Penerapan Denda Masker di Bogor Gagal

by -

METROPOLITAN – Wacana penerapan denda kepada orang yang tidak memakai masker, rupanya belum bisa dilaksanakan seutuhnya di Kota Bogor. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat belum memberikan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang denda masker kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Alhasil, wacana pemberlakuan denda masker yang seharusnya dimulai kemarin di Kota Bogor batal. “Kita tunggu Pergub turun sebagai acuan. Sampai hari ini kita belum terima,” terang Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.

Meski begitu, pihaknya gencar melakukan sosialisasi peng­gunaan masker kepada war­ga. Sebab, kesadaran masy­arakat sangat diperlukan dalam memutus rantai penye­baran Covid-19. “Minimal, kita lakukan upaya pencega­han agar tingkat penyebaran Covid-19 di Kota Bogor se­makin terkendali dan semakin menurun,” ungkapnya.

Dedie menambahkan, Kota Bogor masih berada di zona kuning atau level III. Artinya, semua pihak harus berupaya mempertahankan Reproduction Number (Ro) atau angka reproduksi virus di bawah 1. “Sehingga ke­tika nanti dievaluasi Pemprov Jawa Barat, Kota Bogor be­rada di level aman dan tidak perlu kembali ke PSBB re­guler, di mana seluruh ke­giatan usaha dan kegiatan masyarakat sangat dibatasi serta tidak boleh dilaksana­kan seperti saat ini,” terang­nya.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat bakal memberi­kan sanksi kepada masyara­kat yang tidak memakai masker saat beraktivitas di tempat umum. Kepala Dinas Kesehatan Jabar, Berli Ham­dani, mengatakan, sanksi yang diatur dalam peraturan gubernur akan diumumkan Gubernur Ridwan Kamil pada Senin (27/7).

Ridwan Kamil pernah men­gatakan bakal menerapkan sanksi Rp100.000-Rp150.000 pada masyarakat yang tidak memakai masker di tengah pandemi virus corona (Co­vid-19). ”Pak Gubernur Insya Allah hari ini akan memberi­kan statement terkait pene­rapan Pergub sanksi pelang­garan protokol. Pergub sudah jadi dan tidak terganjal ka­rena telah dibahas para pakar hukum,” ujarnya.

Berli mengatakan, pergub soal pemberian sanksi den­da sudah dibahas dengan sejumlah pakar hukum. Pem­berian sanksi akan diterap­kan guna membuat masy­arakat lebih mematuhi pro­tokol kesehatan pencegahan virus corona. ”Pergub ini diterapkan demi kebaikan dan keselamatan masyarakat. Nanti akan disampaikan pengumumannya oleh Pak Gubernur hari ini,” tutur Berli. (ps/cn/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *