Pemkot tak Jadi Tambah Penerima Bansos

by -

METROPOLITAN – Wacana penambahan penerima ban­tuan sosial (bansos) urung dilakukan. Setelah berkutat dengan data satu bulan ter­akhir, Pemerintah Kota (Pem­kot) Bogor menetapkan jum­lah penerima bantuan gelom­bang kedua sebanyak 17.018 Kepala Keluarga (KK).

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menerangkan, data penerima bantuan ini sudah rampung dan segera didistribusikan dalam waktu dekat. ”Tinggal dipindahbukukan anggarannya, minggu ini rampung,” terangnya, Minggu (12/7).­

yang disiapkan Pemkot Bo­gor sekitar Rp8 miliar untuk penyaluran bantuan gelom­bang kedua, dengan rincian setiap penerima manfaat mendapat uang tunai seba­nyak Rp500 ribu.

Tidak jadi ditambahnya ku­ota penerima bantuan gelom­bang kedua ini, sambung De­die, dikarenakan adanya per­masalahan verifikasi dan evaluasi data, beberapa waktu lalu. Sehingga wacana penam­bahan kuota untuk memaksi­malkan jatah yang sudah disi­apkan sebanyak 23 ribu KK akan dilakukan pada tahap ketiga.

Pada tahap pertama, Pemkot Bogor menyiapkan bantuan sebanyak 19.904 penerima dengan anggaran yang dise­diakan sebanyak Rp10 miliar. Namun yang terealisasi penyalurannya hanya 17.018 penerima, sehingga ada 2.886 penerima yang tidak tersa­lurkan.

Selanjutnya, tambah Dedie, Pemkot Bogor melalui bebe­rapa lembaga terkait akan melakukan seleksi dan veri­fikasi usulan baru untuk men­cari sekitar 5.000 data pene­rima baru.

“Sebanyak 5.000 data pene­rima baru berikutnya akan menerima bansos pada tahap ketiga dan keempat yang sum­bernya dari alokasi anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT). Jadi, total penerima bantuan pemkot sebanyak 28.000 KK dari awalnya 23.000 KK yang ditargetkan,” paparnya.

Selain itu, menurut dia, data tambahan yang sempat diverifikasi merupakan war­ga Kota Bogor yang layak menerima bantuan tapi belum terdaftar. Sehingga pemkot menghimpunnya dari berba­gai saluran usulan, seperti melalui jalur RW dan lurah, jalur aplikasi serta jalur apli­kasi Sibadra. “Sudah ada se­kitar 15 ribu sampai 20 ribu usulan baru,” ujarnya.

Terpisah, anggota DPRD Kota Bogor, Endah Purwan­ti, menilai, kinerja Pemkot Bogor dalam proses verifi­kasi data penerima bantuan masih tidak maksimal. Sebab, jangka waktu yang diambil pemkot selama kurang lebih satu bulan dari penyaluran bantuan pertama sampai bantuan kedua masih tidak bisa memaksimalkan kuota yang sudah disepakati yaitu 23 ribu KK. ”Kan sudah di­poskan anggaran kurang lebih Rp50 miliar. Harusnya pemkot bisa lebih maksimal,” katanya.

Endah menilai pendistribu­sian bansos ini tergolong lambat dari jadwal sebelum­nya. Di mana seharusnya pada Juli ini, pemkot sudah mendistribusikan bantuan gelombang ketiga. Sebab, bantuan gelombang pertama dijadwalkan pada Mei lalu.

Wanita yang juga politisi PKS ini juga menyentil masih ada­nya pungutan liar (pungli) dalam penyaluran tersebut, baik yang dilakukan RT atau RW. ”Ini harus jadi perhatian Pemkot Bogor. Jangan sampai warga yang ngarep dapat ban­tuan, eh malah kena potongan,” pungkasnya.(dil/c/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *