DPRD Jabar Minta Penegak Hukum Bertindak

by -

METROPOLITAN – Gunung Kapur yang berada di Keca­matan Klapanunggal terus jadi sorotan lantaran kondisi­nya tergerus penambangan galian C, meski berpotensi menjadi objek wisata. Pemerin­tah setempat kesulitan bert­indak, karena merasa izin tambang ada di Provinsi Jawa Barat. DPRD Jawa Barat pun mendesak aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas. Hal tersebut diungkap­kan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dapil Kabupaten Bogor, Asep Wahyu Wijaya.

Menurutnya, izin per­tambangan sejatinya ada di Pemprov Jawa Barat. Namun untuk persoalan penambang liar apalagi tak berizin, men­jadi ranah aparat penegak hukum alias kepolisian. Warga hingga pemerintah setempat hingga daerah bisa saja melaporkan ini agar ada pen­indakan.

”Kenapa polisi tidak turun tangan? Kalau ada penambang liar dan tidak berizin, domain-nya kan ada di kepolisian. Sebab itu soal penegakan hukum, ranahnya di penegak hukum. Jadi, siapa pun bisa melaporkan, termasuk Pak Camat-nya,” katanya kepada Metropolitan, Rabu (7/7).

Ia mengakui persoalan izin pertambangan dan minerba merupakan ranah Pemprov Jabar. Namun jika sudah se­perti ini ranahnya sudah soal hukum dan bukan lagi soal izin. Apalagi jika melihat ada potensi wisata dari lokasi ter­sebut yang bisa digarap dan menjadi sumber pendapatan daerah ketimbang penambangan yang cenderung merusak kondisi alam.

”Memang ada di Satpol PP, namun mereka itu melihatnya pelanggaran perda. Kalau pelanggaran hukum ya po­lisi. Bisa siapa aja yang lapo­ran, warga atau pemerintah. Apalagi kalau ada potensi wisata harusnya dikembang­kan,” terang politisi Partai Demokrat itu.

Ia berkaca pada pengalaman penertiban yang dilakukan pihak kepolisian terhadap penambangan liar di wilayah barat Kabupaten Bogor. Se­hingga ia berharap ada tinda­kan serupa jika terbukti ada pelanggaran hukum pada penambangan di Gunung Ka­pur. ”Waktu itu juga kan yang menertibkan dari Polda Jabar dan Polres Bogor, jadi sejatinya bisa seperti itu kalau di sana ada penambangan liar,” ungkap Kang AW, sapaan karibnya.

Sebelumnya, Camat Klapa­nunggal, Ahmad Kosasih, mengatakan, pihaknya sulit melakukan penindakan ka­rena beberapa faktor. Di an­taranya soal izin tambang di ranah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga pemerin­tah daerah kesulitan. Belum lagi menambang jadi mata pencaharian warga sekitar, sehingga berpotensi memicu konflik. ”Sulit ditindak, ka­rena salah satu izinnya saja di provinsi. Sejauh ini Satpol PP Kabupaten Bogor juga belum ada koordinasi untuk tindak lanjut ke lapangan,” katanya.

Alhasil, sejauh ini pihaknya sulit melakukan pemetaan wilayah mana saja yang punya izin dan mana yang tidak be­rizin. Sebab, tak menutup kemungkinan penambahan dilakukan di area yang tidak diizinkan. Hal itu pun me­nambah pelik kondisi di lo­kasi.

”Kalau pemetaan wilayah mana yang kemungkinan di­tambang, tapi bukan di areal yang diizinkan, itu mesti dengan dinas teknis terkait atau pihak yang memberi izin, karena kita nggak paham ba­tas yang diizinkan itu titik koordinatnya mana saja. Ng­gak ada ciri batasnya,” terang­nya.

Belum lagi, sambung dia, agaknya sulit ’menjauhkan’ warga dari aktivitas yang ber­dampak buruk bagi lingkungan itu. Sebab, sudah sejak lama warga terlibat di dalamnya. Warga bisa saja berbalik menuntut kepada pemerintah jika mata pencaharian itu di­hilangkan begitu saja. Memang penambangan ini bisa saja dihentikan secara hukum meng­ingat izin yang belum jelas.

”Katanya dulu seperti itu, sekarang mulai berkurang. Kita juga merencanakan un­tuk peningkatan keterampilan untuk mengalihkan kegiatan ke bidang lain. Tapi ini masih pandemi Covid-19, jadi ter­tunda,” tegasnya. (ryn/b/ mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *