Bogor Masih Gamang Tentukan Waktu Mulai New Normal

by -

METROPOLITAN.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor nampaknya masih gamang dalam menentukan kapan kebijakan tatanan kehidupan baru atau new normal diterapkan.

Pemkab masih menimbang-nimbang berbagai aspek, mulai dari angka Reproduction Number (RO) yang masih menyentuh angka 1,2, hingga penyesuaian dengan pelaksanaan new normal di wilayah lain.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, meskipun RO Kabupaten Bogor masih belum di bawah angka satu dan belum ideal untuk terapkan new normal, namun Jawa Barat masuk dalam provinsi yang dipersiapkan.

Pemkab Bogor juga harus mempersiapkan kebijakan tersebut yang akan dilakukan paling cepat 1 Juni mendatang.

“Dua hari ini kita maksimalkan uji coba persiapan hadapi new normal. RO masih 1,2 dan masih diupayakan tetap landai bahkan turun. Jawa Barat masuk fase itu, jadi kita juga harus siapkan, jangan sampai new normal malah naik angka positifnya. Membiasakan pemerintah sampai masyarakat,” kata Ade Yasin usai Rapat Koordinasi Evaluasi PSBB dan Persiapan New Normal di Kantor Bupati, Rabu (28/5).

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, banyak pertimbangan Pemkab Bogor dalam menetapkan awal masa new normal.

Jika mengacu pada aturan pemerintah pusat soal penerapan new normal di Jawa Barat, beberapa provinsi dan 25 kota/kabupaten akan berlaku mulai 1 Juni mendatang. Di satu sisi, wilayah tetangga seperti Depok dan Jakarta akan menerapkan New Normal mulai 4 Juni.

“Kalau lihat kemiripan kasus, kita lebih ke DKI harusnya soal waktu pelaksaan. Tapi kita kan masuk Jabar, jadi kita harus siap kedua-duanya sambil lihat hasil angka RO di kita dan Jabar. Nah rapat hari ini seolah-olah kita siap uji coba di 1 Juni,” terang Syarifah.

Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan lima fase yang dikeluarkan Bappenas. Sehingga, masih menimbang-nimbang kepastian pelaksanaannya, termasuk berapa lama masa new normal akan diberlakukan karena akan bergantung juga pada keputusan pusat.

“Akan dibuat dalam bentuk perbup, lagi disiapkan dan mencari bentuknya. Jadi penanggalannya juga masih belum, termasuk sanksi yang pasti beda dengan PSBB. Kota Bogor kan punya masa transisi, kita nggak ada, jadi dua hari ini uji coba, sosialisasikan. Ya waktu kita tinggal sedikit,” katanya.

Menurut Syarifah, sosialisasi diperlukan agar semua stakeholder mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat bisa paham dengan kebijakan baru. Ketika misalnya mal akan beroperasi, tentu harus bisa menyesuaikan SOP kesehatan. Termasuk transportasi dan wisata.

“Ini berat loh. Ketika semua harus menyediakan fasilitas kesehatan, kebersihan, pembatasan jumlah yang hadir. Pemda juga nggak bisa maksakan, setelah regulasi siap, kita panggil semua sektor, agar ada semacam pakta integritas,” terang wanita yang juga kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor itu.

Syarifah mengakui, sektor pendidikan akan menjadi yang paling akhir diputuskan terkait kembali dibukanya sekolah-sekolah untuk kegiatan belajar mengajar. Sebab, anak-anak sangat rentan terhadap virus. Pihaknya juga menunggu kebijakan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Waktu sekolah kan masih cukup lama. Setelah semua sektor selesai, baru tetapkan untuk sekolah tatanan barunya. Yang jelas sampai saat ini masih belajar di rumah menunggu instruksi kementerian,” pungkasnya. (ryn/b/fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *