Ajaran Baru, Siap-siap Belajar Digilir

by -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan berbagai opsi dalam menerapkan sistem Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Termasuk rencana membuat sif belajar di kelas untuk mencegah penularan Covid-19.

MESKI telah memasuki tahun ajaran baru, Pemkab Bogor belum membolehkan proses KBM dilakukan tatap muka. Kebijakan itu berlaku sampai akhir masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi pada 16 Juli nanti.

Bupati Bogor Ade Yasin mengaku saat ini Pemkab Bogor masih membahas berbagai skenario penyelenggaraan pendidikan tahun ajaran 2020/2021. “Masalahnya kita kan masih zona kuning. Secara aturan, itu nggak boleh,” kata Ade Yasin.

Seluruh insan pendidikan pun dikumpulkan untuk mendengar pendapat, serta masukan jelang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), di Gedung Serbaguna I Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, Cibinong, Senin (13/7).

”Kami juga berunding supaya tahu kendala di lapangan seperti apa, masalah apa yang dihadapi. Intinya kemungkinan untuk belajar tatap muka seperti apa, dengan berbagai kesiapannya. Berbagai opsi lah,” ujarnya.

Tak hanya itu, lanjutnya, termasuk juga menyiapkan opsi terkait pembagian sif belajar tatap muka di kelas, pengaturan waktu belajar dan kuantitas siswa. Mengingat Kabupaten Bogor saat ini memiliki tren yang lebih baik dengan meningkatnya jumlah pasien positif yang sembuh.

“Kalau melihat reproduction number (rt) Covid-19 Kabupaten Bogor menunjukkan tren penurunan, maka dimungkinkan pembelajaran tatap muka. Makanya dari sekarang sudah harus dipersiapkan opsinya,” harapnya.

“Beberapa opsi yang kami bahas misalnya dilakukan sif tatap muka, pengaturan waktu belajar dan kuantitas siswa. Itu belum diputuskan. Itu tugas tim monitoring, layak atau tidak sekolah bisa tatap muka,” terang AY, sapaan karibnya.

Karena itu, jelasnya, meskipun dalam beberapa hari ke depan ada keputusan, belum tentu langsung diterapkan setelah PSBB Transisi selesai 16 Juli mendatang. Jika sekolah tertentu sudah siap, mungkin bisa dilaksanakan dengan siswa hanya sekian persen.

”Misal 30 persen atau berapa, yang penting bergiliran. Kendala sistem belajar daring kita banyak. Ada wilayah yang susah sinyal, itu mungkin kebijakan atur waktu masuk siswa agar anak nggak bingung belajarnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor Entis Sutisna menyebut ada berbagai skenario pembelajaran tatap muka dalam tahun ajaran baru di masa pandemi ini. Namun, hal itu sangat bergantung evaluasi yang dilakukan Tim Gugus Tugas dalam penerapan PSBB Transisi.

”Kita tunggu itu. Yang jelas kita siapkan skenario kemungkinannya. Salah satunya tergantung zonanya. Ketika ditetapkan kategori zona hijau, misalnya jenjang pendidikan lebih tinggi dulu yang lebih dulu. Tentu dengan protokol kesehatan. Memang orang tua juga bisa membolehkan anaknya masuk tatap muka atau tetap BDR,” katanya.

Terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor, Dadang Suntana, menilai idealnya pembelajaran siswa harus dilakukan tatap muka, dengan mengadaptasi aturan dalam PSBB Transisi pada masa pandemi ini.

Menurutnya, banyak kendala saat pembelajaran daring yang dialami para guru. Di antaranya banyak guru dengan keterbatasan kemampuan skema daring. ”Nggak bisa buat video Android misalnya, lalu keterbatasan instrumennya, keterbatasan dana untuk pulsa, keterbatasan ilmu dan lainnya,” ujarnya.

Kedua, sambungnya, lokasi tempat guru mengajar tidak semua punya akses atau sinyal untuk sistem pembelajaran daring. Sehingga banyak guru tidak siap menghadapi skema pembelajaran secara daring.

”Ingin kembali tatap muka lah, guru nggak siap dengan daring itu. Opsi rasionalnya, segera dibuka. Mungkin dimiks antara daring dengan luring. Dengan memerhatikan protokol kesehatan, kuantitas siswa yang masuk hingga pembagian jam belajar. Intinya tatap muka itu penting,” tegasnya.

Tak cuma itu, hal tersebut terkait ekonomi dalam dunia pendidikan. Banyak orang tua didik di sekolah swasta meminta keringanan biaya sekolah lantaran merasa siswa tidak datang ke sekolah. Namun, menjadi dilematis lantaran operasional sekolah, termasuk honor guru, tergantung pada biaya dari orang tua murid. ”Jadi dilematis,” singkatnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pendidikan (Wandik) Kabupaten Bogor Abidin Said mengaku pihaknya tetap mengacu pada aturan yang ada. Seperti Surat Keputusan (SK) menteri yang menyebut bahwa tatap muka bisa dilakukan di zona hijau. Tetapi juga ada kebijakan di pemda.

”Kita nggak berani juga karena nggak ada rujukan. Hasil evaluasi PSBB Transisi juga kita tunggu. Hasil kajian lah. Kita juga takut kalau ada penularan di kelas. Besok ada rapat lanjutan lagi untuk peraturan lanjutannya. Evaluasinya misalnya berdasarkan zona atau tidak, kita tinggi. Idealnya? Kalau melihat data kasus mah belum ya,” tuntasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Disdik Kota Bogor tidak mau gegabah dalam menerapkan sistem belajar di tengah pandemi Covid-19. Disdik lebih memilih meniadakan kegiatan belajar yang bersifat tatap muka secara langsung.

Kepala Disdik Kota Bogor Fahrudin mengaku pihaknya sudah memberi peringatan dan imbauan kepada sekolah untuk tidak melakukan kegiatan sekolah dengan tatap muka. Begitupun untuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Pihaknya juga mengaku tak akan segan-segan memberikan sanksi kepada sekolah yang nekat menggelar pembelajaran maupun MPLS secara tatap muka. ”Kalau sekolah tetap nekat, tentu ini pelanggaran berat,” katanya saat dikonfirmasi. Ia menegaskan secara umum Kota Bogor masih belum diperbolehkan mengizinkan sekolah beroperasi seperti sedia kala. ”Kota Bogor kan statusnya masih kuning, jadi memang kita belum boleh melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah,” ucapnya.

Pihaknya juga mengaku sudah membentuk dan menerjunkan tim khusus yang bertugas memantau setiap sekolah yang ada di Kota Bogor. Hal itu dilakukan untuk memastikan tidak ada sekolah yang nakal dan membandel untuk nekat beroperasi di tengah pandemi Covid-19.

Pelarangan KBM di sekolah juga termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020/2021 pada masa pandemi Covid-19. ”Selama Kota Bogor masih zona kuning, pembelajaran akan terus dilakukan secara jarak jauh,” pastinya.

Fahrudin juga menegaskan bahwa pembelajaran jarak jauh tetap menjadi prioritas pihaknya, sesuai arahan Kemendikbud. Bahkan Kemendikbud telah merekomendasikan 23 laman yang bisa digunakan peserta didik sebagai sumber belajar sistem pembelajaran jarak jauh. ”Selain itu, warga satuan pendidikan, khususnya peserta didik, dapat memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan Kemendikbud. Antara lain program belajar dari rumah melalui TVRI, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak serta alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar. Tentunya ini sangat memerlukan kolaborasi yang sangat baik antara guru dengan orang tua terkait pembelajaran jarak jauh ini,” terangnya.

Bagi siswa yang mengalami keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kendala sinyal, gadget dan media pembelajaran jarak jauh lainnya, Disdik Kota Bogor menginstruksikan agar pihak sekolah mengatur skema tertentu untuk mengatasi hal tersebut.

”Misal kalau yang rumahnya dekat dengan sekolah bisa langsung diantar oleh pihak sekolah. Atau guru langsung datang ke rumah siswa untuk memberikan modul. Dan masih banyak cara lain yang bisa dilakukan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Evy Mulyani mengatakan, bagi sekolah yang berada di zona merah dan kuning, sistem pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan utama pemerintah dalam menerapkan model pembelajaran tahun ajaran 2020/2021.

”Saat ini model pembelajaran jarak jauh akan menjadi pilihan utama, sehingga bagi sebagian besar sekolah akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh seperti yang sudah dilakukan tiga bulan terakhir,” kata Evy dalam keterangan tertulis yang diterima Metropolitan.

Pembukaan kembali sekolah, khususnya di wilayah zona hijau, akan dibahas Kemendikbud bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sedangkan protokol kesehatan di bidang pendidikan akan dibahas bersama Kementerian Kesehatan.

“Sekolah yang berada di zona hijau tidak langsung bisa dibuka secara otomatis, tetapi melalui prosedur izin syarat yang ketat. Misalnya sebuah sekolah berada di zona hijau, tetapi berdasarkan penilaian keseluruhan prosedur dan syarat ternyata tidak layak untuk dibuka kembali. Tentu ini harus tetap menjalankan pendidikan jarak jauh,” jelasnya.

Evy menambahkan, aktivitas dan tugas pembelajaran pada sistem pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan bervariasi disesuaikan dengan minat siswa, serta akses atau fasilitas belajar di rumah. Pembelajaran jarak jauh ini hadir untuk memberi pengalaman belajar yang bermakna tanpa harus membebani guru dan siswa dalam menyelesaikan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan.

“Aktivitas dan tugas pembelajaran juga dapat bervariasi antarsiswa, kemudian disesuaikan juga dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk juga mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah,” tutupnya. (ryn/ogi/c/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *