Aset Pemkab Baru 1.807 Bidang yang Bersertifikat

by -

METROPOLITAN – Memiliki luas wilayah 2.66 kilometer persegi yang diisi 5,8 juta penduduk, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor rupanya memiliki ribuan bidang aset yang belum bersertifikat. Hal itu terkuak dalam rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman mengatakan, dalam rapat kerja tersebut, ternyata ada 3.000-an lebih bidang tanah aset pemda yang belum bersertifikat. Pihaknya pun sudah meminta BPN agar secara administrasi tidak menyulitkan pemkab. Ia mencontohkan, ada sekolah yang sudah lama dihibahkan dari masyarakat, namun karena tidak kunjung terurus, suatu ketika malah jadi konflik atau sengketa dengan ahli waris. Selain itu, sertifikasi aset juga memudahkan pemda dalam melakukan perbaikan atau pemeliharaan dan kegiatan lain.

“Sesuai Undang-Undang, bukti yang kuat itu sertifikat. Jangan lagi lah, baru SPH, lalu didiamkan. Atau sudah terima kepada SKPD, tapi kemudian begitu saja. Kebiasaan nggak tertulis itu, Sehingga kinerja SKPD dipertanyakan, seharusnya setelah serah terima, ada target kapan bisa sertifikat. Ini kan sepertinya nggak pernah,” katanya kepada Metropolitan, Senin (6/7).

Ia pun mendorong agar Pemkab Bogor segera menganggarkan untuk pembuatan sertifikat aset pemda. Sehingga dari ribuan aset tersebut setidaknya bisa selesai pada masa periode kepemimpinan Bupati Bogor Ade Yasin ini. SKPD juga diharapkan punya konsep kerja agar 3.000-an aset belum bersertifikat itu akan selesai dalam waktu sekian tahun. “Misalnya mau tiga tahun selesai, nah perlu anggaran berapa itu? Harusnya ada konsep kerja. Sehingga Pemkab bisa menganggarkan sertifikasi semua aset yang belum punya sertifikat. Supaya jangan seperti sekarang, bertahun-tahun nggak beres-beres,” tandasnya.

Menururnya, hubungan baik Pemkab Bogor dengan BPN seharusnya bisa dimanfaatkan untuk proses ini, misalnya meminta pengurangan biaya agar tidak mahal. Usep mencontohkan, misalnya satu aset bidang ta ah dipukul rata-rata butuh biaya Rp1 juta, maka estimasi anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp3 miliaran.

Jumlah itu, kata dia, masih masuk akal bila dibandingkan dengan kegiatan lain, yang outputnya bisa jadi kalah penting ketimbang urusan sertifikasi aset pemda. “Nggak banyak amat segitu mah. Kalau kesulitan semua, ya bertahap tentu akan lebih terjangkau dari sisi APBD,” imbuhnya.

Komisi I pun mendorong itu agar program sertifikasi aset pemkab bisa masuk di APBD perubahan tahun ini. Jika pun tidak bisa masuk, diharapkan bisa mulai pada APBD murni tahun depan. “Kalau nggak, ya bisa mulai di APBD murni 2021, bisa bertahap sesuai kemampuan keuangan kita, juga kemampuan BPN. Yang jelas di periode ini setidaknya dari 3.000-an aset itu, bisa tersertifikasi lah bertahap,” ungkap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Sementara itu, Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Bangun Sapta menjelaskan, hingga saat ini, secara keseluruhan aset milik Pemkab Bogor yang sudah bersertifikasi jumlahnya baru mencapai 1.807 bidang. Sejauh ini jika ditotal, pemkab Bogor sendiri memiliki aset sebanyak 5.791 bidang.

“Sedangkan untuk yang masih on-progres, data itu bisa ke DPKPP karena untuk saat ini yang pendaftarkan sertifikat oleh mereka. Untuk (bidang) aset kami hanya penerbitan alas haknya saja. Yang jelas jumlah aset pemda yang sudah bersertifikasi ada 1.807 bidang,” tuntasnya. (ryn/b/mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *