Kasus Suap Sekdis DPKPP Seret PNS Lagi

by -

METROPOLITAN – Kasus suap yang melibatkan Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Irianto sudah dinyatakan P21 dan siap disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Namun tidak hanya Irianto dan stafnya, Rupanya seorang PNS dengan inisial AB ikut terseret karena ditemukan rekeningnya saat terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Saat memeriksa dua tersangka, kejaksaan juga memeriksa sebelas poin barang bukti dalam kasus ini, diantaranya berupa uang tunai, handphone, berkas dokumen, tanda terima hingga rekening. Uang tunai yang diperiksa tiga bukti, yakni uang tunai Rp50 juta, uang tunai Rp70 juta dan uang tunai Rp50 juta. Sehingga total uang tunai yang diperiksa berjumlah Rp170 juta. “Lalu selembar tanda terima uang tunai sebesar Rp100 juta,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Bogor, Juanda.

Selain itu, kata Juanda, kejaksaan juga memeriksa empat buah handphone berbagai merk, empat berkas dokumen Hotel Cisarua dan delapan berkas dokumen Rumah Sakit Cibungbulang serta satu bundel rekening BCA atas nama AB.

Saat ditanya tekait nama pada nomor rekening yang menjadi barang bukti, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Bogor Bambang Winarno menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan kasus akan berlanjut dengan pemanggilan bahkan adanya tersangka baru. “PNS juga (nama itu) Keterlibatannya seperti apa, kita on progres, sudah kita kasih petunjuk. Ada pemanggilan baru atau tersangka baru? Bisa saja. Itu ranah perkara, tunggu di persidangan,” singkatnya.

Diketahui, pasal yang disangkakan dalam kasus ini yakni melanggar Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf e, dan atau Pasal 12 B UU RI Nomor 20 tahun 2001 jo UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 jo Pasal 64 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Kasus ini pun menjadi perbincangan khalayak ramai. Seperti Kepala Divisi Hukum LSM Gerakan Amanah Sejahtera, Stevie ikut mendesak dan mendorong Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk memberikan arahan kepada penyidik agar menetapkan tersangka tambahan.

Menurutnya, kasus suap selalu melibatkan pemberi dan penerima. Sedangkan hingga saat ini, penyidik baru menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Sekdis PKPP, IR dan staf-nya FA, sebagai penerima demi memuluskan suap izin Rumah Sakit dan hotel. “Tanda tanya besar kenapa si pemberi-nya itu belum ditetapkan tersangka dan baru dua PNS penerima. Kasus suap kan selalu melibatkan penyuap juga. Apalagi ini OTT,” ujarnya.

Seharusnya, kata dia, kasus ini dipandang sebagai satu kesatuan dan tidak di split untuk mempercepat pemeriksaan. Ia menyebut lebih baik berjalan agak lambat namun satu paket satu kesatuan. “Sejauh ini pemberi yang ada kan pengantar saja. Itu juga statusnya saksi. Nah yang pemberinya itu nggak ada. Ya segeralah pihak swasta-nya di tetapkan, ini kan gratifikasi ya,” pungkasnya. (ryn/b/mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *