Dewan Minta Kuota PBI APBD Ditambah

by -

METROPOLITAN – Sejak diberlakukannya kenaikan iuran BPJS awal Juli, keluhan masyarakat terus mengalir ke anggota DPRD Kota Bogor. Seorang anggota Ko­misi IV DPRD Kota Bogor, Mohammad Said Mohan, mengaku sering mendapat kelu­han dari masyarakat yang selalu ditagih pihak BPJS untuk melakukan pembayaran. ”Pemerintah pusat ini terkesan memaksa dengan dalih biaya rumah sakit, gotong-royong dan lainnya dengan mengorbankan ma­syarakat,” katanya, Selasa (7/7).

Mohan melanjutkan, masy­arakat kini tengah disulitkan dengan adanya pandemi co­rona, sehingga seharusnya pemerintah menahan diri untuk menaikkan iuran BPJS. Dari 900 ribuan peserta BPJS mandiri Kota Bogor, Mohan mengungkapkan masih ba­nyak masyarakat yang terdam­pak atas pandemi corona dan tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan.

Ia pun mendorong Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor me­nambah kuota peserta BPJS PBI APBD. ”Dalam waktu dekat kan akan ada pemba­hasan APBD Perubahan. Di situ nanti kami akan dorong agar kuota PBI APBD yang kini ada 166 ribu jiwa ditambah kuotanya. Ya setidaknya bisa menjadi 200 ribu lah,” jelasnya.

Dari data APBD murni Kota Bogor untuk tahun anggaran 2020, Pemkot Bogor mengang­garkan sekitar Rp38 miliar untuk pembayaran iuran BPJS PBI APBD.

Ketika disinggung soal apakah akan ada penambahan kuota dalam APBD Perubahan nan­ti, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, mengatakan, hal tersebut ma­sih memungkinkan. ”Selama sesuai aturan nggak ada ma­salah, misalnya yang bersang­kutan dinyatakan tidak mam­pu dan anggaran memungkin­kan kenapa tidak,” kata Ade.

Hal ini nantinya akan men­jadi perhatian dari Tim Ang­garan Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor dalam pembahasan APBD Perubahan yang akan digelar akhir Juli sampai awal Agustus.(dil/b/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *