mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *