Waterpark Bodong Borcess Disegel Satpol PP

by -

Sukses dengan membangun Yayasan Ashokal Hajar atau dikenal Borcess, pihaknya kini tengah mengembangkan bisnis baru yakni kampus dan waterpark. Namun sayang,  pembangunan waterpark yang sejatinya menjadi sarana penunjang kampus tersebut rupanya belum memiliki izin alias bodong. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor pun turun tangan untuk melakukan penyegelan.

MESKI begitu, pembangunan terus berjalan dan terkesan mengangkangi pemerintah karena sudah setahun dalam pengerjaan. Pantauan Metropolitan, bangunan kampus yang berdiri di lahan seluas 4 hektare itu memang belum rampung. Bangunannya masih dalam proses pengerjaan.

Namun anehnya, di saat bangunan lain belum selesai, di area itu sudah terbangun waterpark atau kolam renang lengkap dengan wahana permainan air yang diberi nama ‘Boash Waterpark’. Ada enam kolam renang berbagai ukuran dan kedalaman. Wahana permainan airnya pun  tergolong lengkap, layaknya wahana wisata air. Padahal, peruntukan pembangunan kolam renang hanya untuk sarana pendukung pendidikan bukan wisata air.

“Minggu lalu sudah kita cek, ternyata perizinan untuk bangunannya belum ada, semua belum ada izin. Kolam renang katanya untuk perguruan tinggi, penunjang fasilitas sekolah,” terang Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan pada Satpol PP Kabupaten Bogor, Temsy Nurdin, di sela penyegelan, Kamis (9/7).

Tak hanya itu, menurut Temsy, bangunan tersebut berdiri di atas lahan basah yang masuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga perlu ada kajian terlebih dulu apakah izin pembangunan di lokasi bisa keluar atau tidak.

“Ini masuk LP2B, harus diproses lagi di dinas terkait. Ini tidak ber-IMB, kita ambil tindakan penertiban sesuai Pasal 39 Perda Tibum dan dikenakan denda Rp50 juta atau kurungan 3 bulan. Setelah kita tindak lanjuti dengan memasang line akan kita tindak lanjuti tanggal 16 melalui proses Tipiring di PN Cibinong. Nanti hakim yang menentukan sanksinya,” ungkapnya.

Yang lebih parah, waterpark tersebut sempat dibuka untuk umum saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus corona.

“Ini kan sebetulnya penunjang fasilitas pendidikan. Kemarin diuji coba untuk umum, padahal PSBB. Harus dikembalikan ke fungsinya, tidak boleh dikomersilkan. Setelah disegel tidak boleh ada kegiatan apa pun di sini, termasuk pembangunan,” tegas Temsy.

Sementara itu, Wakil Yayasan, Marullah, mengakui bangunan yang sedang dalam pengerjaan, termasuk waterpark, belum mengantongi izin. Terkait status lahan yang masuk LP2B, ia berkilah kurang paham hal tersebut dan baru mengetahui setelah pembangunan berjalan.

“Satpol PP melakukan tindakan, karena ada pelanggaran dalam pembangunan sarana pendidikan Kampus Boash ini. Memang ada satu pelanggaran, di mana harus ada izin dulu baru membangun. Kita masih melengkapi perizinan,” akunya.

Selain itu, ia juga membenarkan sempat membuka waterpark untuk umum saat masa PSBB. Padahal, ia tahu betul jika kolam renang tersebut tidak boleh dikomersilkan, karena pengajuannya untuk sarana penunjang pendidikan.

“Kita mencoba, karena sarana belum dimanfaatkan sekolah. Jadi, hanya uji coba sejauhmana antusias masyarakat dan rupanya luar biasa antusias. Kita juga akui salah, karena buka saat PSBB. Kita akui itu,” pungkasnya. (fin/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *