Satpol PP Turun Tangan Cek Izin Tambang Gunung Kapur

by -

METROPOLITAN – Gunung Kapur di Kecamatan Klapa­nunggal terus jadi sorotan. Setelah Komisi I bakal me­melototi izin penambangan yang mengeruk batu kapur di lokasi tersebut, alih-alih jadi potensi wisata, Satpol PP Ka­bupaten Bogor bakal segera mengambil tindakan menge­cek lokasi.

Meskipun izin penambangan galian C merupakan ke­wenangan Pemerintah Pro­vinsi (Pemprov) Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor merasa perlu mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan tambang liar. ”Untuk tambang, se­perti Gunung Kapur di Kla­panunggal itu urusannya ke Bandung (Pemprov Jabar, red). Kita sudah tidak menangani galian C,” terang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Dace Su­priadi, di Pendopo Bupati, Cibinong, Senin (29/6).

Untuk koordinasi antarwi­layah, ia bakal mengecek langs­ung ke lokasi, melihat izin di Gunung Kapur Klapanunggal itu. Jika terbukti ada izin yang kedaluwarsa atau tidak diper­panjang, pihaknya bakal mengambil tindakan tegas.

”Makanya, koordinasi dengan kita itu, paling nanti kita cek dulu ke lapangan. Kalau nanti pas dilihat perusahaan, kope­rasi atau apa pun yang izinnya belum diperpanjang, paling kita tindak. Yang jelas secepat­nya, nanti saya koordinasikan dulu dengan camat,” ujar pria yang juga menjabat di Dinas Penanaman Modal dan Pe­layanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor itu.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman, mengatakan, persoalan tambang salah sa­tunya di Klapanunggal erat kaitannya dengan persoalan perizinan. Ia mengakui masih ada penambangan liar di la­pangan, karena aturan yang dianggap belum tegas. Apa­lagi ada aturan bahwa izin tambang di Pemerintah Pro­vinsi (Pemprov) Jawa Barat, sehingga jika akan membuat aturan di daerah perlu meng­acu pada aturan di level atas.

”Izin pertambangan memang di provinsi (Jawa Barat). Itu juga harus ada rekomendasi dari kita. Bupati selalu bilang ingin ada moratorium tambang, makanya kita dorong dibuat perbup, nggak cuma lisan. Memang acuan kita ke aturan lebih atas (aturan pemprov, red), nggak bisa bertolak bela­kang,” bebernya. Oleh karena itu, sambung dia, perlu ada tindakan jangka pendek demi mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan Satpol PP, mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Termasuk izin perusahaan hingga kope­rasi di lokasi. Ia pun mengi­baratkan jangan sampai izin hanya satu, tapi lokasinya lebih dari satu. ”Kita lihat apakah yang koperasi itu boleh? Benar-benar sudah berizin atau tidak? Lokasinya benar tidak? Jangan sampai seperti gini, STNK-nya satu, sepeda motornya lima. Ini yang kacau. Nanti akan kita lihat itu,” ujarnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun meminta persoalan tambang di Kabupaten Bogor diper­baiki dan ada kepastian hukum dalam pelaksanaannya. ”Ko­misi I menitikberatkan itu, makanya aturannya kita dorong supaya jelas. Kalau boleh gi­mana, kalau nggak boleh gi­mana. Jadi di lapangan ada kepastian,” tukas Usep. (ryn/c/feb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *