8 Juni, Bantuan Jabar Harus Tersalurkan Semua

by -

METROPOLITAN – Pemerin­tah Provinsi Jawa Barat (Pem­prov Jabar) terus berupaya menyalurkan bantuan Pro­vinsi Jabar yang merupakan bantuan Non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut Kepala Dinas Indu­stri dan Perindustrian (Indag) Provinsi Jabar Mohammad Arifin Soedjayana, penyaluran bansos Provinsi Jabar terus dilakukan ke seluruh daerah supaya dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Co­vid-19 bisa tertangani.

”Sesuai dengan target penyaluran bantuan gubernur ini sampai tanggal 8 Juni ha­rus selesai untuk Non-DTKS dan DTKS. Sekarang kondisi dari 1,6 juta sudah hampir 900 ribuan,” ujar Arifin.

Arifin menjelaskan, Bulog memproduksi 100 ribu per hari. Kemudian disalurkan melalui PT POS. “Jadi kalau kemarin agak tersendat ka­rena data, sekarang agak su­dah tidak ada masalah lagi. Di tahap kedua mudah-mu­dahan (data, red) tidak beru­bah agar distribusi lebih baik,” katanya.

Untuk pengadaan paket se­perti beras, ia menyebut be­kerja sama dengan mitra. Saat masa panen di lapangan, Bu­log membeli beras yang dibe­rikan mitra yang selama ini bekerja sama dan melakukan pengadaan dengan Bulog.

Harganya sesuai standar Bulog. ”Kalau ada harga turun, semua harganya sesuai stan­dar. Semua yang sekarang ini pengadaan Bulog bekerja sama dengan mitra di kabu­paten/kota bersangkutan. Bukan beras impor atau yang stok tahun lalu,” paparnya.

Untuk daerah perkotaan, tambahnya, penyaluran bisa diselesaikan lebih cepat. Se­dangkan untuk daerah-daerah yang terpencil membutuhkan waktu dan tenaga ekstra.

”Kendala lain adalah bila ada penolakan penyaluran, baik dari masyarakat maupun aparat, hal ini membuat target penyaluran menjadi mundur dan tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang disepa­kati,” katanya.

Untuk menyelesaikan ken­dala tersebut, menurut Arifin, pihaknya intens berkoordi­nasi dengan pemerintah ka­bupaten/kota dan TNI/Polri. Tujuannya supaya pendistri­busian berjalan optimal.

”Monitoring dan evaluasi secara berkala terus dilakukan agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera dicarikan solusinya dan diselesaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Penyaluran Bantuan Sosial Provinsi Jabar Dudi Sudrajat mengatakan, Pemprov Jabar menggandeng unsur TNI un­tuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Upaya tersebut merupakan salah satu strategi untuk memak­simalkan percepatan distri­busi bantuan diterima masy­arakat. ”Ke depan akan be­kerja sama dengan tentara untuk distribusi ke lapangan,” ujar Dudi.

Saat ini, jelas Dudi, memang tidak hanya kombinasi an­tara PT Pos Indonesia serta ojek online (ojol) maupun ojek pangkalan (opang) saja seba­gai strategi penyaluran ban­tuan di Jabar. ”Dengan karang taruna sudah dan dengan pekerja sosial juga sudah,” katanya.

Dudi menyebut pihaknya telah mendorong PT Pos In­donesia menyelesaikan seluruh distribusi yang tersisa dengan jangka waktu 14 hari ke depan. Terkait bantuan kepada Non- DTKS, pihaknya menyiapkan untuk lebih 1,4 juta bantuan.

Saat ini, setengah dari jum­lah tersebut atau sebanyak 700 ribu bantuan telah dila­kukan Bulog. ”Tetapi sebe­tulnya masih ada tertahan di (PT) Pos. untuk Non-DTKS masih ada 1.040.000 ribu,” jelasnya.

Menurut Dudi, Pemprov Ja­bar akan menyelesaikan kurang lebih sepuluh hari, tanggal 6 (Juli). ”Insya Allah dari Bulog selesai, penyeluran (PT) Pos itu insya Allah 8 Juli akan kita selesaikan. Terjadi overlap karena adanya perkembangan dan perubahan data,” pung­kasnya. (re/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *