Rapid Test Mandiri Dipatok Rp150 Ribu

by -

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara resmi mematok batas tarif tertinggi yang harus dibayarkan untuk pemeriksaan rapid test antibodi sebesar Rp150 ribu. Keputusan itu secara tidak langsung menjawab polemik yang dikeluhkan masyarakat selama ini. Sebab, rapid test jadi syarat wajib warga yang ingin bepergian ke luar kota.

KEPUTUSAN itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) No­mor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Ter­tinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi. Dalam surat itu juga dijelaskan besaran tarif tersebut ditujukan untuk ma­syarakat yang melakukan tes secara mandiri.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Bambang Wibowo, mengu­mumkan batas tarif tertinggi yang harus dibayarkan untuk pemeriksaan rapid test anti­bodi yaitu Rp150 ribu. ”Bata­san tertinggi untuk peme­riksaan rapid test antibodi adalah Rp150 ribu,” katanya dalam keterangan tertulis, kemarin.

Menurut Bambang, aturan tersebut dibuat agar menjadi acuan rumah sakit atau labo­ratorium dalam menetapkan biaya pemeriksaan. ”Agar fasilitas pelayanan kesehatan atau pihak yang memberikan pelayanan pemeriksaan rapid test antibodi dapat mengikuti batasan tarif tertinggi yang ditetapkan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor Dedie A Rachim menga­ku hingga kini belum mem­baca aturan resmi dari Ke­menkes tersebut. Sehingga pihaknya belum bisa mene­rapkan aturan ataupun sank­si.

”Saya belum baca aturan itu. Kita lihat dulu aturan itu, baru ada tindak lanjut aturan di wilayah. Biasanya sebagai patokan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan tidak wajar dalam situasi se­perti sekarang ini,” katanya.

Sejauh ini, ia menilai tarif tes rapid di rumah sakit dan faskes negeri maupun swas­ta di Kota Bogor masih dalam batas wajar. Mengingat pro­duknya yang masih impor dan kualitas yang sangat beragam. Namun dengan adanya kebutuhan syarat perjalanan yang menimbul­kan peningkatan permintaan, seharusnya harga bisa lebih ekonomis seperti ketentuan Kemenkes.

”Saya pikir dalam situasi seperti saat ini, semua harus menyesuaikan diri. Begitu juga bila kita bicara teori eko­nomi, supply and demand, kebutuhan untuk rapid test sangat tinggi karena aturan kesehatan mensyaratkan pelaksanaan rapid test,” ung­kapnya.

Karena itu, lanjutnya, wajar jika Kemenkes menetapkan batas atas harga sesuai kewa­jaran. Atau dalam dunia per­dagangan dikenal istilah HET alias Harga Eceran Tertinggi.

Di sisi lain, pematokan biaya rapid test secara tidak langs­ung menjawab polemik yang dikeluhkan masyarakat se­lama ini. Pasalnya, belum lama ini SE Gugus Tugas Per­cepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang syarat wajib rapid test bagi penumpang yang akan be­pergian menggunakan trans­portasi publik di tengah pan­demi Covid-19 digugat ke Mahkamah Agung (MA). Salah satu poin gugatannya terkait biaya yang dinilai cu­kup mahal.

Sang penggugat adalah pengacara bernama Muham­mad Sholeh. Pada gugatannya, Sholeh menyatakan syarat wajib rapid test itu menyusa­hkan masyarakat yang akan bepergian. Sementara tak semua masyarakat mampu membayar rapid test. Ia pun mengendus dugaan komer­sialisasi pengadaan rapid test di rumah sakit karena biaya yang cukup mahal.

Belum lagi syarat wajib rapid test ini dianggap bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Ma­syarakat di Tempat dan Fasi­litas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengenda­lian Covid-19. Dalam poin protokol kesehatan bagi pe­numpang hanya mewajibkan penggunaan masker, men­jaga kebersihan tangan, jaga jarak dan memastikan dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah.

Selain ke MA, Sholeh juga mengadukan syarat wajib rapid test itu ke Ombudsman RI. Ia berharap Ombudsman segera menginvestigasi Gugus Tugas agar kewajiban rapid test dapat dihapuskan. (cnn/ryn/c/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *