Bogor Belum Bisa Terapkan New Normal

by -

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus corona di Kota dan Kabupaten Bogor sejatinya selesai pada 26 Mei, kemudian diperpanjang hingga 4 Juni, sebelum memasuki masa new normal. Namun bukannya menurun, angka positif di Bogor justru melonjak.

DATA yang diperoleh dari Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor per Senin (1/6) malam, kasus positif kini menembus angka 205 kasus. Dalam rentang waktu sepekan (26 Mei-1 Juni), malah ada penambahan 25 kasus positif baru. Pemkab Bogor pun tengah dibuat pusing dengan adanya data tersebut lantaran bukan tanda baik bagi Kabupaten Bogor yang menyiapkan konsep new normal jika PSBB berakhir 4 Juni.

Bupati Bogor, Ade Yasin, mengatakan, Kabupaten Bo­gor termasuk satu wilayah di Jawa Barat yang bisa melaks­anakan new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), dengan syarat penye­baran Covid-19 terus menu­run, sehingga sisa masa PSBB akan terus dimaksimalkan. Peningkatan jumlah sepekan terakhir pun ditengarai se­makin bikin pusing pemkab.

”Kami upayakan menekan angka penyebaran, dimaksi­malkan di sisa masa PSBB. Jangan sampai kalau new normal malah nambah. New normal itu masyarakat harus sama-sama membangun ke­biasaan lebih disiplin. Cuci tangan, pakai masker saat keluar, biasakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),” katanya kepada pewarta.

Ade Yasin mengakui Pemkab Bogor juga bakal lebih sering melakukan rapid test hingga swab test secara masal pada sisa masa PSBB untuk meme­takan lebih luas dan upaya menekan angka positif. ”New normal itu bukan balik lagi seperti biasa. Ada protokol kesehatan yang harus dija­lankan, ini harus bisa dipa­hami semua pihak,” tegasnya.

Kabupaten Bogor sendiri, sambung Ade Yasin, rupanya belum termasuk kota/kabu­paten yang direkomendasikan untuk menjalankan new nor­mal lantaran masih masuk zona kuning bersama sebelas wilayah lain. Di antaranya Kabupaten Bandung, Kabu­paten Bekasi, Kabupaten In­dramayu, Kabupaten Kara­wang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi dan Kota Depok. Sedangkan kota/ka­bupaten lain se-Jabar diang­gap memenuhi syarat men­jalankan new normal.

Hingga Senin (1/6) malam, Ade Yasin menyebutkan, ka­sus positif di Kabupaten Bogor membengkak menjadi 205 kasus, dengan 15 di antaranya terkonfirmasi meninggal du­nia dan 49 lainnya dinyatakan sembuh, sedangkan 139 orang berstatus positif aktif. ”Senin (1/6) ada penambahan dua orang, laki-laki (52) dari Cio­mas dan perempuan (31) asal Bojonggede,” ujarnya.

Lalu, total kasus Orang Da­lam Pemantauan (ODP) ber­jumlah 1.579 orang, dengan 233 orang di antaranya ODP aktif. Sementara total Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 1.595 orang, dengan 99 orang di antaranya dinya­takan meninggal dunia dan 289 orang masih berstatus PDP aktif.

Begitu pun dengan Kota Bogor, sejak perayaan Hari Raya Idul Fitri pada Minggu (24/5) tidak ada penambahan kasus Covid-19 di Kota Bogor. Namun kini penambahan pasien positif Covid-19 kem­bali bertambah.

Berdasarkan keterangan tertulis dari juru bicara Co­vid-19 di Kota Bogor, jumlah pasien positif Covid-19 men­capai 113, bertambah dua kasus dari hari sebelumnya 111 pasien. ”Jumlah pasien terkonfirmasi positif bertam­bah dua kasus hari ini men­jadi 113 pasien. Dengan rin­cian 48 sembuh, 50 dalam penanganan dan 15 lainnya meninggal dunia,” terang Juru Bicara Covid-19 Kota Bogor, Sri Nowo Retno, dalam kete­rangan tertulisnya.

Wanita yang juga menjabat sebagai kepala Dinas Kese­hatan Kota Bogor ini menje­laskan, pihaknya tidak bisa memastikan dari kluster mana pasien positif Covid-19 baru tersebut.

”Untuk daerah yang sudah transmisi lokal dan zona me­rah sulit diidentifikasi lagi dapatnya dari mana kontak erat dengan siapa. Apalagi banyak orang tanpa gejala, merasa sehat dan masih ber­aktivitas, padahal sebenarnya dia carrier bisa menularkan. Kota Bogor saat ini sudah transmisi lokal dan zona me­rah, sudah tidak jelas dapat­nya dari mana dan kluster apa,” ungkapnya.

Sementara itu, wacana pe­nerapan new normal yang akan dilaksanakan di Kota dan Kabupaten Bogor rupanya harus memenuhi beberapa syarat. Setidaknya ada enam syarat yang harus dipenuhi suatu daerah jika ingin serius memulai transisi dari PSBB ke arah protokol new normal.

Kepala Departemen Epi­demiologi Fakultas Keseha­tan Masyarakat (FKM) Uni­versitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono, men­jelaskan, syarat ini merupa­kan saran WHO dan telah tercantum di SK Menteri Dalam Negeri. ”Yang perlu digarisbawahi ini masih umum. Setiap daerah punya kemampuan dan karakteris­tik tersendiri dalam menen­tukan kesanggupan me­menuhi standar,” ujarnya.

Pertama, penularan Covid-19 di wilayah setempat harus sudah terkendali dan teriso­lasi. Menurut Miko, perhatian untuk syarat ini harus terfokus pada penambahan kasus ha­rian. Idealnya, kasus yang bertambah tak lagi berada di atas angka puluhan. Hal ini untuk memastikan kasus baru tak lagi sporadis, punya klas­ter yang jelas, sehingga iso­lasi dan pelacakan kontak bisa terencana dengan pasti.

”Kalau sporadis ada satu-dua kasus tersendiri di suatu kam­pung misalnya, maka pastikan yang jalan itu elemen masy­arakat kecil, bupati, wali kota, camat, lurah sampai RT/RW. Kalau sudah mengklaster, yang jalan provinsi, jangan sampai itu tersebar lagi. Kalau ini bisa dilakukan, berarti sudah memenuhi syarat,” tambahnya.

Kedua, kapasitas infrastruk­tur kesehatan harus baik. Ini menyangkut surveilans, iden­tifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan orang, kemudian tes cepat maupun PCR bisa dilakukan secara masif, pe­ralatan medis dan RS yang mencukupi serta memastikan seluruh warga punya tempat karantina.

Ketiga, kemampuan men­ekan kasus impor atau kasus dari luar daerahnya. ”Harus punya upaya deteksi, pence­gahan dini hingga pengawa­san yang baik,” jelasnya.

Keempat, pemerintah dae­rah harus punya SOP dan kesiapan apabila suatu kasus kembali merebak di wilayah tertentu dalam daerahnya. ”Misalnya tiba-tiba di pasar atau di sekolah ada kasus lagi, itu bagaimana menutup­nya lagi, bagaimana mence­gah supaya tidak menyebar lagi. Jadi dalam new normal itu baik pemerintah atau warga harus siap suatu tem­pat ditutup sewaktu-waktu, karena kita ini akan menja­lani periode ini cukup lama sampai 2021,” jelasnya.

Kelima, semua sektor yang ingin dibuka kembali setelah dibatasi pada era PSBB harus siap menjalankan protokol baru dan siap diawasi lagi apabila bersinggungan dengan kasus Covid-19. ”Un­tuk restoran dan kafe mis­alnya, harus siap memba­tasi yang makan di tempat, menjaga jarak, kalau perlu tiap tempat duduk punya pembatas, punya tabir. Semua harus tetap mengawasi pe­makaian masker dan lain-lain,” tambahnya.

Keenam, harus ada sikap suportif dari masyarakat, ke­pastian hukum ketika men­jalankan protokol new normal, membuka kanal laporan, masukan dan aduan masy­arakat untuk terlibat aktif dalam proses masa transisi menuju masyarakat produk­tif dan aman dalam masa pandemi Covid-19. (ogi/ryn/c/kmp/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *