Wabup Panggil Pengelola Proyek Bodong Borcess

by -

METROPOLITAN –Pembangunan gedung kampus dan waterpark milik Yayasan Ashokal Hajar atau lebih dikenal Borcess terus menuai polemik. Setelah disegel Satpol PP karena kedapatan tak berizin beberapa waktu lalu, terkuak bahwa bangunan didirikan di atas lahan basah atau persawahan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, pun angkat suara. Menurutnya, jika terbukti dibangun di atas lahan persawahan yang bertentangan dengan RTRW Kabupaten Bogor, maka harus ada tindakan tegas terhadap pembangunan tersebut. Dalam waktu dekat, pemkab bakal memanggil pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab terhadap pembangunan.

“Kalau di RTRW itu lahan basah. Nah, itu harus ditindak. Kita akan panggil siapa yang bertanggung jawab, karena itu jadi contoh nggak baik buat pembangunan kita,” katanya kepada pewarta. Apalagi jika dikaitkan dengan pembangunan yang dilakukan di atas lahan sesuai Perda LP2B, ia bakal menelusuri dan mempelajari proses perizinan yang sedang ditempuh. Iwan menyebutkan,  proses izin tersebut harus dilihat waktunya dengan penerbitan Perda LP2B.

“Itu akan kami pelajari proses izinnya. Kaitan LP2B, kita lihat itu prosesnya pas sudah ditetapkan perda, karena ada pasal yang membolehkan. Kita hitung itu, kalau LP2B-nya ada duluan, ya itu pelanggaran,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor,  Wawan Haikal Kurdi, menyebutkan, Pemkab Bogor tidak bisa menerbitkan izin terhadap pembangunan milik Borcess itu lantaran terbentur Perda LP2B dan RTRW. Pemkab juga dinilai tidak bisa mengubah perda tersebut hanya satu atau dua pemohon, karena prosesnya rumit dan panjang. “Jadi, izin jelas nggak bisa keluar. Nggak ada alasan juga, nggak mungkin kita ubah perdanya,”tegasnya.

Senada, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, Dace Supriadi, sejak awal tidak mengeluarkan izin kepada pembangunan Borcess itu lantaran tata ruang yang tidak sesuai RTRW plus berada di lahan persawahan atau lahan basah. Meski begitu, ia bakal berkoordinasi dengan dinas terkait soal kemungkinan keluar izin atau tidak.

Sebelumnya,  Wakil Yayasan, Marullah, mengakui bangunan yang sedang dalam pengerjaan, termasuk waterpark, belum mengantongi izin. Terkait status lahan yang masuk LP2B, ia berkilah kurang paham hal tersebut dan baru mengetahui setelah pembangunan berjalan.

“Satpol PP melakukan tindakan, karena ada pelanggaran dalam pembangunan sarana pendidikan Kampus Boash ini. Memang ada satu pelanggaran, di mana harus ada izin dulu baru membangun. Kita masih melengkapi perizinan,” akunya.

Selain itu, ia juga membenarkan sempat membuka waterpark untuk umum saat masa PSBB. Padahal, ia tahu betul jika kolam renang tersebut tidak boleh dikomersilkan, karena pengajuannya untuk sarana penunjang pendidikan.

“Kita mencoba, karena sarana belum dimanfaatkan sekolah. Jadi, hanya uji coba sejauhmana antusias masyarakat dan rupanya luar biasa antusias. Kita juga akui salah, karena buka saat PSBB. Kita akui itu,” pungkasnya. (ryn/c/feb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *