Kangkangi Pemkab Bogor, Pembangunan Kampus Borcess Dihentikan Paksa

by -

METROPOLITAN.id – Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan penyegelan bangunan Yayasan Ashokal Hajar atau yang biasa disebut Borcess di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Kamis (9/7).

Penyegelan dilakukan lantaran izin pembangunan yang rencananya bakal dibangun kampus tersebut belum keluar dan banyak menyalahi aturan. Meski demikian, pembangunan terus berjalan dan terkesan mengangkangi pemerintah karena sudah setahun dalam pengerjaan.

Pantauan Metropolitan, bangunan kampus yang berdiri di lahan seluas 4 hektare itu memang belum rampung. Bangunan-bangunannya masih dalam proses pengerjaan.

Namun anehnya, di saat bangunan lain belum selesai, di dalam area tersebut sudah terbangun water park atau kolam renang lengkap dengan wahana permainan air yang diberi nama Boash Waterpark.

Sedikitnya, ada enam kolam renang berbagai ukuran dan kedalaman. Wahana permainan airnya pun tergolong lengkap, layaknya sebuah wahana wisata air.

Padahal, peruntukan pembangunan kolam renang hanya untuk sarana pendukung pendidikan, bukan wisata air.

“Minggu lalu sudah kita cek, ternyata perizinannya untuk bangunannya belum ada, semua, belum ada izin. Kolam renang juga katanya untuk perguruan tinggi, penunjang fasilitas sekolah,” kata┬áKepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan pada Satpol PP Kabupaten Bogor, Temsy Nurdin di sela-sela penyegelan, Kamis (9/7).

Tak hanya itu, bangunan tersebut berdiri di atas lahan basah yang masuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sehingga, perlu ada kajian terlebih dahulu apakan izin pembangunan di lokasi tersebut bisa keluar atau tidak.

“Ini masuk LP2B, harus diproses lagi di dinas terkait.
Karena ini tidak ber-IMB, kami ambil tindakan penertiban sesuai Pasal 39 Perda Tibum dikenakan denda Rp50 juta atau kurungan 3 bulan.
Setelah kita tindaklanjuti dengan memasang line, akan kita tindaklanjuti tanggal 16 melalui proses Tipiring di PN Cibinong. Nanti hakim yang menentukan sanksinya,” ungkapnya.

Yang lebih parah lagi, waterpark tersebut sempat dibuka untuk umum saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus corona.

“Ini kan sebetulnya penunjang fasilitas pendidikan. Kemarin diuji coba untuk umum, padahal PSBB. Harus dikembalikan ke fungsnya, tidak boleh dikomersilkan. Setelah disegel tidak boleh ada kegiatan apapun di sini, termasuk pembangunan,” tegas Temsy.

Sementara itu, Wakil Yayasan, Marullah mengakui bangunan yang sedang dalam pengerjaan, termasuk waterpark, belum mengantongi izin. Terkait status lahan yang masuk LP2B, ia berkilah kurang paham hal tersebut dan baru mengetahui setelah pembangunan berjalan.

“Satpol PP melakukan tindakan karena ada pelanggaran dalam pembanguanan sarana pendidikan Bampus Boash ini. Memang ada satu pelanggaran, dimana harus ada izin dulu baru membangun. Kita masih meengkapi perizinan,” aku Marullah.

Ia juga membenarkan sempat membuka waterpark untuk umum saat masa PSBB. Padahal, Marullah tau betul jika kolam renang itu tidak boleh dikomersialisasi karena pengajuannya untuk sarana penunjang pendidikan.

“Kita mencoba, karena sarana belum dimanfaatkan sekolah, jadi pemanfaatan uji coba sejauh mana antusias mastarakat dan luar biasa antusias. Kita juga akui salah karena buka saat PSBB, kita akui itu,” pungkasnya. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *