Data Bantuan Belum Rampung, Bima Arya Minta Kemensos Buka-bukaan

by -

METROPOLITAN.id – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) gelombang II bagi masyarakat terdampak covid-19 di Kota Bogor belum bisa tersalurkan.

Musababnya, ada perubahan data dan verifikasi data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor untuk penjaringan penerima yang terdata dalam DTKS dan non-DTKS.

“Ya minggu ini kira-kira akan turun. Keterlambatan ini karena kita sedang rapikan data yang tidak tepat, ada sekian ribu lagi data yang baru masuk,” ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya, Minggu (5/7).

Untu mempercepat pendataan, Bima meminta pihak Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai sumber pemilik data penerima bantuan DTKS agar membuka semua datanya.

Keinginan itu bukan tanpa alasan. Sebab, pada penyaluran bantuan gelombang pertama, dari 19 ribu KK yang terdata mendapatkan bantuan, hanya 17 ribu KK yang ternyata berhak menerima bantuan.

Melesetnya penyaluran terhadap dua ribu KK tersebut dikarenakan masyarakat ternyata sudah mendapatkan bantuan dari sumber lain.

“Kita kan memberikan masukan aja, saya belum dapat laporan apakah sudah dibuka (data Kemensos), rasanya belum juga. Tapi kita sudah siap dengan data masukan baru, karena sejak awal tahun belum dibuka lagi (data Kemensos),” terangnya.

Terpisah, anggota Pansus Covid-19 DPRD Kota Bogor, Mohammad Said Mohan mengatakan, dalam penelusuran penyaluran bantuan di Kota Bogor, pihaknya masih menemukan banyak data penerima bantuan yang meleset.

Misalnya, dalam satu KK mendapatkan lebih dari satu bantuan. Ada satu keluarga yang mendapatkan bantuan dari PKH dan bantuan dari Gubernur.

“Jadi menurut pengakuan orang Dinsos, ini dikarenakan data dari pusat tidak dibuka secara utuh. Hanya penerima bantuan saja yang dibuka, sedangkan yang lainnya tidak. Jadi saat Dinsos melakukan pendataan untuk bantuan lainnya, mereka tidak tahu apakah masyarakat tersebut sudah mendapatkan bantuan atau belum,” ujar Mohan.

Menindaklanjuti adanya bantuan yang tidak tepat sasaran ini, Tim Pansus Covid-19 DPRD Kota Bogor rencananya akan melayangkan surat ke Kemensos dan akan melakukan kunjungan ke sana.

“Nanti saat kami kesana, kami akan didampingi komisi terkait dari DPR-RI. Sebab kalau didiamkan bisa menjadi masalah besar hal-hal seperti ini,” tandasnya. (dil/a/fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *