Awal Bulan, Bus Boleh Angkut Penumpang 70 Persen

by -

METROPOLITAN – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai melonggarkan kebijakan kapasitas pengangkutan penumpang untuk transportasi massal jenis bus dari 50 persen menjadi 70 persen. Aturan ini mulai ber­laku sejak Rabu (1/7) nanti.

Dirjen Hubungan Darat Kemente­rian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi, meminta operator bus tidak menaikkan tarif penumpang ketika bus bisa mengangkut penumpang hingga kapasitas 70 persen. ”Nanti pada 1 Juli, untuk kapasitas mobil kita sudah membuka peluang. Kalau sekarang fase satu masih 50 persen kapasitasnya. Nanti tanggal 1 Juli kita sudah membuka sudah 70 persen,” kata Budi, kemarin.

Ia menyebut saat angkutan bus sudah bisa mengangkut penumpang hingga 70 persen dari total kapasitas, secara perhitungan ekonomis, tiap angkutan bus tidak memiliki keharusan menaikkan tarif. Kebijakan tidak menaikkan tarif ini juga sesuai apa yang disampaikan menteri perhubungan.

”Soal tarif dengan nantinya skema sudah 70 persen, sebetulnya itu sudah memungkinkan untuk angkutan bus sudah Break Even Point (BEP). Artinya tidak ada potensi atau kewajiban serta keharusan untuk naik tarif,” ucapnya.

”Ini juga sudah sejalan dengan arahan Pak Menteri Perhubungan, memang untuk angkutan umum tidak boleh naik tarif. Jadi kalau memang saya sudah buka 70 persen, sebetulnya perhitungan secara ekonomis sudah ke BEP tadi,” sambung Budi.

Budi juga memastikan tidak ada yang berubah terkait protokol kesehatan yang diterapkan, meski nantinya transportasi bus bisa mengangkut penumpang hingga 70 persen kapasitas. Di mana tiap operator tetap wajib memastikan moda armadanya hingga para pengemudinya bebas dari bahaya virus corona.

Bahkan, sambungnya, aturan Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) bagi penumpang yang menuju dan meninggalkan Jakarta juga masih akan diberlakukan. ”Tiap operatornya kami harapkan tetap harus melakukan penyemprotan disinfektan, terutama di dalam kendaraannya. Kemudian pengemudinya wajib rapid test yang berlaku. Lalu penumpangnya juga harus tetap ada SIKM,” jelasnya.

”Kami harapkan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan, tetap protokol kesehatan kita masih ketat. Sepanjang memang surat edaran dari Gugus Tugas masih berlaku dan kemudian kita semuanya mengacu ke sana,” tutup Budi. (dtk/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *