Sekda: Rencana Ruislag Borcess Belum Ada

by -

METROPOLITAN – Polemik Yayasan Asho­kal Hajar atau dikenal Borcess yang terbuk­ti mendirikan bangu­nan tanpa IMB dan diduga melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Perda Lahan Perta­nian Pangan Berkela­njutan (LP2B) me­nuai reaksi banyak pihak.

Bagaimana tidak, setelah divonis denda Rp50 juta oleh Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, pihak yayasan di­sebut bakal mengganti lahan sesuai Perda LP2B yang sudah didirikan bangunan di lokasi lain. Namun, sejauh ini proses itu belum terbuka.

”Kalau yayasan bilangnya mau lahan, sejauh mana permohonannya ke pemda, kurang hafal. Tapi rencana ruislag itu belum ada. Harus dipastikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dae­rah (BPKAD),” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, saat di­hubungi Metropolitan lewat pesan singkat WhatsApp. ­

Proses ruislag lahan itu sendiri menjadi perbincangan khalayak. Hal itu disebut jadi preseden buruk bagi penegakan aturan di Bumi Tegar Beriman. ”Ke depan bisa jadi, langgar dulu saja, nanti ganti. Pada prinsipnya, perizinan itu dilakukan ba­dan hukum atau perorangan apabila memang ada la­rangan terhadap objek ter­sebut, sehingga apabila kita berencana membangun sesuatu harus mendapatkan izin terlebih dulu dari pe­merintah dalam Permen­dagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembe­rian Izin Mendirikan Bangu­nan dan / atau Permen PUPR Nomor 05 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung,” kata Praktisi Hukum Advokat, R Anggi Triana Is­mail.

Ia menambahkan, dalam Pasal 7 Ayat (1), apabila akan mengubah bangunan gedung harus melihat pula fungsi dan klasifikasi bangunan. Hal itu harus melalui permohonan baru izin mendirikan bangu­nan gedung, baik fungsi usaha maupun fungsi sosial (pendidikan), lalu dilihat dari perda kabupaten.

Selain itu, sambung dia, di wilayah hukum Kabupaten Bogor diatur melalui Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2016-2036 yang apabila dika­itkan dengan disposisi kasus Borcess, kawasan itu memang bukan peruntukannya untuk dibangun waterpark atau usaha rekreasi. Sehingga se­belum ada pembangunan tersebut, semestinya pihak yayasan harus mengurus izin terlebih dulu.

”Di satu sisi, kita jangan menutup mata atas adanya perlakuan oknum pemerin­tahan yang kerap memasang jubah broker yang mengiming-imingi pelancar perizinan. Bupati dan penegak hukum setempat harus benar-benar peka, membuka mata untuk melihat situasi sekitar. Jangan sampai warga negara jadi ob­jek pembodohan secara sis­temik oleh oknum yang hidup di lingkaran Pemkab Bogor,” ungkap pria yang juga direk­tur Sembilan Bintang and Partners Law Office itu.

Bagaimanapun, sambung dia, pihak yayasan maupun personal merupakan warga negara yang tentu memohon kepastian hukum (receh ze­kerheid) terhadap negara melalui pemerintahan setem­pat. Apabila ini dibiarkan begitu saja, maka das sein (harapan) akan selalu timpang dengan das sollen (kenyataan). Penerapan hukum dalam ke­hidupan berbangsa dan ber­negara pun akan selalu tam­pil buruk sepanjang masa.

”Kasarnya ya langgar dulu saja, nanti tinggal ganti. Kan bukan itu yang dicari dalam sebuah aturan atau kebijakan,” tegas Anggi.

Sebelumnya, perwakilan Yayasan Ashokal Hajar, Marul­lah, mengatakan, saat ini pi­haknya tengah mencari luasan sebenarnya pada lahan yang sudah dibangun yang masuk LP2B. Sebab, dari sekitar 1,7 hektare luas keseluruhan, tak semuanya masuk LP2B. Ba­hkan, ia menyebut yayasan sudah menyiapkan lahan pengganti.

”Tahap pertama mencari luasan yang masuk LP2B dulu. Kalau lahan pengganti sudah kita siapkan, mengurus itu,” ucapnya. (ryn/b/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *