Ojol Boleh Angkut Penumpang

by -

Kabar gembira datang untuk para pengemudi ojek online (ojol) di Bogor. Harapan mereka dapat mengangkut penumpang sebentar lagi bakal jadi kenyataan. Ini menyusul Pe­merintah Kota (Pemkot) Bogor telah mempersilakan ojol mengangkut penum­pang pada masa pra-Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang akan dilaksanakan mulai Jumat (3/7).

KEPASTIAN itu disampaikan langsung Wali Kota Bogor Bima Arya usai menggelar rapat ko­ordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), kemarin. Ia menyebut Pemkot Bogor telah memper­panjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Jumat (3/7) menuju fase AKB. “Saya izin kepada Pak Gubernur, agar ojol sudah di­perbolehkan membawa pe­numpang. Hotel-totel diper­bolehkan menggelar resepsi perkawinan atau seminar dengan protokol kesehatan,” kata Bima.

Ia menjelaskan dalam rapat koordinasi pemprov diketahui bahwa angka Reproduksi (Ro) Covid-19 Kota Bogor terendah se-Jabar, dengan angka 0,3 dari minimum ukuran 1. Kota Bogor juga diklaim baik dalam bidang pelayanan kesehatan dan pelayanan Covid-19. “Pak Gubernur minta yang sekarang tetap dilanjutkan, dipertahan­kan. Tetapi Kota Bogor boleh memasuki AKB secara bertahap di bidang tertentu. Tetapi untuk sekolah masih belum,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, perwa­kilan ojol Kota Bogor, Ilham Hayadi, mengaku senang atas kabar tersebut. Sebab, baginya, mengandalkan penghasilan dari layanan antar pesan dan paket kilat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “Hampir 90 persen pendapatan ojol berasal dari angkut penumpang, bukan angkut dan pesan antar barang. Kami sangat senang atas kabar ini,” katanya.

Untuk itu, ia mengaku ber­sama rekan ojol lainnya siap menerapkan protokol keseha­tan sesuai anjuran pemerintah. ”Kami sudah komitmen dan sudah menjadi kewajiban kami sebagai driver untuk me­naati protokol kesehatan yang berlaku. Karena keselamatan penumpang, kesehatan penum­pang, merupakan bagian dari tanggung jawab kami juga,” ucapnya.

Sambil menunggu kepas­tian Pemkot Bogor, sambung Ilham, pihaknya akan meng­informasikan kepada seluruh rekan ojol di Kota Bogor untuk menggunakan sejumlah per­lengkapan sesuai anjuran protokol kesehatan, seperti masker, sarung tangan dan handsanitizer.

Ia juga mengaku sudah me­nampung masukan dari Dinas Perhubungan (Dishub) , kaitan sejumlah masukan yang perlu dipenuhi. Seperti selalu meng­ingatkan penumpang untuk jaga jarak, memberikan hands­anitizer kepada penumpang hingga mewajibkan penumpang menggunakan masker selama berkendara. ”Kita juga akan informasikan kepada rekan soal beberapa masukan dari Dishub. Salah satunya kita akan siapkan penyekat jika memang harus diperlukan,” tegasnya.

Terpisah, Head Regional Cor­porate Affairs Gojek Region Banten, Jabar, Jateng dan DIY, Arum Prasodjo, mengaku belum bisa memberi tanggapan soal ini. Mengacu pada Surat Eda­ran Dishub Pemprov Jabar Nomor 551/3844/T.Darat mengenai fitur layanan roda dua berbasis aplikasi selama perpanjangan PSBB di wilayah Bodebek, bahwa layanan ojol untuk pengangkutan penum­pang sementara tidak berope­rasi sesuai masa perpanjangan PSBB hingga 2 Juli 2020. ”Ka­rena regulasi itu, saat ini laya­nan GoRide yang memberikan layanan pengangkutan orang belum beroperasi di Kota dan Kabupaten Bogor, sesuai pe­riode yang disampaikan dalam surat tersebut. Jadi kami sifat­nya masih menunggu,” katanya saat dikonfirmasi Metropolitan.

Pihaknya juga belum bisa memastikan GoRide bisa kem­bali membawa penumpang atau tidak usai diberlakukannya AKB. ”Kita kan sifatnya menung­gu. Jadi kalau memang sudah ada kebijakan dari pemerintah, pasti kita akan ikuti. Karena saat ini belum ada regulasi baru, dan hanya ada Surat Edaran Dishub Pemprov Jabar Nomor 551/3844/T.Darat. Jadi untuk sementara waktu, kita ikuti aturan yang ada dulu. Sambil menunggu keputusan terbaru nanti,” ucapnya.

Ia menambahkan, mitra dri­ver roda dua saat ini berope­rasi untuk layanan nonpenum­pang seperti GoSend, GoMart, GoFood dan GoShop dengan mengedepankan protokol kese­hatan. Secara aktif, pihaknya terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada mitra, serta memberlakukan protokol kese­hatan kepada para driver mau­pun mitra merchant GoFood. ”Intinya kami akan mendukung apa pun kebijakan pemerintah. Kami menghormati aturan tersebut sebagai wujud du­kungan pada upaya penang­gulangan Covid-19 di wilayah Bodebek khususnya dan wi­layah di mana Gojek berope­rasi,” ujarnya.

Sementara itu, bukan hanya ojol yang diperbolehkan mem­bawa penumpang yang akan berlaku pada pra-AKB di Kota Bogor. Namun, ada juga dela­pan sektor yang diperbolehkan beroperasi kembali. Di anta­ranya pusat perbelanjaan/mal, hotel, event organizer/jasa pertunjukan, stasiun/terminal, tempat wisata, tempat kecan­tikan/salon serta jasa ekonomi kreatif. “Kalau AKB kan semua sektor yang dikecualikan di­buka, sedangkan kita kan ada beberapa sektor yang belum dibuka. Seperti sekolah, wi­sata dan fitnes center,” kata Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor, Alma Wiranta.

Meski demikian, ia mengaku masih mematangkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Bogor ten­tang AKB. Perwali AKB baru diterbitkan dengan persetu­juan menteri kesehatan mela­lui fasilitasi gubernur Jabar. “Kebijakan pemberlakuan AKB di Kota Bogor tentunya melalui kajian dari Gugus Tugas Per­cepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor dengan memerha­tikan penentuan level kewas­padaan Covid-19,” katanya.

Rancangan Perwali tersebut, jelasnya, bakal menitikberatkan pada protokol kesehatan untuk kegiatan masyarakat yang pro­duktif namun aman dari Co­vid-19. Khususnya pada dela­pan sektor kegiatan masyarakat.

Hal tersebut merujuk pada protokol kesehatan yang di­keluarkan menkes berupa Keputusan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020, Surat Eda­ran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat Nomor 9 Tahun 2020, Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 tahun 2020 dan be­berapa regulasi teknis terkait.

Sembari menunggu hasil evaluasi Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor, saat ini Bagian Hu­kum dan HAM telah memper­siapkan surat permohonan pencabutan PSBB Kota Bogor, mengantisipasi kebijakan jika pada 3 Juli mendatang PSBB tidak diperpanjang. ”Ini semua merujuk pada Peraturan Gu­bernur Jabar Nomor 46 Tahun 2020, Pemkot Bogor secara proporsional di masa transisi, sebagaimana dalam Perwali Kota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Per­wali Nomor 30 Tahun 2020 mengenai PSBB,” ujarnya.

Di sisi lain, berbagai persiapan menyambut pra-AKB terus dimatangkan Pemkot Bogor. Salah satunya dengan mela­kukan tes massal terhadap 8.000 warga di Kota Bogor. “Sejauh ini kita baru melakukan tes kepada 4.250 spesimen di Kota Bogor. Sisanya akan kita lakukan selama masa pra-AKB,” kata Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno.

Saat ini, ia menyebut keter­sediaan swab test kit atau Viral Transport Medium (VTM) di Kota Bogor tersisa 750 unit, yang merupakan bantuan dari Pem­prov Jabar. Untuk itu, ia menga­ku pihaknya tengah mengaju­kan pengadaan swab test kit menggunakan dana Biaya Tak Terduga (BTT), yang sudah disiapkan untuk penanganan Covid-19 di Kota Bogor yang berjumlah kurang lebih Rp213 miliar. ”Kami juga akan mela­kukan pengadaan untuk rapid test juga. Tapi kami masih men­ghitung dulu berapa kebutu­hannya, karena masih menung­gu lagi bantuan dari provinsi dan yang lainnya,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, mengingatkan meski secara umum kondisi Kota Bogor kini mulai membaik, hal tersebut bukan berarti tanpa catatan. Untuk itu, pem­kot mutlak mesti melakukan pemeriksaan terhadap sampel penyebaran Covid-19. ”Jadi tugas Pemkot Bogor adalah melakukan pemeriksaan sam­pel secara terus-menerus,” katanya kepada Metropolitan.

Tak hanya Orang Dalam Pe­mantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan lingkar dalam positif Covid-19, lanjut­nya, pemeriksaan sampel juga mesti dilakukan di sejumlah sarana dan fasilitas publik serta tempat keramaian lainnya. ”Pemkot Bogor tetap mesti melakukan pengecekan se­cara reguler dan terus-menerus. Minimal pengecekan terhadap fasilitas umum, baik itu pasar, mal, stasiun, terminal dan tem­pat lainnya. Minimal satu sam­pai dua minggu sekali,” ujarnya.

Hal itu, tambah pria yang juga masuk struktural Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Bogor, diprediksi puncak pandemi Covid-19 di Kota Hujan bakal terjadi pada Desember hingga awal Januari tahun depan. ”Kota Bogor bakal mencapai puncaknya pada Desember hingga Januari. Tapi kembali lagi, semua itu berdasarkan kesadaran masyarakat. Kalau masyarakat tidak patuh dan pemerintah tidak ketat dalam menerapkan protokol keseha­tan Covid-19 ini, tidak akan selesai,” pungkasnya. (ogi/ryn/dil/c/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *