Sanksi Sosial Belum Bikin Jera

by -

METROPOLITAN – Kota Bogor sudah dua kali mem­perpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai 26 Mei mendatang. Yang menarik dari per­panjangan kebijakan ini adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga merilis daftar jenis sanksi yang akan diterima masyarakat jika melanggar ketentuan PSBB.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, kebijakan memberlakukan sanksi denda dan sanksi sosial bagi pelanggar aturan PSBB tahap III akan menjadi tantangan bagi Pemkot Bogor. ”Pemkot Bogor saat ini terus mela­kukan sosialisasi memberikan kesa­daran kepada warga untuk mematuhi aturan. Pada penerapan PSBB ini diperlukan kesadaran dari warga,” kata Dedie A Rachim.

Ia menyebut dalam membangun kesadaran warga un­tuk mematuhi aturan, Pemkot Bogor cenderung melakukan pendekatan humanis.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melalui pernyataan tertulisnya di Kota Bogor, Rabu (13/5), men­gatakan bahwa Pemkot Bogor akan memberlakukan sanksi denda dan sanksi sosial ter­hadap warga dan korporasi yang melanggar aturan PSBB tahap III di Kota Bogor pada 13-26 Mei 2020. Sanksi denda dan sanksi sosial itu akan di­berlakukan mulai hari keem­pat, yakni Sabtu (16/5) dan seterusnya. Sedangkan pada tiga hari pertama akan dila­kukan sosialisasi.

Bima Arya menjelaskan, mencermati pelaksanaan PSBB tahap II selama dua pe­kan terakhir, masih banyak warga, pelaku usaha dan kor­porasi yang melakukan pelang­garan aturan PSBB. ”Karena itu, pada PSBB tahap III atu­rannya diperketat dan akan diberikan sanksi bagi pelang­gar,” kata Bima.

Pada penerapan PSBB tahap III, pada 13-26 Mei 2020, Pem­kot Bogor juga menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Bogor Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaks­anaan dan Penerapan Sanksi Pelanggaran PSBB, yakni men­gatur sanksi bagi pelanggar aturan PSBB.

Bima mencontohkan, seorang warga yang tidak mengguna­kan masker di luar rumah pada tempat dan fasilitas umum akan diberikan sanksi denda mulai Rp50.000 hingga Rp250.000 atau kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum. ”Pemberian sanksi dilakukan Satpol PP dan dapat didampingi TNI/Polri,” katanya.

Sanksi lainnya bagi pelanggar aturan PSBB yakni bagi setiap pimpinan tempat kerja/kantor yang tidak dikecualikan, yang melanggar penghentian se­mentara aktivitas bekerja di tempat kerja selama PSBB, dikenakan sanksi administra­tif berupa penghentian semen­tara/segel atau denda Rp1 juta hingga Rp10 juta.

Pelaku usaha makanan, ya­kni restoran dan sejenisnya, harus membatasi layanan makan di tempat dan mene­rapkan layanan dibawa pulang atau melalui pemesanan on­line. Pelaku usaha makanan yang melanggar, tegasnya, akan dikenakan sanksi berupa pen­ghentian sementara/penye­gelan tempat usaha dan atau denda Rp5 juta hingga Rp10 juta.

Sanksi lainnya juga ditujukan bagi perorangan atau korpo­rasi yang melanggar aturan PSBB, yakni larangan mela­kukan kegiatan dengan jumlah lebih dari lima orang di tempat atau fasilitas umum selama PSBB, larangan bagi mobil pribadi yang berisi lebih dari separuh kapasitas tempat du­duk dan atau tidak mengguna­kan masker, larangan bagi pengendara sepeda motor membawa penumpang dan atau tidak menggunakan mas­ker.

Menurut Bima, pengetatan aturan PSBB dan pemberian sanksi bagi perorangan, pela­ku usaha maupun korporasi, ikhtiarnya adalah menyelamat­kan sebanyak mungkin ma­nusia dari bahaya pandemi Covid-19.

Menanggapi peraturan ter­sebut, pengamat hukum dari Universitas Pakuan, Mihradi, menilai sanksi yang dikeluar­kan Pemkot Bogor cukup rancu dan tidak memiliki lan­dasan yang kuat. Mihradi me­nerangkan, sanksi yang dite­rapkan Pemkot Bogor memang tidak mengandung sanksi pidana, sesuai Pasal 15 Undang-Undang 12 Tahun 2011.

Namun terkait sanksi sosial yang dicantumkan dalam Per­wali, sambung Mihradi, ha­rusnya belum bisa diterapkan. Sebab, sejauh ini norma hukum pidana positif di Indonesia belum mengadopsi sanksi sosial. ”Kalau dalam draf RUU KUHP sepertinya ada, tapi itu kan belum berlaku. Jadi seha­rusnya belum bisa diterapkan dan belum jelas seberapa jauh efek jeranya. Karena belum jelas pelanggaran bertambah,” kata Mihradi.

Dosen Universitas Pakuan itu pun menyarankan Pemkot Bogor mengevaluasi kembali Perwali tersebut dan meng­ganti dengan hukum yang dikaitkan dengan Perda Ke­tertiban Umum (Tibum), dengan mengamandemen definisinya agar materinya bisa digunakan selama masa PSBB. ”Sebaiknya sih dikaitkan ke Perda Tibum saja, dengan amandemen beberapa pasal saja. Dan DPRD saya rasa bisa melakukan itu dalam waktu tidak lama bersama kepala daerah,” ungkapnya.

Jika Pemkot Bogor tidak mau mengamandemen Perda Ti­bum, sambung Mihradi, se­baiknya pemkot menggandeng pihak kepolisian dalam me­negakkan hukum selama PSBB dengan menggunakan Undang-Undang Karantina, dengan ancaman pidana satu tahun penjara. ”Menurut saya, Perwali ini sulit dijalankan. Karena kan basisnya kesada­ran masyarakat, jadi lebih baik menjalankan yang sudah ada saja,” ujarnya.

Terkait aturan di mana pengendara mobil tidak boleh bersebelahan dengan penum­pangnya, sambungnya, juga sangat tidak masuk akal. Sebab jika pengemudi tidak boleh bersebelahan, pengendara motor pun harusnya tidak boleh berboncengan. ”Me­mang peraturan ini tidak ma­suk logika dan penerapannya juga kan tidak jelas karena tidak ada juklas-juknisnya. Harusnya memang diperke­tatnya itu soal larangan kelu­ar saja,” pungkasnya. (dil/c/an/mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *