PNS Penyakitan Dipaksa Kerja di Rumah

by -

METROPOLITAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki riwayat penyakit tertentu untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Kebijakan itu dilakukan untuk mencegah penye­baran Covid-19.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, meski PNS tersebut masuk usia produktif, namun ketika mereka memiliki riwayat penyakit ter­tentu disarankan untuk bekerja dari rumah. ”Saya minta sekarang yang tidak perlu, tidak usah ke kantor. Ibu hamil, usia di atas 50 tahun dan yang mengidap penyakit juga untuk tidak ke kantor dulu. Semuanya WFH dulu,” kata Bima.

Meski demikian, layanan terhadap publik tetap berjalan seperti biasa dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat. ”Pelayanan publik menerapkan protokol kesehatan dan harus dipatuhi,” ucapnya.

Sementara terkait Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 yang dikeluarkan Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 tentang Pengaturan Jam Kerja, Pemkot Bogor tidak akan menerapkan kebijakan tersebut. Sebab, pengaturan jam kerja lebih diperuntukkan di wilayah DKI Jakarta karena berimbas langsung terhadap penumpukan pekerja pada moda transportasi massal seperti KRL Commuter Line.

”Kalau sif itu lebih targetnya di Jakarta. Kalau di Bogor kan tidak terjadi penumpukan pengguna transportasi. Karena menumpuknya yang mau ke Jakarta. Kalau arus yang mau ke Bogor tidak ada masalah saya kira. Di Stasiun Jakarta kan tidak ada penumpukan arus pagi-pagi ke Bogor,” imbuhnya.

Untuk Pemkot Bogor, tambah Bima, mengacu pada aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait sistem kerja akan bersifat fleksibel disesuaikan dengan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah masing-masing.

”Surat edaran dari Gugus Tugas itu lebih kepada warga Bogor yang kerja di Jakarta. Tapi kalau untuk ASN, ini berlaku aturan dari KemenPAN-RB tentang WFH. Kita atur jadwal piketnya. Sekarang masih banyak WFH,” ujarnya.

Sementara itu, keputusan Pemkot Bogor mewajibkan tiga kategori PNS untuk bekerja dari rumah imbas maraknya ASN Kota Bogor yang positif Covid-19. Berdasarkan data yang dihimpun Metropolitan, sampai saat ini ada 17 ASN Kota Bogor yang positif Covid-19.

Menurut Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, dari belasan kasus positif Covid-19 yang menyasar ASN Kota Bogor terdapat tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi persebaran. Ketiga dinas tersebut yakni Dinas Kesehatan (Dinkes), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) hingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor. ”Kalau kita bicara di Pemkot Bogor, klaster Dinkes itu paling banyak dengan jumlah kasus positif Covid-19 mencapai sembilan orang dan satu meninggal,” katanya.

Untuk kasus positif Covid-19 di Setwan sebanyak tiga kasus dan lima kasus yang paling baru, terjadi pada BKPSDM Kota Bogor. Dedie menduga banyaknya kasus yang ditemukan di lingkungan ASN lantaran mereka masih bekerja secara rutin dan berada dalam satu ruangan.

”Ini kemungkinan kebanyakan dari kasus itu juga berasal dari kelompok pekerja yang bekerja rutin, seperti dalam ruangan dan ber-AC. Makanya kita coba kurangi dengan memberlakukan kebijakan seperti yang Pak Wali jelaskan tadi,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemkot Bogor kini bisa bernapas lega. Setelah hampir sepekan ke belakang jumlah pasien positif Covid-19 terus bertambah, kini pasien positif tak mengalami penambahan. Berdasarkan data dari Juru Bicara Covid-19 Kota Bogor, Nomor 099/Jubir/Siaga-Corona/Pemkot-Bogor/2020, jumlah pasien positif Covid-19 berjumlah 162 pada Rabu (17/6).

Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) bertambah dua kasus dari hari sebelumnya menjadi 170. Sementara Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 40 pasien per hari ini (kemarin, red).

Kabar baik juga datang dari jumlah pasien sembuh pada hari ini (kemarin, red) yang mencapai enam orang. (ogi/c/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *