Per Hari 2.400 Ton Sampah nggak Keangkut

by -

Belum rampungnya Tempat Pemrosesan dan Penampungan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mempersiapkan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) soal pengelolaan sampah di Tempat Penampungan Sampah Akhir (TPAS) Galuga, Cibungbulang. PKS dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sedianya akan berakhir pada 31 Desember.

TERLEBIH Kabupaten Bo­gor menghasilkan 2.900 ton atau setengah kilogram sam­pah per hari dengan asumsi jumlah penduduk sebanyak 5,9 juta. Namun sampah yang diangkut 230 unit truk ope­rasional itu hanya terangkut 538,22 ton per hari atau se­tara 13.455 ton sampah per bulan. Ada sekitar 2.400 ton yang tidak terangkut atau di­bakar setiap harinya.

Pelaksana Tugas (Plt) Ke­pala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Anwar Anggana, mengaku sedang mempersiapkan PKS lantaran akan selesai pada akhir tahun dan akan diper­panjang lima tahun berikut­nya. Alasannya hingga kini belum ada tempat lain bagi Pemkab Bogor untuk lokasi pembuangan akhir sampah, setelah rencana pembangu­nan TPPAS Nambo harus molor. Bahkan diperkirakan baru bisa digunakan pada 2023.

”Ini persiapan, kan berakhir PKS itu 31 Desember 2020, mau diperpanjang sampai lima tahun ke depan. (Galuga, red) tetap jadi TPPAS kita. Kalau di (TPPAS, red) Nambo masih jauh lah. Belum siap itu. Pada 2022 sepertinya be­lum. Kemungkinan itu pada 2023 lah. Sedangkan pro­duksi sampah kita kan ba­nyak juga,” katanya kepada pewarta usai pertemuan di kantor bupati, Cibinong, Rabu (15/7).

Mantan sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Pena­taan Ruang (PUPR) Kabupa­ten Bogor itu menambahkan, pada pembahasan perpan­jangan PKS tersebut bakal ada beberapa hal yang diperba­harui. Di antaranya kaitan luasan penggunaan hingga kepentingan untuk warga sekitar yang belum disele­saikan.

”Sementara begitu. Di satu sisi, yang kita punya kan 3,7 hektare, yang Kota Bogor itu 38,7 hektare. Kita bahas silang hak dan kewajibannya. Ter­masuk kepentingan warga sekitar. Itu belum semua, baru akan kami bahas dan kami kaji,” jelasnya.

Setelah itu, lanjut dia, akan ada rapat lanjutan terkait hal tersebut. Ia memperkirakan proses drafting selesai pada Agustus, sehingga bisa di­bawa ke persetujuan DPRD Kabupaten Bogor pada Ok­tober. ”Nah, November-De­sember itu posisinya di pena­taan PKS, sembari kita lihat respons masyarakat sekitar dalam prosesnya. Per­timbangan kita jelas, karena Nambo belum selesai, pro­duksi sampah masih,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan perjanjian tersebut jika bakal diperpan­jang. Pemkot Bogor tetap akan memanfaatkan lahan TPAS Galuga dengan men­coba mengoptimalisasikan kondisi yang ada. Selain itu, DLH kedua wilayah berte­tangga itu sudah berkomu­nikasi soal perpanjangan pengelolaan lima tahun be­rikutnya.

”Kita tentu menyesuaikan. Apalagi untuk pindah ke Lulut-Nambo ada kewajiban tipping fe yang agak berat buat Kota Bogor. Di samping itu juga harus menyiapkan stasiun pengolahan antara truck compacting untuk sara­na angkutnya. Sementara saat ini kondisi keuangan pemkot belum memungkinkan. DLH sudah saling berkomunikasi,” paparnya.

Pemkab dan Pemkot Bogor sendiri sudah menjalin kerja sama mengelola TPAS Ga­luga Cibungbulang sejak 2011 lalu yang berlaku lima tahun. Terakhir, PKS berakhir pada 31 Desember 2020 atau sam­pai TPPAS Regional Nambo selesai, dengan porsi untuk Kabupaten Bogor sebanyak 3,7 hektare dan Kota Bogor 37 hektare.

Selain itu, ada poin kewaji­ban Pemkab Bogor kepada masyarakat yang belum ter­laksana, seperti penyediaan air bersih, pembangunan puskesmas pembantu, dana operasional KDN hingga pen­ghijauan dan perbaikan jalan. (ryn/c/mam/run/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *