Ombudsman Dapat 27 Aduan soal PPDB di Jabar

by -

METROPOLITAN – Selama masa penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat telah menerima dan menindaklanjuti puluhan laporan masyarakat, terkait dugaan pelanggaran dalam PPDB di jenjang SD hingga SMA.

Ketua Satgas PPDB 2020 Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Fitry Agustine, menyebut selama periode 10 Juni hingga 2 Juli 2020, pihaknya mencatat terdapat 27 laporan aduan masyarakat yang mayoritas merupakan orang tua peserta didik, terkait dugaan pelanggaran PPDB 2020. Rinciannya meliputi dua laporan di jenjang pendidikan dasar atau SD di Kota Bandung, sebelas di jejang SMP di Kota Bandung dan 14 di jenjang SMA di Jawa Barat.

”Laporan yang kami terima, terkait dugaan pelanggaran sistem zonasi ada dua aduan, dugaan permintaan uang oleh oknum sekolah satu aduan, dugaan pemalsuan identitas kependudukan KK (1), dugaan pelanggaran jalur seleksi afirmasi (1), dugaan pelanggaran jalur seleksi prestasi nonakademik (2), dugaan pelanggaran jalur seleksi prestasi akademik (5) dan dugaan pelanggaran jalur seleksi perpindahan tugas orang tua (2),” bebernya, Senin (6/7).

Fitry menuturkan, dari sejumlah aduan yang diterima, pihaknya langsung melakukan berbagai upaya penyelesaian masalah, dengan melakukan klarifikasi dan koordinasi kepada pihak terlapor. Dalam hal ini sekolah, termasuk Dinas Pendidikan (Disdik) melalui pesan singkat WhatsApp maupun telepon, dengan tingkat persentase penyelesaian sebanyak 82 persen, dan 18 persen sisanya melalui penelusuran dan pemeriksaan langsung ke lokasi dugaan pelanggaran.

”Dari beberapa upaya tersebut, progres penyelesaian aduan mencapai 81 persen atau 22 masalah, dengan rincian dua aduan di jenjang SD, tujuh aduan di jenjang SMP dan 13 aduan di jenjang SMA. Jadi tinggal lima aduan lagi atau 19 persen yang masih berproses dan akan segera kami selesaikan secepatnya,” ucapnya.

Disinggung mengenai sekolah mana saja yang mendapat laporan aduan orang tua peserta didik, Fitry mengaku informasi tersebut bersifat pribadi dan merupakan dokumen yang masih ditelusuri dugaan pelanggarannya oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat untuk segera diselesaikan.

”Mohon maaf selain data jumlah aduan pelanggaran yang merupakan informasi yang dikecualikan, kami tidak dapat membuka data pelapor dan pihak terlapor hingga penelusuran masalah ini dapat selesaikan,” ujar Fitry.

Ia berharap masyarakat yang memikili data atau bukti terkait adanya dugaan pelanggaran PPDB 2020, bersedia untuk melaporkan masalah tersebut kepada pihak Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, agar dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan PPDB di masa mendatang. (sin/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *