Pedagang Ikan Hias Bina marga ogah Digusur

by -

METROPOLITAN – Para pedagang ikan hias yang ter­gabung dalam Paguyuban Bina Bakti melakukan au­diensi dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Eka Wardhana, di gedung DPRD, Jalan Pemuda, Tanah­sareal, Kota Bogor.

Kedatangan pedagang ikan hias itu untuk menyampaikan aspirasi mereka agar depo ikan hias yang berlokasi di Jalan Bina Marga (samping Jalan Tol Jagorawi Baranangsiang) itu dipertahankan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

”Kami menyampaikan as­pirasi untuk meminta ke­pada Pemkot Bogor agar mempertahankan kebera­daan depo pemasaran ikan hias Kota Bogor. Sebab, depo ikan hias tersebut merupakan satu-satunya dan terbesar di Kota Bogor,” ujar Ketua Paguyuban Bina Bak­ti, Sudiawan, Senin (29/6).

Tak hanya itu, lanjut Sudia­wan, pihaknya juga meminta kepada Pemkot Bogor agar pedagang masih bisa berjua­lan di depo pemasaran ikan hias, sampai akhir batas waktu digunakannya lahan tersebut untuk pembangunan LRT atau Trem sesuai peren­canaan pemkot. ”Kami juga meminta Pemkot Bogor mengeluarkan izin sewa-menyewa lahan di depo ikan hias selama belum digunakan,” katanya.

Pada prinsipnya, Sudiawan menambahkan, Paguyuban Bina Bakti dan pedagang ikan hias mendukung program yang dilakukan Pemkot Bogor. Namun ia meminta dengan catatan harus direlokasi ke tempat yang lebih strategis.

”Yang jelas, tempat relo­kasi nantinya mudah di­jangkau konsumen ikan hias, karena depo ikan hias itu bisa dibilang ikonnya Kota Bogor. Dengan adanya depo ikan hias ini, Kota Bo­gor lebih terkenal lagi oleh pelaku ikan hias,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana, menuturkan, keinginan pe­dagang ikan hias di depo ikan hias Kota Bogor adalah tetap berjualan di lokasi tersebut. Namun jika akan direlokasi, mereka berharap tempat re­lokasi tersebut bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka.

”Penjualan ikan hias ini mungkin punya karakteristik yang berbeda. Mereka butuh infrastruktur, air dan tak kalah penting ketika mereka dire­lokasi mungkin sosialisasinya diberitahu lebih awal, se­hingga baik pedagang, pem­beli maupun suplier informa­sinya tidak terputus,” katanya.

Menyelesaikan permasa­lahan ini, DPRD Kota Bogor akan melakukan pertemuan kembali dengan menghadir­kan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor. ”Berdasarkan surat yang kami terima, insyaAllah Kamis (2/7) akan kami tinda­klanjuti sesuai disposisi Ke­tua DPRD Kota Bogor dengan menghadirkan BPKAD Kota Bogor,” pungkasnya.(dil/c/feb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *