Sekali Langgar, Rp100 Ribu Melayang

by -

Masih tingginya penyebaran Covid-19 di Jawa Barat (Jabar) memaksa Gubernur Jabar Ridwan Kamil bertindak tegas. Pemerintah berencana menerapkan sanksi denda bagi warga yang tidak menggunakan masker saat berada di tempat umum. Kebijakan itu pun bakal berlaku di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, mulai minggu depan. Warga yang melanggar aturan tersebut bakal dikenakan denda maksimal Rp100 ribu.

HAL itu diungkapkan Ridwan Kamil saat ikut tampil dalam Live Instagram Jabar Bergerak. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil mendapatkan komen­tar dari warga yang meminta pemerintah harus tegas me­nindak pelanggar protokol kesehatan pencegahan Co­vid-19. Ia pun menjawab melalui Ketua Jabar Bergerak, Atalia Praratya.

”Persiapan, mulai minggu depan akan ada denda Rp100 ribu bagi yang tidak meng­gunakan masker,” kata Atalia mengucapkan kembali per­kataan suaminya tersebut. ”Tolong diinformasikan, sedang dipersiapkan dasar hukumnya. Karena ini menjadi sangat penting sekali,” imbuhnya.

Saat ditanya mengenai tek­nisnya, Ridwan Kamil menga­ku hal tersebut tengah diper­siapkan. Pelaksanaan denda­nya bekerja sama dengan kepolisian. ”Oh, kerja sama dengan kepolisian. Jadi nanti kepolisian yang akan lakukan itu,” kata Atalia yang kembali mengulang ucapan Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil.

Menanggapi wacana tersebut, Ketua Tim Gugus Tugas Per­cepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Bogor, Dedie Rachim, mengaku siap mene­rapkan peraturan tersebut di Kota Bogor. ”Kita sedang menunggu Pergub (Peraturan Gubernur, red) terkait hal ter­sebut. Pada prinsipnya siap dan menunggu arahan lebih lanjut,” kata Dedie kepada Metropolitan, kemarin.

Terkait penerapan sanksi tersebut, wakil wali kota Bogor itu mengaku akan melibatkan banyak elemen. Di antaranya Satpol PP, kepolisian hingga TNI. Namun, monitoring pe­nerapan sanksi kepada masy­arakat yang tidak mengguna­kan masker tidak memerlukan pos khusus seperti saat pene­rapan Pembatasan Sosial Ber­skala Besar (PSBB). ”Jadi di mana pun petugas berada, mereka bisa menindak. Tanpa adanya pos pun, bisa lah,” ucapnya.

Soal ke mana mengalirnya uang denda tersebut nantinya, Dedie menyebut itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Sebab jika mengacu pada Per­gub, sudah jelas uang denda akan masuk kas daerah. ”Ka­lau Pergub itu berarti masuknya ke kas daerah. Kecuali kalau UU Lalin, masuk ke kepolisian. Kan tinggal diatur saja. Bisa perbantuan, BKO, kan itu tek­nis,” imbuhnya.

Di sisi lain, tambahnya, ber­dasarkan hasil monitoring selama PSBB Transisi sampai masa pra-Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) saat ini, 90 persen masyarakat Kota Bogor sudah mengenakan masker dalam kesehariannya. Namun terda­pat pengecualian kepada ma­syarakat yang tengah berolah­raga. ”Kan ada juga informasi, berolahraga menggunakan masker kurang cocok, kurang tepat karena pasokan oksigen menjadi lebih sedikit. Jadi mereka dikecualikan,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Co­vid-19 Kabupaten Bogor Ade Yasin menuturkan, pada prin­sipnya mendukung upaya kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar ter­kait disiplin warga memakai masker beserta sanksi. Apal­agi Pemkab Bogor sudah pu­nya aturan dalam Perbup Nomor 40 Tahun 2020 tentang PSBB Transisi yang mencan­tumkan sanksi. ”Pada dasar­nya kita dukung itu. Kan se­lama ini kita sudah sosialisasi kaitan pemakaian masker. Mulai dari stiker di fasilitas publik hingga mal, lalu di sos­med, saya gencarkan ‘Aku Jaga Kamu, Kamu Jaga Aku’ dengan pakai masker. Karena terbukti mengurangi risiko penularan. Nah, kalau masih ada yang bandel, ya kita terap­kan sanksi juga,” singkatnya. (tib/dil/ryn/c/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *