Riuh di Medsos, Kemendikbud Minta PTN dan PTS Beri Keringanan untuk Mahasiswa

by -
ILUSTRASI

METROPOLITAN – Tak hanya berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat. Pandemi Covid-19 juga berimbas pada dunia pendidikan. Salah satunya kisruh biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi. Hal ini pula yang belakangan ramai, dibahas di sejumlah media sosial.

Menanggapi isu kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi, Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),  Nizam akhirnya angkat suara.

Secara umum, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud mengeluarkan empat rekomendasi, yang mesti dilakukan seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta. Pertama, Kemendikbud memastikan tidak ada kenaikan UKT di masa pandemi Coronavirus disease (Covid-19).

“Sesuai laporan yang diterima Kemendikbud, jika terdapat PTN yang menaikkan UKT, keputusan tersebut diambil sebelum masa pandemi dan diberlakukan kepada mahasiswa baru sesuai kemampuan ekonomi orang tua. Selain itu, keputusan terkait UKT tidak boleh menyebabkan mahasiswa tidak dapat berkuliah,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Metropolitan.

Kedua, pada 6 Mei silam, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) telah menyepakati sejumlah poin yang mesti diterapkan PTN dan PTS, lantaran wabah covid-19. “Sebelumnya kita juga sudah menyepakati beberapa opsi bagi mahasiswa yang¬† terdampak pandemi untuk mengatasi masalah UKT. Seperti, menunda pembayaran, menyicil pembayaran, mengajukan penurunan UKT, mengajukan bantuan finansial bagi yang berhak. Dengan mekanisme pengajuan dan keputusan diatur oleh masing-masing PTN,” ujarnya.

Untuk mendapatkan keringanan UKT, sambungnya, mahasiswa dapat mengajukan permohonan kepada pimpinan sesuai prosedur yang berlaku di masing-masing PTN dan PTS. Untuk meringankan beban mahasiswa terdampak pandemi, pemerintah memfasilitasi pemberian bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. KIP Kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa PTN maupun PTS.

Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan KIP Kuliah bagi 400 ribu mahasiswa (tiga kali lebih banyak dari tahun lalu). Pemerintah sangat mengapresiasi perguruan tinggi, yang telah membantu mahasiswa yang tidak mampu dengan bantuan pulsa serta dukungan logistik dan kesehatan selama pembelajaran dari rumah. Dukungan dari masyarakat dan alumni juga sangat luar biasa.

“Kemendikbud mengapresiasi dan mengajak seluruh pihak untuk saling membantu. Semoga dengan bergotong royong, pandemi segera dapat kita atasi bersama,”imbuhnya.

 

Rektor Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Ending Bahrudin mengaku, secara umum baik PTN maupun PTS sudah banyak yang menerapkan hal ini. Meski PTS sangat bergantung akan keuangan mahasiswanya, namun sebagian besar PTS sudah menjalani himbauan ini. Dirinya juga menilai, meningkatkan tarif UKT ditengah pandemi Covid-19 seperti, tentu sangat tidak elok.

“Saat kondisi Covid 19 ini tidak mungkin menaikkan biaya perkuliahan, bahkan sudah ada beberapa PTS yang dalam promosi penerimaan mahasiswa baru TA 2020/2021 dengan berani menurunkan biaya kuliahnya sampai dengan 50 persen,” ujarnya.

Ending bercerita, di UIKA sendiri, mahasiswa masih banyak yang belum melunasi pembayaran perkuliahan. Bahkan pendaftaran calon mahasiswa baru juga terbilang sedikit, imbas dari covid-19.

“Untuk UIKA Alhamdulillah masih bisa berjalan, dengan tidak menaikkan maupun menurunkan biaya perkuliahan, namun ada bantuan-bantuan terhadap mahasiswa tertentu,”

Disinggung soal keringanan yang diberikan, Ending mengaku memberikan sejumlah kemudahan dan keringanan, bagi mahasiswa yang terdampak covid-19.

“Kami berikan keringanan kepada mahasiswa tertentu dengan cara dicicil, diperpanjang tempo pembayarannya dan atau disubsidi dari lembaga bantuan yang memang kita khususkan bagi mahasiswa tidak mampu,” tutupnya. (ogi/b/suf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *