KPU Depok Siapkan Form A-KWK

by -

METROPOLITAN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok sudah membuat formulir data pemilih atau model formulir A-KWK, setelah melakukan pemetaan tempat pemungutan suara (TPS).

“Sekarang dalam proses pengadaan,” kata komisioner KPU Depok Jayadin, seusai memberi arahan PPK-PPS yang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek),  Selasa (7/7).

Materi yang disampaikan dalam bimtek meliputi evaluasi pemetaan TPS dan persiapan pemutakhiran data pemilih mulai dari bimtek, materi-materi bimtek untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di tingkat kelurahan di mana setiap PPS akan melakukan bimtek terhadap PPDP di tiap wilayah.

“Kami berharap adanya Bimtek ini bisa meningkatkan akurasi data pemilih di Pilkada Depok 2020 ini,” ujar Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Depok ini.

Sebagai informasi, target rekrutmen PPDP sudah mencapai 100 persen sehingga sudah bisa dilakukan pengusulan untuk dilakukan rapid test terhadap PPDP. Rapid test akan dilakukan di tiap Puskesmas terdekat. Sekarang tinggal menunggu jadwal dari Dinas Kesehatan Kota Depok. Adapun jumlah TPS, ujarnya, sebanding dengan jumlah PPDP yakni 4.015.

“Semoga sebelum Bimtek kepada PPDP formulir model A-KWK sudah diterima mereka. Itu nanti yang akan dimutakhirkan. Misalkan terhadap pemilih yang harusnya dia terdaftar atau harusnya bisa memberikan hak suara maka bisa dilakukan penambahan. Atau bila ada yang tidak sesuai dengan data kependudukannya, maka bisa dilakukan perubahan, atau bila diketahui ada yang sudah meninggal maka bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan dicoret,” paparnya,

Jadi, sambung Jayadin, ada tiga hal yang dilakukan, yakni pertama mencocokan. Bila sudah cocok kemudian di check list, Kalau ada perubahan maka dilakukan perubahan atau penyesuaian. Dan akan ada pencoretan bila TMS, dan bila ada yang belum terdaftar maka bisa dinyatakan sebagai pemilih baru.

Jumlah pemilih dalam Pilkada Depok 2020, menurut perkiraannya, akan ada penambahan. Sebab, Depok merupakan kota yang terus bertumbuh penduduknya. Hal ini terlihat dari perpindahan masuk. Sehingga, ia pun meyakini akan terus bertambah,

“Data yang kami terima dari Januari hingga saat ini belum termasuk orang yang pindah masuk. Tapi bagi yang berusia 17 tahun pada 9 Desember 2020, sudah kita masukan dalam daftar pemilih,” tuturnya.

Namun, Jayadin melanjutkan, data yang sudah meninggal belum dimiliki. Begitu pula data warga yang pindah keluar. Kemudian, tentang jumlah TPSada penambahan sekitar 600 TPS setelah tanggal pemungutan suara bergeser dari 23 September ke 9 Desember.

Hal ini, kata dia, karena ada perubahan ketentuan  jumlah pemilih di tiap TPS dari sebelumnya maksimal 800 orang menjadi maksimal 500 orang. Sehingga,  diperlukan penambahan TPS.

“Kita lihat dari hasil  Pemutakhiran Data Pemilih (Mutarlih) setelah coklit, bila harus ada penambahan TPS maka akan ditambah. Karena itu, PPDP diharapkan bekerja dengan cermat, akurat, detail dan teliti, menjaga kode etik, dan menerapkan protokol kesehatan,” pungkas Jayadin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *