KPU Depk Berikan Bimtek untuk Semua PPS

by -

METROPOLITAN- KPU Kota Depok melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) pemutakhiran data pemilih untuk persiapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dalam Pilkada serentak tahun 2020 kepada seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kota Depok ini pun meminta agar PPDP teliti dalam menjalankan dan mengemban tugasnya di lapangan.

Komisioner KPU Kota Depok Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Jayadin, mengatakan PPDP merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. PPDP dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran pemilih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

“Pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, karena itu PPDP harus tepat dalam coklit dan jangan sampai memasukan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” kata Jayadin kepada Radar Depok, Minggu (12/7).

Karena itu, Jayadin menegaskan, pada pelaksanaan bimtek pemutakhiran data kepada PPS dan PPDP di tiap Kecamatan itu diharapkan dapat memahami pahami. Seperti dalam pelaksanaan coklit mulai 15 Juli sampai 13 Agustus 2020 nanti ada beberapa poin yang harus dipahami antara lain mengecek kepada RT/RW/sebutan lain mengenai perubahan data penduduk terbaru di wilayah kerjanya baik warga yang pindah, pendatang, meninggal, dan sebagainya, serta memeriksa setiap Kartu Keluarga (KK) warga di wilayah kerjanya.

“PPDP juga meminta pengurus RT/RW/sebutan lain untuk memeriksa Model A-KWK apakah pemilih yang ada pada formulir A-KWK sudah sesuai secara alamat dan lainnya,” tegasnya.

Jayadin menjelaskan, dalam pelaksanaan Coklit, semua PPDP juga harus mendatangi pemilih dari rumah ke rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19), meminta pemilih menunjukkan dokumen kependudukan (KTP-el/surat keterangan dan KK dari Disdukcapil).

“Serta mencentang data pemilih bila cocok pada kolom keterangan (form A-KWK). Selain itu, memperbaiki data pemilih bila tidak cocok (formulir Model A-KWK), mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat (formulir Model A-KWK) dan sebagainya,” jelasnya.

Komisioner yang ramah senyum ini melanjutkan, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam pelaksanaan coklit nanti, yakni memastikan pemilih yang akan didaftar adalah benar-benar warga daerah pemilihan tersebut yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el, KK, atau surat keterangan dari Disdukcapil.

Kemudian, PPDP jangan sampai mendaftarkan pemilih yang berasal dari daerah lain (perantauan) yang telah tinggal/menetap di wilayah kerja PPDP, tetapi belum/tidak memiliki KTP Depok.

PPDP harus memastikan pemilih yang dicoret karena tidak memenuhi syarat dan karena tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. Karena itu diharapkan dalam pelaksanaan coklit oleh PPDP nanti benar-benar harus maksimal.

“Sedangkan, untuk pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dijadwalkan tanggal 19-28 September 2020 dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 28 Oktober sampai 6 Desember 2020,” pungkas Jayadin.

Terpisah, Ketua KPU Kota Depok meminta agar masyarakat pro aktif dalam tiap tahapan Pilkada Depok 2020, terutama dalam pemenuhan hak konstitusional mereka, yakni berperan aktif memastikan data mereka masuk dalam daftar pemilih.

“Hak suara mereka harus terpenuhi, selain jajaran kami melakukan Coklit, masyarakat juga harus pro aktif, seperti menerima dengan terbuka PPDP ke rumah mereka, menyampaikan data sebagaimana mestinya, atau bahkan mendatangi PPS, jika nama mereka atau ada anggota mereka yang belum terdaftar, atau ada anggota keluarga mereka yang meninggal atau pindah domisili ke daerah lain tapi masih terdaftar ke di daftar pemilih,” kata Nana.

Sebab, menurut Nana, untuk menghasilkan Pilkada yang sukses, tidak hanya dari tingkat partisipasi masyarakat, tapi DPT yang valid dan memenuhi semua hak suara masyarakat.

“DPT itu pondasinya, makanya kepada PPDP dan juga masyarakat harus berkolaborasi, tidak hanya PPDP saja yang kami tuntut untuk mengemban tanggungjawab mereka di lapangan, tapi juga masyarakat harus berperan aktif mengecek data mereka sudah terdaftar apa belum, dan yang terakhir adalah menggunakan hak suara di TPS (Tempat pemungutan suara) pada 9 Desember mendatang,” tutup Nana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *