Bukan New Normal, PSBB Lebih Longgar

by -

Wacana kebijakan New Normal batal diterapkan di Bogor. Sebagai gantinya, bupati dan wali kota Bogor memutuskan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun aturannya lebih longgar dari sebelumnya.

KEBIJAKAN tersebut mulai berlaku hari ini, yakni PSBB Proporsional. Keputusannya berlaku dua minggu di Kabupaten Bogor dan satu bulan di Kota Bogor.

Bupati Bogor Ade Yasin men­gatakan, PSBB Proporsional atau Parsial mesti dilakukan karena angka positif masih tinggi. Sehingga Kabupaten Bogor dianggap belum bisa menghadapi fase New Normal.

Sejauh ini, ia menyebut dari kategorisasi level yang dite­tapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih ada 23 desa/kelurahan yang masih harus dalam pengawasan ke­tat. Yakni melalui beberapa variabel seperti laju jumlah positif Covid-19, laju Orang Dalam Pemantauan (ODP), laju Pasien Dalam Pengawasan (PDP), ditambah variabel ke­padatan penduduk hingga tingkat risiko wilayah.

”Di antaranya wilayah yang berdekatan dengan wilayah lain seperti Jakarta, Bekasi atau Depok. Seperti Kecamatan Cibinong, Gunungputri, Ci­leungsi, Bojonggede, juga Kemang dan Tajurhalang,” kata Ade Yasin selepas rapat koordinasi persiapan PSBB Proporsional secara Parsial Kabupaten Bogor di Ruang Rapat Bupati Bogor, Cibinong, kemarin.

Setelah rapat tersebut, pi­haknya sepakat melakukan adaptasi tahapan dalam pem­batasan. Fase pertama, rumah ibadah akan kembali melaku­kan kegiatan seperti biasa, dengan penerapan protokol kesehatan. “Insya Allah ma­syarakat bisa salat Jumat dengan aturan protokol yang ketat agar masyarakat juga paham akan bahaya virus. Selain Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PH­BS) juga protokol kesehatan, jaga jarak harus diterapkan di masjid-masjid,” ucapnya.

Sedangkan untuk sektor pe­rekonomian hingga pariwi­sata, lanjutnya, akan diterap­kan bertahap setelah rumah ibadah. Selain itu juga jika nanti kembali dibuka akan dilakukan bertahap. Pemba­tasan untuk pariwisata masih ada, dengan mencoba mene­rapkan protokol kesehatan di hotel dan restoran.

”Dengan kapasitas terbatas juga protokol yang tepat. Kalau wisata yang berhubungan dengan air, belum bisa dibuka sama sekali. Sedangkan untuk wisata alam nonair, itu sedang kita rumuskan dan persyaratan protokolnya,” ujar AY, sapaan karibnya.

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabu­paten Bogor Syarifah Sofiah mengatakan, awalnya gaung persiapan New Normal sang­at kencang lantaran mengikuti rencana Jawa Barat (Jabar). Sayangnya, gubernur melihat angka kasus masih tinggi se­hingga belum bisa masuk New Normal dan lebih ke adaptasi kebiasaan baru. ”Kita dengan sebelas wilayah kota/kabupa­ten se-Jabar masuk zona kuning, masih berat lah. Jadi akan diatur apa saja yang sudah boleh, mana yang belum,” ka­tanya.

Selama 14 hari ke depan, jelas Syarifah, Kabupaten Bo­gor akan memasuki masa PSBB Proporsional menuju penerapan adaptasi kebiasaan baru. Sehingga ada pembata­san secara bertahap. Minggu ini akan dicoba membuka kembali rumah ibadah dengan protokol kesehatan ketat. Sa­lat Jumat akan kembali diper­bolehkan tanpa dibatasi, namun dengan pengawasan Gugus Tugas, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan, dengan protokol kesehatan.

”Sambil dilihat epidemiolo­ginya, kalau dilonggarkan begitu nambah atau nggak? (Kalau nambah, red) Bisa saja kembali lagi ke PSBB lah. Kalau Jakarta istilahnya PSBB Transisi, tapi Jabar kita sebut PSBB Proporsional. Makanya kita harus tetap disiplin. Bukan lagi pemerintah saja, masy­arakat harus andil,” ucapnya.

Sedangkan sektor perekono­mian seperti tempat wisata atau rumah makan dan hotel, tambahnya, akan dibuka ber­tahap dengan berbagai per­timbangan. Misalnya rumah makan harus ada komitmen bersama kaitan penerapan protokol kesehatan dan ber­tanggung jawab dalam me­mantau status kesehatan pe­gawai.

”Untuk wisata, nanti bertahap. Yang nonair dulu boleh. Sebab jangan sampai air jadi media penyebaran. Ya hotel juga bisa kita buka, dengan pem­batasan jumlah. Kolam renang atau spa jangan dulu. Sekarang sudah mulai koordinasi an­tara pemkab dengan hotel-hotel, juga tentang aturan. Taman Safari mungkin boleh tapi hanya yang lihat-lihat he­wan saja. Kalau wahana per­mainan jangan dulu,” ujarnya.

Di sisi lain, Wali Kota Bogor Bima Arya memilih member­lakukan PSBB Proporsional berdasarkan hasil kajian Pe­merintah Kota (Pemkot) Bogor dengan berbagai kalangan, mulai dari instansi pemerintah hingga elemen masyarakat lainnya.

”Pemkot Bogor sudah melaks­anakan FGD (diskusi kelompok, red), meminta masukan dari semua kalangan dari berbagai elemen di Kota Bogor untuk rumusan pasca-PSBB ke depan. Pemkot juga sudah menerima hasil kajian dari pakar epide­miologi dari Universitas Indo­nesia yang disampaikan ke­pada kami,” kata Bima kepada awak media.

Meski sebenarnya tren Co­vid-19 di Kota Bogor terbilang menurun dan cenderung da­pat dikendalikan, namun hal tersebut takkan dijadikan ala­san bagi Pemkot Bogor untuk mengendurkan pencegahan dan pengendalian.

“Secara umum, PSBB Pro­porsional tidak berbeda jauh dengan PSBB tahap satu hing­ga PSBB Transisi. Hanya saja pada PSBB Transisi sejumlah sektor yang dilarang mulai diperbolehkan, dengan cata­tan tetap menerapkan proto­kol kesehatan,” ucapnya.

Sejatinya, pemberlakuan PSBB Proporsional dilakukan lantaran kondisi Kota Bogor saat ini berada pada zona ku­ning. Karena itu, sejumlah sektor yang dilarang pada PSBB tahap pertama mulai dibuka, dengan catatan pro­tokol Covid-19.

”Ini yang sering kali tidak dipahami jadi PSBB di Jabar tidak satu, tapi proporsional sejak diberlakukannya PSBB sudah ada zonasinya. Saat PSBB tahap pertama, Kota Bogor statusnya merah, ma­kanya tidak bisa bergerak sama sekali dan semuanya kita perketat. Tapi di PSBB ketiga, Kota Bogor sudah be­rubah status menjadi kuning, makanya kita terapkan PSBB Proporsional kali ini,” jelasnya.

Meski PSBB Proporsional diberlakukan, tidak semua sektor bisa dibuka alias dilong­garkan begitu saja. Bima me­negaskan sejumlah mal masih belum diperkenankan bero­perasi, kecuali yang menjual kebutuhan bahan pokok. Ru­mah makan, hotel dan resto­ran juga tetap memerhatikan protokol yang berlaku.

Bima menegaskan sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terakhir akan di­longgarkan. Mengingat wi­sata di Kota Hujan amat ber­potensi besar mendatangkan kerumunan dan warga non-Kota Bogor.

”Objek wisata dibuka paling ujung dan paling akhir. Ka­rena selama Jakarta masih ketat, kami khawatir menda­patkan arus wisatawan yang sangat padat. Untuk mal mun­gkin akan dibuka bertahap. Itu pun mesti memerhatikan protokol Covid-19 dan kesia­pan mal dalam melaksanakan protokol sesuai aturan,” ujar­nya.

Pemberlakuan PSBB Propor­sional dengan durasi satu bu­lan ini, sambung Bima, dila­kukan mengingat lamanya masa inkubasi Covid-19 yang terkadang memerlukan wak­tu lebih dari dua pekan.

”Dua minggu mengacu ke­pada masa inkubasi. Tapi se­karang tren Covid-19 memer­lukan waktu inkubasi sekitar satu bulan, itu yang pertama. Yang kedua, kita menyesuaikan dengan Jakarta. Jadi tidak lagi dua minggu, tapi kita putuskan selama satu bulan dan akan kita akan evaluasi kemudian hari,” tutupnya. (ryn/ogi/c/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *